(GFD-2023-13329) [SALAH] Lima Menteri Dipecat Karena Sekongkol Dalam Kasus Panji Gumilang
Sumber: YoutubeTanggal publish: 12/08/2023
Berita
Sebuah akun Youtube dengan nama pengguna “Kabar News” mengunggah video dengan klaim bahwa terdapat lima menteri di kabinet Jokowi yang dipecat karena terbukti sekongkol dengan kasus Panji Gumilang. Faktanya tidak ada bukti valid terkait hal tersebut.
Hasil Cek Fakta
Setelah menonton keseluruhan dari isi video, tidak ditemukan informasi valid terkait klaim dalam narasi. Video tersebut hanya berisi potongan video dan gambar dari peristiwa yang berbeda-beda yang digabung menjadi satu. Dalam video tersebut membahas mengenai keterlibatan seorang pengacara sekaligus selebriti Pablo Benua yang mengaku siap membiayai seluruh biaya operasional Ponpes Al-Zaytun.
Setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan bukti yang kredibel terkait pemecatan lima menteri dalam kasus Panji Gumilang. Lebih lanjut narasi dalam video berdurasi 8 menit tersebut identik dengan artikel milik tvonenews.com berjudul “Berbondong-bondong Pasang Badan Untuk Al Zaytun, ini Sosok-sosok yang Getol Dukung Ponpes Pimpinan Panji Gumilang, Ada yang Rela Tanggung Keuangannya” dan diupload 25 Juli 2023.
Setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan bukti yang kredibel terkait pemecatan lima menteri dalam kasus Panji Gumilang. Lebih lanjut narasi dalam video berdurasi 8 menit tersebut identik dengan artikel milik tvonenews.com berjudul “Berbondong-bondong Pasang Badan Untuk Al Zaytun, ini Sosok-sosok yang Getol Dukung Ponpes Pimpinan Panji Gumilang, Ada yang Rela Tanggung Keuangannya” dan diupload 25 Juli 2023.
Kesimpulan
Unggahan video dengan klaim lima menteri Jokowi dipecat karena terbukti sekongkol dengan Panji Gumilang konten yang menyesatkan. Judul, isi video dan narasi dalam video tidak sesuai. Dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi bahwa adanya pemecatan lima menteri atas kasus Panji Gumilang.
Rujukan
(GFD-2023-13328) Cek Fakta: Hoaks Pemberian Obat Cacing Merupakan Rencana Depopulasi dari Pemerintah
Sumber: liputan6.comTanggal publish: 16/08/2023
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial pesan berantai yang menyebut pemberian obat cacing merupakan rencana depopulasi dari pemerintah. Pesan berantai itu menyebar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 12 Agustus 2023.
Berikut isi postingannya:
"Hati2 dgn segala pemberian dr mereka secara gratis yg ujung2nya pasti cmn buat depopulasi..obat cacing di salurkan ke semua skolah2 secara gratis yg lucunya anak2 sekolah hrs minum didepan para nakes..sementara jika obatnya dibawa ke rmh sdh pasti ortu yg lebih jitu dlm soal mengajarkan anak buat minum obat2an..kira2 aman nggk ya?"
Lalu benarkah pesan berantai yang menyebut pemberian obat cacing merupakan rencana depopulasi dari pemerintah?
Obat cacing depopulisasi
Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 12 Agustus 2023.
Berikut isi postingannya:
"Hati2 dgn segala pemberian dr mereka secara gratis yg ujung2nya pasti cmn buat depopulasi..obat cacing di salurkan ke semua skolah2 secara gratis yg lucunya anak2 sekolah hrs minum didepan para nakes..sementara jika obatnya dibawa ke rmh sdh pasti ortu yg lebih jitu dlm soal mengajarkan anak buat minum obat2an..kira2 aman nggk ya?"
Lalu benarkah pesan berantai yang menyebut pemberian obat cacing merupakan rencana depopulasi dari pemerintah?
Obat cacing depopulisasi
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan meminta penjelasan dari Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi. Ia menyebut pesan berantai itu tidak benar.
"Pemberian obat cacing untuk anak sekolah aman. Hoaks itu yang menyebutkan ada kaitan dengan depopulasi," ujar dr. Nadia saat dihubungi Rabu (16/8/2023).
"Justru pemberian obat cacing ini harus diberikan karena kecacingan menyebabkan anak anemia, stunting, pertumbuhan otak tidak optimal sehingga kecerdasan tidak sempurna," katanya menambahkan.
Selain itu ada artikel dari Kominfo.go.id berjudul "[HOAKS] Informasi Pemberian Obat Cacing dari Puskesmas ke Sekolah untuk Depopulasi" yang tayang pada 14 Agustus 2023.
Dalam artikel itu dijelaskan bahwa Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Cacingan atau disebut POPM Cacingan merupakan pemberian obat cacing secara serentak kepada semua penduduk sasaran di wilayah berisiko cacingan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan cacingan.
Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), POPM Cacingan dilaksanakan oleh puskesmas di sekolah secara khusus di kelas masing-masing dua kali dalam satu tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan satu kali dalam satu tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi sedang.
Pemberian obat cacing diberikan pada peserta didik tingkat PAUD (TK/RA/KB/BA/TPA/SPS) dan SD/MI. Obat cacing diberikan sejak anak umur 1 tahun lanjut sampai umur 12 tahun. Pemberian satu kali per tahun sesuai dosis.
"Pemberian obat cacing untuk anak sekolah aman. Hoaks itu yang menyebutkan ada kaitan dengan depopulasi," ujar dr. Nadia saat dihubungi Rabu (16/8/2023).
"Justru pemberian obat cacing ini harus diberikan karena kecacingan menyebabkan anak anemia, stunting, pertumbuhan otak tidak optimal sehingga kecerdasan tidak sempurna," katanya menambahkan.
Selain itu ada artikel dari Kominfo.go.id berjudul "[HOAKS] Informasi Pemberian Obat Cacing dari Puskesmas ke Sekolah untuk Depopulasi" yang tayang pada 14 Agustus 2023.
Dalam artikel itu dijelaskan bahwa Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Cacingan atau disebut POPM Cacingan merupakan pemberian obat cacing secara serentak kepada semua penduduk sasaran di wilayah berisiko cacingan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan cacingan.
Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), POPM Cacingan dilaksanakan oleh puskesmas di sekolah secara khusus di kelas masing-masing dua kali dalam satu tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan satu kali dalam satu tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi sedang.
Pemberian obat cacing diberikan pada peserta didik tingkat PAUD (TK/RA/KB/BA/TPA/SPS) dan SD/MI. Obat cacing diberikan sejak anak umur 1 tahun lanjut sampai umur 12 tahun. Pemberian satu kali per tahun sesuai dosis.
Kesimpulan
Pesan berantai yang menyebut pemberian obat cacing merupakan rencana depopulasi dari pemerintah adalah hoaks.
Rujukan
(GFD-2023-13327) [SALAH] JOKOWI TUNJUK HOTMAN PARIS SEBAGAI PENGACARA UNTUK HADAPI ROCKY GERUNG
Sumber: YoutubeTanggal publish: 15/08/2023
Berita
JOKOWI TUNJUK HOTMAN PARIS SEBAGAI PENGACARANYA..ROKY GERUNG KALI INI TIDAK BISA KABIR LAGI
JOKOWI TUNJUK HOTMAN SEBAGAI PENGACARA
ROKY TIDAK AKAN BISA KABUR DARI JERATAN HUKUM
JOKOWI TUNJUK HOTMAN SEBAGAI PENGACARA
ROKY TIDAK AKAN BISA KABUR DARI JERATAN HUKUM
Hasil Cek Fakta
Channel youtube POLITIK NUSANTARA mengunggah sebuah video bernarasikan Jokowi tunjuk Hotman Paris sebagai pengacara untuk menghadapi Rocky Gerung.
Setelah dilakukan penelusuran, dari awal hingga akhir video tidak ditemukan pemberitaan mengenai klaim narasi yang beredar. Video tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa video berbeda yang digabung menjadi satu.
Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari tribunnews.com berjudul “HOTMAN Paris Buka Suara Kasus Rocky Gerung Hina Presiden Jokowi, Bisa Dieksekusi Pakai Cara Ini” yang diunggah pada 3 Agustus 2023.
Thumbnail video yang menampilkan Hotman Paris sedang diwawancarai oleh media tersebut identik dengan foto yang dimuat pada artikel kompas.com berjudul “Hotman Paris Permasalahkan Bukti Chat antara Teddy Minahasa dan Dody” yang diunggah pada 2 Maret 2023.
Foto tersebut merupakan foto ketika Hotman Paris selaku Kuasa Hukum Eks Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis, 2 Maret 2023.
Dengan demikian, klaim yang menyatakan Jokowi tunjuk Hotman Paris sebagai pengacara untuk menghadapi Rocky Gerung adalah keliru dan termasuk kedalam konten yang menyesatkan.
Setelah dilakukan penelusuran, dari awal hingga akhir video tidak ditemukan pemberitaan mengenai klaim narasi yang beredar. Video tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa video berbeda yang digabung menjadi satu.
Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari tribunnews.com berjudul “HOTMAN Paris Buka Suara Kasus Rocky Gerung Hina Presiden Jokowi, Bisa Dieksekusi Pakai Cara Ini” yang diunggah pada 3 Agustus 2023.
Thumbnail video yang menampilkan Hotman Paris sedang diwawancarai oleh media tersebut identik dengan foto yang dimuat pada artikel kompas.com berjudul “Hotman Paris Permasalahkan Bukti Chat antara Teddy Minahasa dan Dody” yang diunggah pada 2 Maret 2023.
Foto tersebut merupakan foto ketika Hotman Paris selaku Kuasa Hukum Eks Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis, 2 Maret 2023.
Dengan demikian, klaim yang menyatakan Jokowi tunjuk Hotman Paris sebagai pengacara untuk menghadapi Rocky Gerung adalah keliru dan termasuk kedalam konten yang menyesatkan.
Kesimpulan
Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya video tersebut hanya berisi potongan dari beberapa video berbeda yang tidak ada kaitannya dengan klaim yang beredar.
Faktanya video tersebut hanya berisi potongan dari beberapa video berbeda yang tidak ada kaitannya dengan klaim yang beredar.
Rujukan
(GFD-2023-13326) [SALAH] 15 JAKSA DIPECAT AKIBAT BERSEKONGKOL DENGAN PANJI GUMILANG
Sumber: YoutubeTanggal publish: 15/08/2023
Berita
GEMPAR SIANG INI || 15 J4KSA DIP3C4T, TERBUKTI S£K0NGK0L DGN PANJI GUMILANG
15 ORANG JAKSA DIPEC4T!!
TERBUKTI HALANGI KASUS AL ZAYTUN & BEKINGI PANJI G
15 ORANG JAKSA DIPEC4T!!
TERBUKTI HALANGI KASUS AL ZAYTUN & BEKINGI PANJI G
Hasil Cek Fakta
Sebuah video bernarasikan 15 jaksa dipecat akibat terbukti bersekongkol dengan Panji Gumilang beredar dari channel youtube bernama KABAR NEWS.
Setelah menonton keseluruhan isi video, tidak ditemukan pemberitaan terkait klaim yang beredar. Video tersebut hanya menampilkan cuplikan beberapa video dari peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan klaim.
Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari kompas.tv berjudul “15 Jaksa Ditunjuk Tangani Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang” yang diunggah pada 7 Agustus 2023.
Thumbnail yang menampilkan sejumlah orang berseragam kejaksaan yang sedang berbaris tersebut identik dengan foto yang dimuat pada artikel detik.com berjudul “Lantik 7 Kajati Baru, Jaksa Agung Minta Segera Adaptasi Era New Normal” yang diuggah pada 29 Mei 2020.
Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan potret ketika pelantikan pejabat di lingkungan Kejagung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa 15 jaksa dipecat akibat terbukti bersekongkol dengan Panji Gumilang tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang menyesatkan.
Setelah menonton keseluruhan isi video, tidak ditemukan pemberitaan terkait klaim yang beredar. Video tersebut hanya menampilkan cuplikan beberapa video dari peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan klaim.
Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari kompas.tv berjudul “15 Jaksa Ditunjuk Tangani Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang” yang diunggah pada 7 Agustus 2023.
Thumbnail yang menampilkan sejumlah orang berseragam kejaksaan yang sedang berbaris tersebut identik dengan foto yang dimuat pada artikel detik.com berjudul “Lantik 7 Kajati Baru, Jaksa Agung Minta Segera Adaptasi Era New Normal” yang diuggah pada 29 Mei 2020.
Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan potret ketika pelantikan pejabat di lingkungan Kejagung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa 15 jaksa dipecat akibat terbukti bersekongkol dengan Panji Gumilang tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang menyesatkan.
Kesimpulan
Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa video berbeda yang digabung menjadi satu dan disertai narasi yang menyesatkan. Dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi terkait 15 jaksa yang dipecat akibat bersekongkol dengan Panji Gumilang.
Faktanya video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa video berbeda yang digabung menjadi satu dan disertai narasi yang menyesatkan. Dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi terkait 15 jaksa yang dipecat akibat bersekongkol dengan Panji Gumilang.
Rujukan
Halaman: 2999/5734