Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan postingan itu merupakan hoaks yang berulang.
Cek Fakta Liputan6.com kemudian menelusuri dengan melihat website yang disertakan dalam postingan. Namun dalam website tersebut justru meminta pengguna untuk memasukkan nama dan juga nomor telegram yang aktif.
Ini merupakan indikasi penipuan dan juga pencurian data. Sangat berbahaya jika kita memasukkan data pribadi pada website yang tidak jelas.
Selain itu website mencurigakan seperti itu juga bisa membuat kita terhubung dengan pinjaman online ilegal.
Di sisi lain pendaftaran petugas haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama hanya melalui website https://haji.kemenag.go.id/petugas/. 
Kemenag juga menegaskan pendaftaran dan pelaksanaan seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) gratis dan tidak dikenakan biaya. Pendaftaran dan pengumuman petugas haji sendiri sudah ditutup sejak 6 Desember 2024 lalu.
Kementerian Agama juga melakukan bantahannya pada 31 Januari 2025 melalui akun Instagram resminya, @kemenag_ri.
"Assalamu’alaikum #TamuAllah,
Beredar hoaks yang membuka rekrutmen petugas haji dan umrah. Perlu diketahui, rekrutmen petugas haji sudah selesai dilakukan dan Kementerian Agama tidak membuka pendaftaran petugas umrah. jadi kepada para #TamuAllah dimohon untuk berhati-hati yaa
Selalu update informasi melalui kanal media resmi Kemenag dan Informasi Haji"

Postingan tautan pendaftaran untuk petugas haji tahun 2025 dengan gaji Rp 20 juta adalah hoaks.

Melansir TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri kebenaran video tersebut. Pertama, pengecekan fakta dilakukan dengan menggunakan Google Image untuk menelusuri asal-usul video.

Hasilnya mengarah ke konten YouTube media online Kumparan “Eksekusi Lahan Sengketa Seluas 12.913 Meter Persegi di Makassar Berakhir Ricuh”.

Diketahui dari video yang tayang Kamis (13/2/2025) tersebut, konteks asli video merupakan kejadian ketika Pengadilan Negeri Makassar mengeksekusi lahan dan bangunan di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal tersebut menyebabkan kericuhan antara polisi dan pemilik lahan.

Kesimpilan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi klaim dokumentasi video “demo di Makassar, tuntut Jokowi diadili” merupakan konten yang menyesatkan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memanfaatkan Google Image untuk menelusuri asal-usul video. Penelusuran teratas mengarah ke konten YouTube media online Kumparan “Eksekusi Lahan Sengketa Seluas 12.913 Meter Persegi di Makassar Berakhir Ricuh”.

Berdasarkan konten yang tayang Kamis (13/2/2025) tersebut, diketahui kalau konteks asli video adalah momen saat Pengadilan Negeri Makassar mengeksekusi lahan dan bangunan di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aktivitas tersebut menimbulkan kericuhan antara polisi dan pemilik lahan.

Unggahan berisi klaim dokumentasi video “demo di Makassar, tuntut Jokowi diadili” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Bank Bengkulu di Instagram, @bankbengkuluofficial. Di sana terdapat bantahan terkait perubahan biaya transaksi.
Bantahan itu diunggah pada 8 Februari 2024:
"Informasi palsu. Bank Bengkulu tidak pernah menaikkan tarif transaksi. Selalu waspada dan bijak dalam bertransaksi," bunyi bantahan tersebut.
Postingan itu juga disertai narasi:
"[INFORMASI PALSU]
Bank Bengkulu tidak pernah menaikkan tarif transaksi ya guysSelalu waspada dan bijak dalam bertransaksi ?‼️IG : @bankbengkuluofficialCALL CENTER ☎️ : 1500133BERIZIN DAN DI AWASI OJK"

Postingan yang mengklaim Bank Bengkulu mengubah biaya transaksi menjadi Rp 150 ribu per bulan adalah hoaks.