Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebut puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu disampaikan pada debat Capres terakhir yang digelar di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam artikel JPNN.com berjudul "Inilah Data Jumlah Guru Honorer Diangkat jadi PPPK Sejak 2021" yang tayang pada 10 November 2023 mengatakan jumlah guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK adalah 296 ribu.
Berikut isi artikelnya:
"jpnn.com - JAKARTA – Jumlah guru honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2023 sebanyak 296 ribu.
“Tahun ini insyaallah sedang dalam proses seleksi. Itu akan bertambah lagi jumlah guru honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK sebanyak 296 ribu,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (9/11).
Prof Nunuk mengatakan bahwa jumlah tersebut akan menambah total guru honorer yang telah lolos semenjak tes seleksi dilaksanakan pada 2021, yakni 544.292 orang guru yang menjadi ASN PPPK.
Dijelaskan, dari jumlah 544.292 tersebut, sebanyak 293.860 guru di antaranya mengikuti seleksi pada 2021, dan 250.432 guru honorer lainnya telah mengikuti seleksi pada 2022.
“Jadi kalau dijumlahkan sudah lebih dari 800 ribu guru honorer non ASN menjadi ASN PPPK di tahun ini, dan hampir mencapai target 1 juta guru," ucapnya.
 Pada 2020, kata Prof Nunuk, Kemendikbudristek telah menghitung terdapat 1 juta guru honorer di Indonesia, dan keseluruhan guru tersebut ditargetkan untuk diangkat secara bertahap mulai 2021 menjadi ASN PPPK.
“Pada 2024 mendatang dipastikan sebanyak 1 juta guru honorer itu, semuanya telah diangkat menjadi ASN PPPK,” kata perempuan kelahiran Karanganyar pada 8 November 1966 itu.
Prof Nunuk menjelaskan, pengangkatan dilakukan tersebut karena Kemendikbudristek RI ingin seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri diampu oleh para guru ASN sehingga tidak akan ada lagi guru honorer.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Kemendikbudristek RI ingin menjadikan profesi guru menjadi terhormat, bermartabat, dan membanggakan sehingga pihaknya berupaya mengangkat para guru honorer menjadi ASN PPPK.
Untuk mewujudkannya, Kemendikbudristek melakukan beberapa upaya seperti koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) lain yang masuk dalam panitia seleksi nasional (panselnas) CASN.
Koordinasi tersebut di antaranya adalah untuk merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK karena setiap tahun pasti ada perubahan aturan.
Selain itu, panselnas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) karena mereka yang mengusulkan formasi sedangkan Kemendikbudristek bertugas menghitung kebutuhannya.
“Agar usulan itu sejalan dengan kebutuhan maka kita (Kemendikbudristek) berkoordinasi dengan pemda untuk sosialisasi kebijakan dan mendorong mereka mengusulkan formasi sesuai kebutuhan yang sudah kita hitung,” katanya.
 Kemendikbudristek dan panselnas turut memberikan data pendukung untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI agar dialokasikan anggaran gaji bagi para ASN PPPK. (antara/jpnn)"

Liputan6.com, Jakarta- Calon Presiden (Capres) nomor 3 Ganjar Pranowo menyebut ada pabrik gadget di Semarang, pernyataan tersebut diucapkannya dalam debat capres, Minggu (4/2/2024).
Berikut pernyataan Ganjar dalam debat capres tersebut.
"Kita punya industri swasta untuk gadget, pabriknya ada di Semarang, harganya terjangkau, lebih murah. Kalau itu bisa masuk e-katalog kita, kita bisa membantu dia."
Benarkah pernyataan Ganjar Pranowo ada pabrik gadget di Semarang? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Penelusuran Fakta
Artikel berjudul "Advan Bangun Pabrik Rp 1 Triliun di Semarang" yang dimuat situs Liputan6.com, menyebutkan, Pemerintah Indonesia sedang berusaha memiliki pabrik perangkat teknologi yang beroperasi di Tanah Air. Karena itulah pemerintah membuat aturan skala minimal tingkat kadar dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi oleh pembuat perangkat.
Aturan dari pemerintah itu agaknya mulai mempengaruhi perusahaan pembuat gadget. Produsen lokal, Advan mengatakan telah membangun sebuah pabrik perakitan di Semarang dengan luas 3.000 meter persegi.
"Saat ini pabrik kami yang ada di Semarang memiliki luas 3.000 m2 dan rencananya akan kami buat jadi 3 hektar. Tapi kita lakukan secara bertahap," ungkap Tjandra Lianto, Direktur Marketing Advan saat dijumpai tim Tekno Liputan6.com.
Pabrik yang menghabiskan dana hampir Rp 1 triliun itu diakui Tjandra menggunakan dana mandiri dari perusahaan. Fasilitas perakitan milik Advanitu sudah dapat menampung sekitar 1.500 karyawan di dalamnya.
Meskipun kapasitasnya masih terbilang kecil, Advan mengklaim bahwa kapasitas produksi pabriknya dalam sebulan mencapai 50 ribu hingga 100 ribu. "Kita akan launch ke kawan-kawan media pada bulan Mei mendatang. Nantinya kita perluas lahannya supaya bisa naikkan kapasitas ke 100 ribu sampai 300 ribu unit dalam sebulan," imbuhnya.
Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi situs Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) aipti.or.id, dalam situs tersebut menyebutkan brand Advan dengan nama PT. Bangga Teknologi Indonesia beralamat Blok 23A, Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang City, Central Java 50184.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor 3 Ganjar Pranowo menyebut anggaran kesehatan terpotong, pernyataan tersebut diucapkannya dalam debat capres, Minggu (4/2/2024).
Berikut pernyataan Ganjar dalam debat capres tersebut.
"Hanya memang ketika UU sebelumnya mengatur persentase dari anggaran untuk kesehatan yang diberikan angka 5 sampai 10 persen itu terpotong itu harus dikembalikan,"
Benarkah pernyataan Ganjar anggaran kesehatan terpotong? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Penelusuran Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri pernyataan Ganjar tentang anggaran kesehatan terpotong.
Penelusuraan mengarah pada artikel berjudul "Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting, Ini Cara Kemenkeu Siasati Masalah Keterbatasan Anggaran!" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 25 September 2023.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Anggaran Kesehatan sebesar Rp187,5 triliun. Nilai ini setara dengan 5,6 persen dari APBN.
Secara tren 5 tahun terakhir, anggaran kesehatan cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, utamanya untuk penanganan Covid-19 dan menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Saat guncangan besar pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan banyak anggaran untuk menangani krisis kesehatan nilainya mencapai Rp312,4 triliun.
Tercatat, pada tahun 2020 anggaran kesehatan berjumlah Rp172,3 triliun, tahun 2021 menjadi Rp312,4 triliun, kemudian di tahun 2022 menjadi Rp188,1 triliun. Dan outlook tahun 2023 ini sebesar Rp172,5 triliun. Dengan Anggaran Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp187,5 triliun, maka jumlahnya meningkat 8,7 persen atau Rp15,0 triliun dibandingkan outlook Anggaran Kesehatan tahun sekarang.
Dalam artikel berjudul "Dalam Nota Keuangan, Jokowi Patok Anggaran Kesehatan Capai Rp 186,4 Triliun" yang dimuat Liputan6.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 186,4 triliun untuk sektor kesehatan di tahun 2024 mendatang. Hal ini diungkap Jokowi dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024.
Angka yang dipatok Jokowi itu setara dengan 5,6 persen dair total besaran APBN. Satu perhatiannya adalah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif.
"Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN," kata dia dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.6% dari APBN, naik 8.1% dibanding 2023" yang dimuat situs resmi Kementerian Kesehatan, sehatnegeriku.kemkes.go.id.
Untuk tahun 2024, Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1 persen atau Rp 13,9 triliun, dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023.
Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik setelah guncangan hebat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022.
“Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” jelas Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebut ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi. Hal itu disampaikan dalam debat Capres kelima yang digelar di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Dilansir dari laman Era.id dalam artikel berjudul "KSP: 1,6 Juta Guru Belum Sejahtera Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi" yang tayang 25 November 2023, Pemerintah membenarkah hal tersebut.
Berikut isi artikelnya:
"ERA.id - Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan pemerintah mendorong percepatan kesejahteraan guru di Indonesia, di antaranya dengan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan agar bisa meluluskan satu juta guru sertifikasi pada 2024.
 “Saat ini 1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah melalui PPG dalam jabatan,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan menanggapi peringatan Hari Guru, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (25/11/2023). 
Abetnego menambahkan selain guru-guru di bawah Kemendikbudristek, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru madrasah.
Pada November 2023, kata dia, pemerintah mencairkan tunjangan guru inpassing bagi 100.000 guru madrasah dengan besaran Rp1,4 juta per bulan.
 Selain itu, pemerintah juga mulai membayarkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi 221.000 guru non PNS di bawah Kementerian Agama.
“Sebagai perlindungan jaminan sosial bagi guru-guru kita,” jelasnya.
Abetnego juga menyampaikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan guru khususnya di sekolah negeri. Dari target capaian 1,1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sudah terpenuhi 850.000 guru, dan akan terus bertambah pada akhir tahun ini.
Selain itu pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan.
“Pemerintah juga siapkan skema khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, yakni merekrut guru lulusan SMA/SMK. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi,” tutur Abetnego.
Selain isu kesejahteraan, peningkatan kompetensi guru kejuruan juga menjadi perhatian. Terkait dengan peningkatan kompetensi guru SMK, menurut Abetnego program SMK Pusat Keunggulan (PK) telah memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk pengembangan diri, baik melalui program magang guru, guru tersertifikasi industri, praktisi mengajar, hingga kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Semua upaya ini bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia,” jelasnya. (Ant)"
Selain itu ada juga artikel dari CNNIndonesia.com berjudul "Kemendikbud Akui 1,6 Juta Guru Belum Terima Penghasilan Layak" yang tayang pada 22 September 2022. Berikut isi artikelnya:
"Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak.Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).
"Masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum menerima penghasilan yang layak karena mereka masih antre untuk mendapatkan sertifikasi," kata Anindito dalam seminar nasional pendidikan, Kamis (22/9).
Angka itu hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbud, yaitu 3,3 juta orang.
Oleh karena itu, kesejahteraan guru menjadi salah satu dari tiga pokok urgensi yang ingin dipecahkan oleh RUU Sisdiknas.
"RUU Sisdiknas dirancang untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan mutu dan memperbaiki kesejahteraan guru," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah mendeteksi kesenjangan itu sejak lama.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemendikbudristek, gap antara hasil belajar siswa dari keluarga kelas menengah atas dengan keluarga kelas menengah bawah terpaut sekitar dua tahun pembelajaran.
"Dua orang anak boleh jadi berusia sama dan menempuh tahun pembelajaran yang sama tetapi hasil belajar mereka kalau dari status sosial ekonomi yang berbeda itu biasa terpaut sampai dengan dua tahun bahkan lebih," ujarnya.
Selain itu, kesenjangan antar daerah juga sangat besar. Nino mengatakan di pulau Jawa terdapat cukup banyak daerah yang tertinggal jika dibandingkan dengan pusat-pusat kota di Jawa.
"Apalagi kita berbicara kesenjangan antarpulau. Ada Jawa dan luar Jawa antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur," tuturnya
Selain itu, menurutnya, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga menjadi pembahasan yang serius dalam RUU Sisdiknas. Kemendikbud mengklaim telah berhasil memberikan akses kepada mayoritas anak usia wajib belajar dari SD hingga SMA.
"Sayangnya kita tidak banyak mengalami kemajuan dalam hal memastikan bahwa setelah anak-anak berada di sekolah mereka betul-betul punya kesempatan untuk belajar, bertumbuh dan berkembang daya nalar, kreativitas dan karakter," kata Nino.
"Salah satu akar dari itu adalah kultur yang birokratis yang mendominasi satuan pendidikan dan sistem pendidikan kita secara umum," imbuhnya.
Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji lewat RUU Sisdiknas, seluruh guru bisa menerima TPG tanpa harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui program PPG yang waktu tunggunya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun.
"Jika RUU Sisdiknas ini diloloskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang antreannya panjang," kata Nadiem dikutip dari siaran kanal YouTube Kemendikbud RI, Senin (12/9).
Nadiem melanjutkan selama ini ketentuan tunjangan terpisah, sehingga tunjangan profesi dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen justru malah membuat hanya segelintir guru dengan syarat tertentu yang dapat tunjangan kesejahteraan.
Ia menyebutkan setidaknya 1,3 juta guru dijamin mendapatkan TPG berdasarkan UU tersebut. Sementara sekitar 1,6 juta yang lain belum bisa menerima TPG lantaran terhalang aturan sertifikasi yang diwajibkan UU Guru dan Dosen tahun 2005 itu.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mempertanyakan keseriusan Kemendikbudristek dalam memberikan tunjangan profesi guru. Mereka menilai penghapusan pasal terkait tunjangan profesi guru dalam draf RUU Sisdiknas justru menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga pendidik.
PGRI mendesak pemberian tunjangan profesi guru diatur secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas, bukan malah dihapuskan. (lna/pmg)"