Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan rekaman orang yang sedang melempar batu ke dalam kawah gunung berapi yang terdapat lava aktif. Batu yang dilemparkan itu disebutkan menimbulkan erupsi kecil yang semakin lama kian menguat.

Namun setelah menelusuri terkait kebenaran klaim yang disebutkan di dalam video ini, ditemukan fakta bahwa video tersebut adalah hoaks. Di dalam video aslinya, benda yang dilemparkan ke dalam kawah gunung vulkanik tersebut bukan batu, namun tumpukan sampah. Video serupa juga pernah diunggah oleh sebuah akun Youtube bernama What If. Akun Youtube ini merupakan akun dengan konten yang membahas terkait berbagai pengetahuan umum.

Salah satu konten dalam akun ini membahas tentang bagaimana jika sampah-sampah manusia dibuang ke dalam kawah gunung vulkanik aktif. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa sampah-sampah yang dibuang ke dalam kawah gunung vulkanik aktif akan menimbulkan reaksi terhadap lava di dalamnya.

Di dalam video tersebut terdapat sebuah cuplikan eksperimen peneliti dari Ethiopia di tahun 2002 yang melemparkan 30kg sampah ke dalam kawah gunung vulkanik aktif. Tumpukan sampah ini kemudian menyebabkan reaksi terhadap lava, dan menimbulkan erupsi yang semakin membesar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa video yang diklaim sebagai video batu yang dilemparkan ke dalam kawah gunung vulkanik aktif dan dapat menimbulkan erupsi kecil merupakan hoaks kategori konteks yang salah.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya, benda yang dilemparkan ke dalam kawah gunung vulkanik tersebut bukan batu, melainkan tumpukan sampah.

Faktanya, benda yang dilemparkan ke dalam kawah gunung vulkanik tersebut bukan batu, melainkan tumpukan sampah.

Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengerahkan 450 orang prajurit TNI ke perbatasan Malaysia dan Indonesia. Di dalam video tersebut dikatakan bahwa hal ini terjadi akibat permasalahan terkait pengiriman pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara Malaysia.

Namun setelah menelusuri kebenaran klaim tersebut, didapati fakta bahwa informasi mengenai 450 orang prajurit yang dikirim TNI RI ke perbatasan Malaysia terkait permasalahan pekerja migran/TKI merupakan informasi hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari instansi atau lembaga berwenang terkait hal tersebut.

Sebelumnya, Indonesia diketahui telah melakukan penangguhan pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Penangguhan ini dilakukan sebagai bentuk ancaman Pemerintah Indonesia kepada Malaysia agar menyetujui sistem tunggal dalam proses perekrutan tenaga kerja.

“Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System/OCS di Indonesia. Untuk saat ini, Kementerian Dalam Negeri menggunakan ‘Maid Online System’ (MOS) yang diklaim Indonesia tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia,” jelas Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M. Saravanan. Malaysia akhirnya menerima permintaan Pemerintah Indonesia, dan menandatangani Nota Kesepakatan (MoU).

Jadi dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan bahwa buntut permasalahan terkait pekerja migran Indonesia atau TKI adalah pengiriman 450 orang prajurit ke perbatasan Malaysia dengan Indonesia, merupakan informasi hoaks kategori misleading content atau konten yang dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Indonesia kirim 450 orang prajurit ke perbatasan Malaysia akibat buntut permasalahan pekerja migran (TKI).

Faktanya, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Indonesia kirim 450 orang prajurit ke perbatasan Malaysia akibat buntut permasalahan pekerja migran (TKI).

Berdasarkan hasil penelusuran,General Manager External Corporate Communications Telkomsel, Aldin Hasyim menegaskan bahwa kabar Telkomsel dan Baim Wong tengah membagikan hadiah dua unit Mercedes Benz untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI adalah tidak benar.

Aldin memastikan, promo tersebut bukan berasal dari Telkomsel. Pihak Telkomsel juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan, termasuk yang mengatasnamakan Program Telkomsel.

Telkomsel terus mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, data akses layanan finansial dan data lainnya.

Informasi palsu. Kabar Telkomsel dan Baim Wong tengah membagikan hadiah dua unit Mercedes Benz untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ternyata tidak benar alias hoaks. Hal tersebut merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel dan Baim Wong.

Berdasarkan hasil penelusuran, narasi yang menyebutkan bahwa pemberian vaksin Covid-19 tiap 6 bulan sekali adalah tidak benar.

Dilansir dari kompas.com, Epidemiolog sekaligus Juru Bicara Satgas Covid-19 RS UNS, Tonang Dwi Ardyanto mengatakan antibodi yang menurun bukan satu-satunya indikator pemberian booster. Sementara, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejauh ini belum memberikan kebijakan untuk pemberian booster lebih dari tiga kali atau setiap enam bulan sekali.

“Pada semua vaksin yang digunakan saat ini, antibodi covid rata-rata mulai menurun 3-4 bulan setelah vaksinasi. Penurunan terjadi relatif signifikan sampai bulan ke 6-8. Setelah itu diduga penurunan lebih kecil atau relatif stabil sampai bulan ke 12”

Beberapa penelitian menyebut bahwa antibodi di dalam tubuh yang dihasilkan vaksin Covid-19 menurun setelah enam bulan menerima dosis kedua. Temuan ini tidak bisa menjadi dasar pemberian vaksin Covid-19 setiap enam bulan sekali.

Kadar antibodi memiliki korelasi terhadap daya tahan terhadap penyakit infeksi. Seberapa cepat penurunannya pun bervariasi, berbeda pada masing-masing penyakit. Meski menurun, antibodi yang ada masih mampu memberikan proteksi dari virus corona.

Dengan demikian, informasi tersebut adalah tidak benar sehingga masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Arief Putra Ramadhan.

Pemberian vaksin Covid-19 tiap 6 bulan sekali adalah tidak benar. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejauh ini belum memberikan kebijakan untuk pemberian booster lebih dari tiga kali atau setiap enam bulan sekali.