Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri jejak digital foto tersebut dengan menggunakan tool Reverse Image Google. Hasilnya, foto tersebut merupakan hasil suntingan dari sebuah foto dokumentasi kegiatan komunitas motor sport Ducati saat menggelar parade di Jakarta pada 24 Agustus 2008.
Foto yang identik pernah dimuat blog  stephenlangitan.wordpress.com  pada 25 Agustus 2008 dengan judul, “Hot Event: Fast Forward fX lifestyle X’nter”. Kaos para pemotor dalam foto yang dimuat blog tersebut nampak polos. Tidak ada sama sekali tulisan “Haram Dukung Anies Baswedan”.
Menurut blog tersebut, sebanyak 27 pemotor yang tergabung dalam komunitas  Ducati Desmo Owners Club Indonesia (DDOCI)  datang dan berkumpul di Automall SCBD dalam rangka menghadiri undangan di sebuah gedung baru di Jl. Jend. Sudirman. Tepatnya di sebelah Pintu Satu Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat.
Parade dipimpin sebuah mobil patroli Patwal dari satuan Polda Metro Jaya, dipandu dengan dua unit motor BM. Rute yang dilewati dari Pintu Satu Senayan, belok kanan Jl. Asia Afrika Senaya, belok kanan TVRI Senayan, naik fly-over Pejompongan, Jl. Gatot Subroto, belok kiri jembatan Semanggi ke arah Bundaran HI.
Berhenti sebentar di Bunderan HI. Kemudian parade dilanjutkan lagi berputar Air Mancur Selamat Datang, ke arah ke Jl. Jend. Sudirman dan Kebayoran. Menyusuri jalan utama Jend. Sudirman dan berputar di bunderan Patung Pemuda Senaya. Parade ini tidak lebih dari 30 menit.
Foto identik lainnya juga pernah diunggah blog  motor-rakyat.blogspot.com  pada 15 November 2010.
Pada 25 Januari 2014, foto yang identik juga dimuat situs  enoanderson.com  dengan judul, “Motor Keren Solusi Jitu Cowok Gaet Cewek Cantik, Opini Atau Realita?”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, foto rombongan pemotor menggunakan kaos bertuliskan “Haram Dukung Anies Baswedan”,KELIRU. Foto tersebut merupakan hasil suntingan dari sebuah foto dokumentasi kegiatan komunitas motor sport Ducati saat menggelar parade di Jakarta pada 24 Agustus 2008.
TIM CEK FAKTA TEMPO
** Punya informasi atau klaim yang ingin anda cek faktanya? Hubungi  ChatBot  kami.

Untuk memeriksa klaim tersebut, Tempo mengakses putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia, Italia, Administrative Justice Council for the Region of Sicily, 16 March 2022, Order no. ‎351/2022‎. Putusan yang telah dialih ke bahasa Inggris itu dipublikasikan di situs Covid19litigation.org, situs database putusan hukum terkait dengan Covid-19 yang dikelola University of Trento. 
Dalam amar putusan tersebut, hakim tidak memutuskan bahwa undang-undang yang mengatur vaksinasi wajib adalah inkonstitusional. Fakta yang tertulis, hakim menangguhkan persidangan hingga ada keputusan Mahkamah Konstitusi setelah mengirimkan dokumen ke Mahkamah. 
“Karena hakim telah mengirimkan dokumen ke Mahkamah Konstitusi yang meragukan ketidakabsahan ketentuan yang memberlakukan persyaratan vaksinasi, persidangan ditangguhkan hingga ada keputusan Mahkamah,” demikian petikan yang tertulis dalam kesimpulan umum amar putusan hakim Pengadilan Administratif Campania, Naples, Italia Maria Abbruzzese.
Sidang tersebut bermula dari gugatan seorang mahasiswa Ilmu Keperawatan di Universitas Palermo yang dilarang mengikuti pelatihan magang karena tidak divaksin COVID-19. Dia menolak divaksin karena pernah terinfeksi Covid-19 dan dapat menimbulkan risiko kematian yang serius. Sementara Aturan wajib vaksin bagi pekerja di bidang medis dan kesehatan telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang n. 44/2021. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi individu di tempat kerja, pasien serta layanan kesehatan.  
Dijelaskan lebih rinci dalam situs Covid19litigation.org pada 30 Maret 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia mengajukan pertanyaan konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi tentang vaksinasi wajib bagi profesional perawatan kesehatan yang ditetapkan oleh undang-undang Italia pada tahun 2021. 
Pengadilan tata usaha negara bertanya kepada Mahkamah Konstitusi apakah undang-undang tersebut sesuai dengan persyaratan konstitusional tentang undang-undang terkait vaksin yang memaksakan keseimbangan antara manfaat kolektif yang berasal dari vaksinasi wajib dan individu. Pembatasan hak untuk menentukan nasib sendiri harus sepenuhnya dibenarkan oleh perlindungan kesehatan kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Italia (Putusan 5/2018). 
Pengadilan bagaimanapun menyoroti perbedaan antara prinsip-prinsip yang terkait dengan vaksinasi wajib di waktu biasa dan mereka dalam keadaan darurat pandemi. Hakim PTUN Sisilia meminta Mahkamah Konstitusi untuk merevisi kriteria vaksinasi wajib di masa pandemi terutama terkait dengan farmakovigilans dan pemantauan terkait vaksin yang tunduk pada otorisasi bersyarat.
Klaim pernyataan Efek Samping Fatal Terlalu Berisiko
Tempo tidak menemukan dalam amar putusan hakim yang menyebut efek samping fatal terlalu berisiko atau fatal side effects' too risky. Dalam amar putusan yang tertulis menyebutkan bahwa pengadilan berpendapat dengan mempertimbangkan ketidakpastian umum tentang efek samping, pihak administratif harus diminta untuk memantau agar memastikan efek negatif yang terkait dengan vaksinasi terdeteksi dengan cepat dan efektif. Kurangnya koleksi (data) semacam itu mengarah pada profil otonom atas ketidakwajaran dan membuat orang meragukan administrasi yang baik dan benar.
“The Court holds in this respect that, in consideration of the general ‎uncertainty about the side-effects, an appropriate monitoring regime ‎should be required of the administration to ensure that collateral ‎negative effects related to vaccination are promptly and effectively ‎detected. The lack of such collection leads to an autonomous profile ‎of unreasonableness and makes one doubt good and correct ‎administration.‎”
Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia mempertanyakan kepada Mahkamah Konstitusi apakah vaksinasi wajib didasarkan pada bukti ilmiah yang cukup, apakah kewajiban untuk menginformasikan mereka yang tunduk pada vaksinasi wajib didefinisikan secara memadai dan, apakah rezim pemantauan yang tepat diperlukan untuk administrasi agar memastikan bahwa efek negatif kolateral vaksinasi segera dan terdeteksi secara efektif. 
Menurut pengadilan, aturan tentang vaksinasi wajib harus ditinjau secara terus menerus mengingat evolusi pengetahuan medis dan ilmiah serta undang-undang harus mengatur tindakan pencegahan dan mitigasi terkait dengan efek vaksin.

Dari pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa Pengadilan Italia memutuskan aturan vaksinasi wajib inkonstitusional adalah menyesatkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia pada 16 Maret lalu memutuskan untuk menunda sidang hingga ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia sebelumnya telah mengajukan pertanyaan konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi tentang vaksinasi wajib bagi profesional perawatan kesehatan yang ditetapkan oleh undang-undang Italia pada tahun 2021. 
Tim Cek Fakta Tempo
** Punya informasi atau klaim yang ingin anda cek faktanya? Hubungi  ChatBot  kami.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya foto yang memperlihatkan tenda yang roboh yang diklaim sebagai foto pesta pernikahan yang berubah menjadi duka karena 25 orang tewas termasuk kedua pengantin merupakan konten yang menyesatkan.

Faktanya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian robohnya tenda pernikahan akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Bolmong Utara, Sulawesi Utara yang terjadi pada Minggu (18/10/2020) yang ada di foto itu.

Foto yang indentik dimuat di artikel berjudul “Cuaca Buruk di Bolmut, Wabup Amin Lasena Nyaris Tertimpah Tenda Pernikahan yang Ambruk” yang dimuat di situs beritamanado.com pada 18 Oktober 2020.

Dilansir dari artikel ini, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) dalam kurun waktu 30 menit pada Minggu (18/10/2020), sekitar pukul 13:00 Wita, menyebabkan beberapa titik mengalami kerusakan.

Di Desa Vahuta, Kecamatan Bintauna, salah satu tenda pernikahan ambruk. Kepada BeritaManado.com, salah satu warga Sarif Ponongoa yang menyaksikan langsung kejadian tersebut mengatakan, para tamu undangan langsung berhamburan di tengah jalan, untuk menghindar dari tenda yang roboh.

Selain itu, dilansir dari Tribun News, dalam acara pernikahan tersebut Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena juga nyaris menjadi korban. Menurut penuturan warga saat kejadian, Wabup Amin Lasena baru mulai akan membawakan sambutan di acara pernikahan tersebut.

Wabup Amin Lasena saat dikonfirmasi menjelaskan, saat itu tiba-tiba angin berhembus kencang menyebabkan terpal terlepas dari ikatan dan besi tenda mulai bergerak. Dirinya mengatakan beruntung saat kejadian dia langsung keluar dari tenda sebelum roboh.

TIDAK ADA korban jiwa dalam kejadian robohnya tenda pernikahan akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Bolmong Utara, Sulawesi Utara yang terjadi pada Minggu (18/10/2020) yang ada di foto itu.

Beredar sebuah unggahan video di Twitter yang menunjukkan sebuah makhluk misterius yang diklaim merupakan ras reptil “Ciakahrr” yang merupakan penduduk asli bumi.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya, video dalam unggahan Twitter tersebut merupakan potongan dari film Thale (2012) yang merupakan film horor supernatural yang berasal dari Norwegia. Tidak ada sumber yang kredibel terkait kebenaran dalam video tersebut merupakan ras reptil Ciakahrr.

Dengan demikian klaim Video Ras Reptil “Ciakahrr”, Penduduk Asli Bumi merupakan hoaks dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Fathia IS.

Klaim tersebut salah, faktanya video yang ditampilkan tersebut merupakan cuplikan dari film Thale (2012) yang bergenre horor supernatural asal Swedia, klaim tersebut tidak mendasar dan tidak ada kaitannya dengan ras reptil yang diklaim merupakan penduduk asli bumi.