Beredar video yang menarasikan mengenai Singapura menyerahkan aset negara sebesar Rp 1.000 triliun yang dicuri koruptor. Dalam video tersebut terlihat Presiden Jokowi sedang bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien Loong dan pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Namun, setelah dilakukan pencarian sumber asli video ditemukan hasil jika video pertemuan Jokowi dan Lee Hsien Loong tersebut berasal dari kanal Youtube Sekretariat Presiden dengan judul “Pertemuan Presiden Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong, Kab. Bintan, 25 Januari 2022”.

Video tersebut berisikan penandatanganan perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Hukum Singapura K Shanmugam yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong.

Sedangkan video pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berasal dari unggahan Youtube MetroTV yang diunggah pada 26 Januari 2022 dengan judul “Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Koruptor Tak Bisa Lagi Sembunyi”.

Dalam video tersebut, Ghufron mengapresiasi penandatanganan perjanjian ekstradisi terbaru antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian ekstradisi bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara, seperti korupsi, narkotika dan terorisme.

Dalam dua video tersebut tidak ditemukan sama sekali keterangan mengenai penyerahan aset senilai Rp 1.000 triliun dalam penandatanganan perjanjian ekstradisi. Hingga dapat disimpulkan bahwa klaim tersebut tidak benar.

Beredar video yang menarasikan mengenai Singapura menyerahkan aset negara sebesar Rp 1.000 triliun yang dicuri koruptor. Namun setelah disimak video tersebut merupakan dokumentasi penandatanganan perjanjian ekstradisi. Dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan keterangan mengenai penyerahan aset senilai Rp 1.000 triliun

Dalam unggahan video Youtube yang diunggah pada 23 Februari 2024 tersebut memberikan sebuah klaim pada judul mengenai Gibran mengamuk karena bukti kecurangan Pemilu terungkap. Adian Napitupulu politisi Partai PDI-P disebut mengungkapkan bukti kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Jokowi.

Namun, setelah disimak isi dari video tersebut tidak ada pernyataan maupun informasi soal Gibran mengamuk. Dalam video tersebut narator hanya membacakan ulang dua artikel berita. Pertama, artikel yang diterbitkan oleh Viva.co.id dengan judul “Isu Kecurangan Pemilu Berujung Hak Angket, Adian : Rakyat Bingung Mau Ngadu Kemana” pada 21 Februari 2024. Artikel tersebut berisikan pendapat Adian terkait kejanggalan proses Pemilu 2024.

Kemudian narator juga membacakan artikel terbitan CNN yang berjudul “Adian Napitupulu PDIP: Hak Angket Solusi Usut Kecurangan Pemilu 2024” pada 21 Februari 2024. Artikel tersebut membahas mengenai pendapat Adian soal opsi hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hingga akhir video tidak ditemukan sama sekali informasi yang membenarkan bahwa Gibran mengamuk karena Adian mengungkap bukti kecurangan Pemilu 2024l. Hingga dapat disimpulkan bahwa klaim tersebut tidak benar.

Isi yang disajikan dalam video tidak menjelaskan informasi yang sesuai pada judul. Narator hanya membacakan artikel pendapat Adian soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan hak angket.

Beredar video dengan narasi klaim anggota KPPS di Jawa Timur mengaku telah melakukan kecurangan pada Pilpres 2024 dengan menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Setelah dilakukan pencarian, ternyata video tersebut merupakan vidio soal pemberhentian petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Video tersebut diambil dari channel Youtube Metro TV yang berjudul “Berita Pemilu – Curang, Petugas PPK & Panwascam Diberhentikan”.

Mereka diberhentikan setelah mengaku melakukan penggelembungan suara calon anggota legislatif (caleg) DPRD. Mereka mengaku menggelembungkan suara caleg DPRD dari partai Golkar di Dapil III Nganjuk, Nisa Aprilia.

Melalui hal tersebut maka dapat disimpulkan jika video tersebut bukan merupakan pengakuan anggota KPPS di Jawa Timur yang menggelembungkan suara paslon 2. Video tersebut merupakan pengakuan Ketua PPK dan anggota Panwascam Kertosono yang mengaku menggelembungkan suara caleg DPRD dari Partai Golkar di Dapil III Nganjuk, Nisa Arilia.

Video yang diklaim sebagai pengakuan anggota KPPS di Jawa Timur gelembungkan suara pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak benar. Faktanya video tersebut merupakan pengakuan Ketua PPK dan anggota Panwascam Kertosono yang mengaku menggelembungkan suara caleg DPRD dari Partai Golkar di Dapil III Nganjuk, Nisa Aprilia.

Untuk diketahui, Soeharto telah meninggal dunia pada 27 Januari 2008. Ia menjabat sebagai Presiden ke-2 Indonesia selama 32 tahun dan lengser pada 1998.

Tim Cek Fakta Kompas.com memverifikasi keaslian pernyataan Soeharto dalam klip itu menggunakan perangkat AI Voice Detector.

Perangkat tersebut dapat mendeteksi apakah sebuah suara atau audio dihasilkan oleh AI.

Hasil pemeriksaan AI Voice Detector menunjukkan, suara Soeharto dalam video itu terdeteksi 90,52 persen dihasilkan AI.

Sementara itu, klip asli pernyataan Soeharto ditemukan di kanal YouTube President Files. Video itu diunggah pada 24 Februari 2020.

Menurut deskripsi video, Soeharto berbicara dalam acara "Pencanangan Gerakan Nasional Pelestarian dan Pengamalan Nilai Kepahlawanan" di Surabaya, pada 23 November 1995.

Video Soeharto berkomentar tentang kondisi demokrasi Indonesia adalah hoaks. Suara Soeharto dalam video itu dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI.

Dalam video asli, Soeharto tidak bicara soal kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Video asli direkam saat Soeharto bicara di sebuah acara di Surabaya pada 23 November 1995.