Dikutip dari Detik.com, Kasat Intelkam Polres Gowa Iptu Syahrial Yuzdiansyah menjelaskan lokasi dalam video berada di ATM yang berada di samping Polsek Pallangga, Kabupaten Gowa.  

Video itu diambil oleh seorang warga bernama Sultan, pada Minggu (22/12/2024) pagi.

Menurut Syahrial, sebenarnya Sultan sudah diberi tahu uang yang ia tarik dari ATM tersebut asli. Namun, Sultan justru membuat video dengan narasi bahwa uang itu palsu.  

"Dia ceritanya tarik uang, terus dia curiga dia tanyakan ke sekuriti, sekuriti bilang, 'uang asli ini, Pak'. Tapi setelah diyakinkan bahwa uang asli, dia malah bikin video bahwa ini uang palsu," kata Syahrial. 

Video yang dibuat Sultan itu kemudian viral di media sosial. Oleh pihak berwajib, Sultan lantas diminta untuk memberikan klarifikasi. 

Dalam video klarifikasinya, Sultan mengatakan, setelah dicek uang yang ia tarik di ATM Pallangga asli, bukan uang palsu.  

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sultan alamat Takalar dengan ini meminta maaf kepada masyarakat Gowa dan Sulawesi Selatan terkait video viral uang palsu di ATM BRI Pallangga. Setelah dicek, ternyata keaslian uang tersebut memang asli," ujarnya. 

Narasi soal penemuan uang palsu di ATM Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tidak benar.

Polres Gowa memastikan uang tersebut asli. Selain itu, pembuat video juga telah meminta maaf dan mengakui bahwa uang yang ia tarik di ATM Pallangga asli. 

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri narasi tersebut menggunakan kata kunci "prabowo korupsi dana desa".

Hasilnya, Kompas.com tidak menemukan pernyataan Prabowo di pemberitaan atau sumber kredibel terkait pemiskinan pelaku korupsi dana desa .

Sementara itu, narasi tersebut mirip dengan artikel Palopopos.co.id, 15 November 2024, berjudul "Koruptor Dana Desa akan Dikenakan Sanksi Pencabutan Harta dan Pemiskinan".

Dalam artikel tersebut, pemerintah disebut telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan itu diklaim mengatur soal pemiskinan pelaku korupsi dana desa.

Namun, setelah ditelusuri, hingga Jumat (27/12/2024) tidak ada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2024.

Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, hingga saat ini baru ada 47 peraturan pemerintah yang dirilis pada 2024. Cek daftar PP di tautan ini.

Tidak ada PP Nomor 85 Tahun 2024 sebagaimana yang tertulis dalam artikel.

Untuk menguji apakah ada kemungkinan kesalahan aturan yang dirujuk, Kompas.com juga mengecek peraturan presiden.

Setelah dicek, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tidak mengatur soal pengelolaan dana desa atau korupsi dana desa.

Perpres Nomor 85 Tahun 2024 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan memiskinkan pelaku korupsi dana desa adalah hoaks.

Tidak ditemukan pernyataan Prabowo akan memiskinkan pelaku korupsi dana desa. Aturan yang diklaim dikeluarkan pemerintah untuk memiskinkan koruptor dana desa juga keliru.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan video soal pembagian modal usaha di akun media sosial resmi Titiek Soeharto. 

Saat diperhatikan lebih detail, terdapat watermark bertuliskan "Hedra" dalam video itu. Watermark terdapat pada pojok kanan bawah.

Hedra merupakan tool yang dapat menciptakan gambar bergerak menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) atau AI generatif. Video itu kemungkinan dibuat menggunakan Hedra.

Kemudian, Kompas.com mengunggah video TikTok tersebut ke situs TrueMedia.org untuk mengecek apakah terdapat bukti manipulasi AI.

Hasil pengecekan TrueMedia.org menunjukkan, terdapat bukti substansial manipulasi AI pada video Titiek berkata akan memberikan bantuan modal usaha.

Bukti manipulasi ditemukan pada suara dan wajah Titiek dalam video.

Ada potensi video ini dibuat sebagai modus penipuan yang marak terjadi di media sosial. Waspada, jangan mengikuti petunjuk atau perintah apa pun dari unggahan di jagat maya.

Penipuan dilakukan dengan modus memberikan penawaran menarik. Selalu cek dan ricek agar kita tidak menjadi korban.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Titiek Soeharto mengatakan akan memberikan bantuan modal usaha adalah hoaks.

Hasil pengecekan TrueMedia.org menunjukkan, terdapat bukti substansial manipulasi AI pada video Titiek berkata akan memberikan bantuan modal usaha.

Video juga masih mencantumkan watermark Hedra, yang menjadi penanda hasil buatan AI generatif.

Sebagaimana sudah ditulis Kompas.com sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dicky Adinurwanto membantah narasi tersebut.

Menurut Dicky, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum ada pembahasan soal pemekaran wilayah menjadi Provinsi Jawa Selatan dengan Kebumen sebagai ibu kotanya.

"Perlu ditelaah lebih dalam mengenai kebenaran informasi tersebut," ujar Dicky Senin (23/12/2024). 

Dicky pun mengimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya informasi yang beredar di media sosial tersebut.

"Seyogianya kita bisa mengacu pada sumber resmi instansi resmi yang membidangi, misalnya Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," ucap Dicky.

Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut usulan yang masuk terkait pemekaran wilayah telah mencapai 337 usulan.

Jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, enam pemekaran daerah istimewa, dan lima pemekaran otonomi khusus.

Namun, terkait pemekaran wilayah belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebab, menurut Bima, masih ada program prioritas lainnya yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  

"Kalaupun nanti ada yang disetujui, tentu bertahap dengan skala prioritas. Tapi saya kira belum dalam waktu dekat, karena masih ada fokus lain," kata Bima pada Selasa (24/12/2024).

Narasi yang mengeklaim Kabupaten Kebumen ditunjuk sebagai ibu kota Provinsi Jawa Selatan tidak benar atau hoaks. 

Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dicky Adinurwanto menjelaskan, belum ada pembahasan soal penunjukan  Kabupaten Kebumen sebagai ibu kota Provinsi Jawa Selatan. 

Di samping itu,tidak ada informasi valid soal pembentukan Provinsi Jawa Selatan.  

Wamendagri Bima Arya menyebutkan, dalam waktu dekat ini belum ada rencana pemekaran wilayah, meski banyak usulan yang masuk.