Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan video identik di kanal YouTube Metro TV ini, diunggah pada 20 Februari 2023.

Saat itu, Mahfud masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan tidak membahas soal Jokowi.

Vonis mengomentari vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo, terdakwa pembunuhan Brigadir J.

Mahfud berpandangan, Ferdy Sambo tidak akan dieksekusi mati. Ia menduga Sambo akan dhukum seumur hidup dan meninggal di penjara. 

Keyakinan tersebut berdasarkan pada diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2026.

KUHP baru mengatur bahwa terpidana hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi, namun memiliki hak untuk menjalani masa percobaan selama 10 tahun.

Dalam KUHP baru, kata Mahfud, terdapat pasal yang memungkinkan vonis mati bisa turun menjadi hukuman seumur hidup apabila terpidana dianggap berkelakuan baik.

Narasi bahwa Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi akan dihukum seumur hidup dan meninggal di penjara adalah hoaks. 

Video Mahfud saat diwawancarai oleh Andy F Noya dalam acara "Kick Andy" disebarkan dengan konteks keliru.

Dalam wawancara itu, Mahfud berpendapat mengenai vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut identik dengan yang ada di kanal YouTube The Guardian berjudul "Vladimir Putin says he prefers Joe Biden to Donald Trump".

Video itu menampilkan wawancara Putin dengan jurnalis Rusia, Pavel Zarubin. Dalam video, Pavel bertanya kepada Putin mengenai siapa yang lebih baik, antara Joe Biden atau Donald Trump.

Kemudian, Putin menjawab bahwa ia lebih memilih Biden. Sebab, Biden lebih berpengalaman, kemudian sosoknya dapat diprediksi dan seorang politisi dari generasi lama.

Namun, Putin mengaku siap bekerja sama dengan Presiden Amerika mana pun yang dipercaya oleh rakyat Amerika.

Takarir yang ditampilkan dalam video tidak sesuai dengan pernyataan Putin. Video tersebut bukan berisi dukungan Putin kepada Prabowo.

Dilansir Kompas.id, pada 16 Februari 2024, Putin menyampaikan ucapan selamat kepada  Prabowo yang unggul dalam penghitungan cepat.

”Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, terimalah ucapan selamat saya yang tulus atas kemenangan Anda yang meyakinkan dalam pemilihan presiden. Hubungan Rusia-Indonesia berlandaskan tradisi persahabatan, saling menghormati, dan berkembang dengan sukses di berbagai bidang,” demikian ucapan Putin.

Kantor berita Rusia TASS menyebutkan, Putin mengungkapkan keyakinan bahwa peran Prabowo sebagai kepala negara akan berkontribusi pada semakin berkembangnya seluruh kerja sama Rusia dan Indonesia, serta kepentingan penguatan keamanan dan stabilitas kawasan Asia Pasifik.

”Saya mengandalkan dialog konstruktif dengan Anda dan kerja sama yang bermanfaat mengenai isu-isu terkait agenda bilateral dan internasional,” ujar Putin.

Putin juga mendoakan kesuksesan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi Prabowo.

Klaim bahwa Putin memberikan dukungan kepada Prabowo merupakan narasi yang keliru. Video aslinya menampilkan wawancara Putin dengan jurnalis Rusia, Pavel Zarubin.

Dalam video, Pavel bertanya kepada Putin mengenai siapa yang lebih baik, antara Joe Biden atau Donald Trump.

Takarir yang ditampilkan dalam video tidak sesuai dengan pernyataan Putin.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video demo ricuh desak hak angket di Jakarta, sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com pernah menelusuri demo tersebut dalam artikel berjudul "Cek Fakta: Tidak Benar Kericuhan dalam Video Ini saat Demo di Gedung DPRD 11 April 2022".
Penelusuran klaim video dalam artikel tersebut dilakukan dengan menangkap layar klaim video untuk dijadikan bahan pencarian menggunakan Yandex.
Penelusuran mengarah pada video berjudul "Momen Mencekam Saat Water Cannon-Mobil RAISA Polisi di Gedung DPR Dirusak Massa" yang dimuat akun YouTube resmi CNN Indonesia, pada 24 September 2019.
Video yang diunggah akun YouTube resmi CNN Indonesia identik dengan klaim.
Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut  "Water cannon dan mobil sound system pengurai massa (RAISA) milik polisi yang disiagakan di depan gerbang Gedung DPR dirusak massa pendemo. Berikut momen mencekan saat peristiwa tersebut terjadi."
 
 
 Artikel  berjudul "Sebelum Kericuhan, DPR Sebut Sudah Tawarkan Ruang Dialog, Tapi Ditolak"  yang dimuat situs tribunnews.com, pada 29 September 2019 juga memuat foto yang identik dengan klaim video.
Situs tribunnews.com memuat foto yang identik dengan klaim video. 
 
 
 
Foto tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"Ribuan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Pada demo yang menolak Revisi UU KPK dan menolak RKUHP berakhir rusuh. Tribun/Jeprima.:
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video demo  ricuh desak hak angket di Jakarta tidak benar.
Perisitiwa dalam video tersebut adalah demo yang menolak Revisi UU KPK dan menolak RKUHP pada pada 24 September 2019.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan melihat akun resmi Kementerian Sosial di Instagram @kemensosri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana terdapat bantahan pada pesan berantai yang viral belakangan ini.
"Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencarian bantuan sosial. Untuk menghindari penyalahgunaan informasi maupun kewenangan yang mengatasnamakan Kementerian Sosial, kami imbau masyarakat tidak menyampaikan data diri melalui situs tersebut," bunyi pernyataan Kemensos di akun Instagramnya, 26 Maret 2024.
Postingan itu juga disertai narasi:
"Baru-baru ini beredar pesan melalui aplikasi Whatsapp terkait pencairan atau pendaftaran tambahan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH Tahap 1.
Berhenti menyebarluaskan atau memberikan data apapun melalui nomor tersebut. Mari saring sebelum sharing ya #SobatSosial! Layanan Pusat Kendali Kemensos 171"

Pesan berantai Kemensos memberikan tambahan bantuan BLT PKH tahap 1 sebesar Rp 400 ribu adalah hoaks.