Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan foto beredar di media sosial menampilkan foto mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengenakan seragam, dengan latar belakang foto Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Foto tersebut beredar pada pekan ketiga Agustus 2024. Dalam foto tersebut terlihat Anies mengepalkan tangan dan mengenakan peci berwarna hitam.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“SEMANGAT NYEBONG NYE YACH DRUN KADRUN”
Namun, benarkah foto Anies Baswedan dengan mengenakan seragam dengan latar belakang logo PDIP tersebut?
(GFD-2024-22134) Anies kenakan seragam dengan latar belakang logo PDIP pada pekan ketiga Agustus, benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 26/08/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran menggunakan Google Image, foto tersebut merupakan hasil suntingan. Foto aslinya merupakan foto mantan kader PDIP, Harun Masiku yang kini masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Anies diisukan akan diusung di Pilkada Jakarta 2024 oleh PDIP. Pada Sabtu (24/07), Anies diketahui mengunjungi Kantor DPD PDIP dan mengungkapkan Pilkada Jakarta menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan tersebut.
Kendati demikian, Anies menuturkan baik dirinya maupun DPD PDIP Jakarta masih menunggu keputusan serta langkah ke depan.
“Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Baru kita tentukan langkah ke depannya,” ujar Anies, dilansir dari ANTARA beberapa waktu lalu.
Klaim: Foto Anies Baswedan kenakan seragam dengan latar belakang logo PDIP
Rating: Disinformasi
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Sebelumnya, Anies diisukan akan diusung di Pilkada Jakarta 2024 oleh PDIP. Pada Sabtu (24/07), Anies diketahui mengunjungi Kantor DPD PDIP dan mengungkapkan Pilkada Jakarta menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan tersebut.
Kendati demikian, Anies menuturkan baik dirinya maupun DPD PDIP Jakarta masih menunggu keputusan serta langkah ke depan.
“Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Baru kita tentukan langkah ke depannya,” ujar Anies, dilansir dari ANTARA beberapa waktu lalu.
Klaim: Foto Anies Baswedan kenakan seragam dengan latar belakang logo PDIP
Rating: Disinformasi
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
(GFD-2024-22137) [SALAH] Gedung KPUD PAPUA Dibakar Massa Pendemo Menuntut Pembubaran DPR/MPR
Sumber: facebook.comTanggal publish: 26/08/2024
Berita
*Gedung KPUD PAPUA Dibakar Massa Pendemo Menuntut Pembubaran DPR/MPR habisin semua gedung… percuma ada pemerintahan gak peduli rakyatnya. Percuma punya presiden tapi menyengsarakan rakyatnya terus menerus Hayyo daerah lain mana nyalimu, satu kata tuk negeri yg sudah bobrok ini. Agar biSa kembali pulih REVOLUSI……. tak ada jalan lain.. API REVOLUSI SUDAH MENYALA.. Lanjutkan Hingga Pinokio diadili…!!!
SUMBER ARSIP: https://archive.md/Uv6W7
SUMBER ARSIP: https://archive.md/Uv6W7
Hasil Cek Fakta
Akun facebook dengan nama Rumi Zain mengunggah sebuah video yang menampakkan kobaran api melalap sebuah gedung yang terdapat logo KPU. Video tersebut disebarkan dengan klaim telah terjadi pembakaran kantor KPUD Papua oleh sejumlah massa yang menuntut dibubarkannya DPR/MPR.
Setelah dilakukan penelusuran menggunakan metode manual, yakni dengan menuliskan beberapa kata kunci terkait di mesin pencarian Google, ditemukan beberapa informasi terkait pembakaran kantor KPU di Papua tersebut. Salah satu berita di antaranya ditulis oleh detik.com dengan judul “3 Komisioner Diberhentikan Berujung Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa” yang terbit pada 14 Agustus 2024. Dalam berita tersebut, dijelaskan bahwa pembakaran kantor KPU Papua Pegunungan yang berlokasi di Jalan Hom-Hom Wamena, pada Rabu, (14/08/2024) sekitar pukul 07.30 WIT dilakukan oleh sejumlah massa atas nama Forum Lintas Masyarakat dan Pemuda Bersatu se-Kabupaten Tolikara.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo mengatakan bahwa aksi tersebut dipicu oleh adanya surat KPU RI No.2806/HK.06.4-SD/04/2024 untuk memberhentikan sementara 3 Komisioner KPU Kabupaten Tolikara serta teguran keras kepada dua Komisioner KPU Kabupaten Tolikara.
Dengan demikian, narasi yang beredar pada video yang menyatakan bahwa pembakaran kantor KPUD Papua tersebut akibat tuntutan massa untuk membubarkan DPR/MPR, tidak benar.
Setelah dilakukan penelusuran menggunakan metode manual, yakni dengan menuliskan beberapa kata kunci terkait di mesin pencarian Google, ditemukan beberapa informasi terkait pembakaran kantor KPU di Papua tersebut. Salah satu berita di antaranya ditulis oleh detik.com dengan judul “3 Komisioner Diberhentikan Berujung Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa” yang terbit pada 14 Agustus 2024. Dalam berita tersebut, dijelaskan bahwa pembakaran kantor KPU Papua Pegunungan yang berlokasi di Jalan Hom-Hom Wamena, pada Rabu, (14/08/2024) sekitar pukul 07.30 WIT dilakukan oleh sejumlah massa atas nama Forum Lintas Masyarakat dan Pemuda Bersatu se-Kabupaten Tolikara.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo mengatakan bahwa aksi tersebut dipicu oleh adanya surat KPU RI No.2806/HK.06.4-SD/04/2024 untuk memberhentikan sementara 3 Komisioner KPU Kabupaten Tolikara serta teguran keras kepada dua Komisioner KPU Kabupaten Tolikara.
Dengan demikian, narasi yang beredar pada video yang menyatakan bahwa pembakaran kantor KPUD Papua tersebut akibat tuntutan massa untuk membubarkan DPR/MPR, tidak benar.
Kesimpulan
Faktanya bukan karena menuntut pembubaran DPR/MPR, pembakaran kantor KPU Papua Pegunungan menurut hasil penyelidikan Polri pada Rabu (14/08/2024) diduga dilatarbelakangi adanya surat KPU RI No.2806/HK.06.4-SD/04/2024 untuk memberhentikan sementara 3 Komisioner KPU Kabupaten Tolikara.
Rujukan
(GFD-2024-22139) [SALAH] Video Kondisi Terkini Massa Aksi Demo #TolakRUUPilkada
Sumber: whatsapp.comTanggal publish: 26/08/2024
Berita
Kondisi Terkini, Semoga Mahasiswa / Mahasiswi Bersatu Bergerak Bersama Melawan Kekuasaan Rezim Komunis PKI Yg Berbuat Dzaliman Dan SEMOGA Rakyat Bersatu padu melawan bentuk ke Dzaliman
Hasil Cek Fakta
Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok orang dengan baju berwarna hitam dengan memakai ikat kepala berwarna merah sedang asyik menari bersama orang-orang yang memakai baju berwarna biru. Video ini dinarasikan sebagai kondisi terkini aksi demonstrasi mahasiswa terkait Revisi UU Pilkada yang dilaksanakan di sekitaran gedung DPR RI, Kamis, (22/08/2024).
Pemeriksaan fakta dilakukan melalui beberapa metode. Pemeriksaan pertama, memastikan lokasi pengambilan video dengan menerapkan slow motion pada video. Dari pengamatan yang dilakukan, di angle sebelah kiri para demonstran terdapat sebuah monumen mirip patung patung Arjuna Wijaya di Gambir, Jakarta Pusat. Ketika dicocokkan dengan lokasi yang terdapat di Google Street View, pengambilan video tersebut berlokasi di JPO di Jl. Medan Merdeka Barat (https://maps.app.goo.gl/Uud6zoKKLLjboUAE9?g_st=aw).
Penelusuran kedua dilakukan dengan mengambil tangkapan layar dari video dan mengunggahnya ke fitur Google Lens. Dari penelusuran ini didapatkan sebuah postingan foto di facebook dari akun dengan nama PC Spkep Spsi Karawang yang mengunggah 5 foto dengan suasana yang mirip dengan di video. Dalam unggahan tersebut, tertulis keterangan bahwa kegiatan tersebut merupakan aksi demonstrasi buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menyidangkan Judicial Review (JR) terhadap Omnibus Law yang diajukan oleh Partai Buruh dan Pekerja/buruh lainnya.
Penelusuran ketiga dilakukan dengan menulis kata kunci “Demo Buruh Flare Patung Kuda,” dan ditemukan beberapa berita yang relevan, salah satunya ditulis oleh CNBC dengan judul “Kepung Patung Kuda & Pakai Flare, Ratusan Buruh Tolak Omnibus Law.” Berdasarkan berita tersebut, aksi demonstrasi ini dilaksanakan pada 8 Juli 2024 berlokasi di Patung Kuda Arjuna Wjaya, Gambir, Jakarta Pusat.
Dengan demikian, klaim kondisi terkini aksi demo menolak Revisi UU Pilkada di sekitaran gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024, tidak benar.
Pemeriksaan fakta dilakukan melalui beberapa metode. Pemeriksaan pertama, memastikan lokasi pengambilan video dengan menerapkan slow motion pada video. Dari pengamatan yang dilakukan, di angle sebelah kiri para demonstran terdapat sebuah monumen mirip patung patung Arjuna Wijaya di Gambir, Jakarta Pusat. Ketika dicocokkan dengan lokasi yang terdapat di Google Street View, pengambilan video tersebut berlokasi di JPO di Jl. Medan Merdeka Barat (https://maps.app.goo.gl/Uud6zoKKLLjboUAE9?g_st=aw).
Penelusuran kedua dilakukan dengan mengambil tangkapan layar dari video dan mengunggahnya ke fitur Google Lens. Dari penelusuran ini didapatkan sebuah postingan foto di facebook dari akun dengan nama PC Spkep Spsi Karawang yang mengunggah 5 foto dengan suasana yang mirip dengan di video. Dalam unggahan tersebut, tertulis keterangan bahwa kegiatan tersebut merupakan aksi demonstrasi buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menyidangkan Judicial Review (JR) terhadap Omnibus Law yang diajukan oleh Partai Buruh dan Pekerja/buruh lainnya.
Penelusuran ketiga dilakukan dengan menulis kata kunci “Demo Buruh Flare Patung Kuda,” dan ditemukan beberapa berita yang relevan, salah satunya ditulis oleh CNBC dengan judul “Kepung Patung Kuda & Pakai Flare, Ratusan Buruh Tolak Omnibus Law.” Berdasarkan berita tersebut, aksi demonstrasi ini dilaksanakan pada 8 Juli 2024 berlokasi di Patung Kuda Arjuna Wjaya, Gambir, Jakarta Pusat.
Dengan demikian, klaim kondisi terkini aksi demo menolak Revisi UU Pilkada di sekitaran gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024, tidak benar.
Kesimpulan
Faktanya, video yang dicantumkan bukan terkait dengan aksi demo menolak RUU Pilkada pada Kamis, (22/08/2024), melainkan aksi demo buruh pada 8 Juli 2024 terkait sidang Judicial Review Omnibus Law di Mahkamah Konstitusi (MK).
Rujukan
(GFD-2024-22140) [SALAH] MAKLUMAT TNI Untuk Rakyat Indonesia
Sumber: tiktok.comTanggal publish: 26/08/2024
Berita
MAKLUMAT TNI Untuk Rakyat Indonesia
KAPUSPEN MABES TNI MAYJEN SISRIADI
SALAM KOMANDO !!!!!
MAHASISWA bisa minta BANTUAN ke KODAM jika ingin di dampingi saat gelar UNJUK RASA. Kewenangan itu sudah bukan lagi milik PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
KAMI DILATIH …. Untuk BERPERANG Untuk melumpuhkan LAWAN Untuk membunuh LAWAN tapi Kami punya hati nurani
Kami TIDAK DILATIH Untuk RAKYAT Untuk membunuh MAHASISWA
KAMI ADA karena Kami menjaga RAKYAT Kami menjaga NKRI TNI adalah anak kandung RAKYAT RAKYAT adalah Ibu Kandung TNI
BRAVO TNI
Jazaakumulloohu khoiron khatsiiron…
MENYALA BOOSSKUHH
SUMBER ARSIP: https://archive.md/Fj7ue
KAPUSPEN MABES TNI MAYJEN SISRIADI
SALAM KOMANDO !!!!!
MAHASISWA bisa minta BANTUAN ke KODAM jika ingin di dampingi saat gelar UNJUK RASA. Kewenangan itu sudah bukan lagi milik PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
KAMI DILATIH …. Untuk BERPERANG Untuk melumpuhkan LAWAN Untuk membunuh LAWAN tapi Kami punya hati nurani
Kami TIDAK DILATIH Untuk RAKYAT Untuk membunuh MAHASISWA
KAMI ADA karena Kami menjaga RAKYAT Kami menjaga NKRI TNI adalah anak kandung RAKYAT RAKYAT adalah Ibu Kandung TNI
BRAVO TNI
Jazaakumulloohu khoiron khatsiiron…
MENYALA BOOSSKUHH
SUMBER ARSIP: https://archive.md/Fj7ue
Hasil Cek Fakta
Akun Tiktok dengan nama @sriwijaya332 mengunggah sebuah video yang menampilkan sebuah gambar dengan klaim narasi sebagai maklumat TNI untuk rakyat Indonesia.
Setelah ditelusuri menggunakan metode manual, yakni dengan menuliskan kata kunci di mesin pencarian Google, ditemukan fakta bahwa narasi tersebut merupakan hasil pelintiran dari pernyataan Kapuspen TNI Mayjend TNI Sisriadi terkait pengawalan demonstrasi oleh TNI pada September 2019. Pernyataan itu pernah dimuat di situs CNN Indonesia dengan judul “Mahasiswa Minta Dikawal Demo ke Mabes, TNI Arahkan ke Kodam.” Namun, cara menyampaikan kesimpulan pada gambar yang beredar keliru, sehingga mengarah pada penafsiran yang salah.
Hoaks dengan narasi sama telah ditulis artikel periksa fakta oleh Turnbackhoax.id pada 30 Juni 2020 dengan judul “[SALAH] MAHASISWA bisa minta BANTUAN ke KODAM jika ingin di dampingi saat gelar UNJUK RASA”
Dengan demikian, klaim terkait bantuan TNI untuk mendampingi mahasiswa saat melakukan demonstrasi, tidak benar.
Setelah ditelusuri menggunakan metode manual, yakni dengan menuliskan kata kunci di mesin pencarian Google, ditemukan fakta bahwa narasi tersebut merupakan hasil pelintiran dari pernyataan Kapuspen TNI Mayjend TNI Sisriadi terkait pengawalan demonstrasi oleh TNI pada September 2019. Pernyataan itu pernah dimuat di situs CNN Indonesia dengan judul “Mahasiswa Minta Dikawal Demo ke Mabes, TNI Arahkan ke Kodam.” Namun, cara menyampaikan kesimpulan pada gambar yang beredar keliru, sehingga mengarah pada penafsiran yang salah.
Hoaks dengan narasi sama telah ditulis artikel periksa fakta oleh Turnbackhoax.id pada 30 Juni 2020 dengan judul “[SALAH] MAHASISWA bisa minta BANTUAN ke KODAM jika ingin di dampingi saat gelar UNJUK RASA”
Dengan demikian, klaim terkait bantuan TNI untuk mendampingi mahasiswa saat melakukan demonstrasi, tidak benar.
Kesimpulan
Informasi pelintiran yang menyesatkan dan merupakan Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK). Faktanya, Kapuspen TNI Mayjend Sisriadi pada September 2019 menanggapi informasi serupa menyatakan bahwa berdasarkan UU No.9/89, pengawalan demonstrasi merupakan kewenangan Polri, TNI hanya membantu ketika tenaga Polisi tidak cukup.
Rujukan
Halaman: 2994/7929



