Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan pemberitaan di kanal YouTube BeritaSatu ini yang diunggah pada 2 Oktober 2014.

BeritaSatu memberitakan, sejumlah anggota DPR terlibat kericuhan dalam sidang paripurna pada 1 Oktober 2014. Dalam kericuhan tersebut beberapa orang nyaris baku hantam. 

Dikutip dari Kompas.com, sidang paripurna dengan agenda penetapan pimpinan DPR periode 2014-2019 itu diwarnai interupsi.

Saat rapat awal konsultasi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Demokrat mengusulkan agar paripurna pemilihan pimpinan DPR ditunda.

Usulan tersebut disetujui oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, yakni PDI-P, PKB, Hanura, dan Nasdem.

Namun, empat partai lainnya, yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Golkar mengusulkan pemilihan dilakukan sesuai jadwal pada 1 Oktober 2014. 

Meski ricuh dan diwarnai hujan interupsi, sidang akhirnya menetapkan formasi Pimpinan DPR yang baru.

Saat itu, posisi Ketua DPR diduduki Setya Novanto (Golkar). Sementara, empat wakilnya adalah Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), Agus Hermanto (Demokrat), dan Fadli Zon (Gerindra).

Kericuhan ini membuat pimpinan sidang sementara, Popong Otje Djunjunjan dan Ade Rezky  Pratama harus menskors sidang beberapa kali, setidaknya tiga kali.

Adapun sampai saat ini belum ada satu pun anggota dewan yang mengajukan usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 kepada pimpinan DPR.

Seperti diberitakan pada Senin (25/3/2024), anggota DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang mengatakan, fraksinya menjalin komunikasi dengan semua fraksi, termasuk Gerindra.

Sebelumnya, politikus PDI-P Adian Napitupulu menuturkan, partainya tinggal menunggu perintah sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Narasi mengenai kubu Prabowo mengamuk karena Puan menyetujui hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 adalah hoaks.

Video yang beredar menampilkan sejumlah anggota DPR terlibat kericuhan dalam sidang paripurna penetapan pimpinan DPR periode 2014-2019 pada 1 Oktober 2014.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri  klaim 8 April bumi akan mengalami kegelapan selama 3 hari akibat terhalang foton,  Ahli Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Thomas Djamaluddin dalam unggahan akun Instagram resminya menyebutkan, klaim 8 April bumi akan mengalami kegelapan selama 3 hari tidak benar akibat terhalang foton tidak benar.
Thomas menyatakan, narasi bahwa bumi memasuki foton belt atau sabuk foton juga tidak dikenal dalam sains.
Berikut transkrip narasi penjelasan Thomas Djamaluddin.
"Kali ini kita akan bahas hoaks kegelapan di bumi video dengan narasi bahasa Inggris menyebar di beberapa WA grup, bahwa bumi akan mengalami kegelapan selama 72 jam tertulis di bawahnya tanggal 8 April 2024.
Jelas itu hoaks, narasi bahwa bumi memasuki foton belt atau sabuk foton juga tidak dikenal dalam sains. Hoaks serupa tentang kegelapan di bumi sudah menyebar sebelumnya dengan berbagai penyebab semua alasan penyebab kegelapan bumi yang disebutkan tersebut tidak punya dasar ilmiah.
Bumi memang pernah mengalami kegelapan total bertahun-tahun karena tumpukan asteroid sebesar 10 km itu terjadi 66 juta tahun yang lalu, saat ini sampai 100 tahun mendatang tidak ada asteroid besar yang mengancam bumi."
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim 8 April bumi akan mengalami kegelapan selama 3 hari akibat terhalang foton tidak benar.
Narasi bahwa bumi memasuki foton belt atau sabuk foton juga tidak dikenal dalam sains. Informasi serupa tentang kegelapan di bumi sudah menyebar sebelumnya dengan berbagai penyebab semua alasan penyebab kegelapan bumi yang disebutkan tersebut tidak punya dasar ilmiah.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan melihat akun resmi Bank Mandiri di Facebook, @Bank Mandiri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Di sana terdapat bantahan pada postingan yang banyak beredar di Facebook. Bantahan itu diunggah pada 24 Maret 2024, berikut isinya:
"Sahabat, yuk lebih hati-hati dalam merespon akun media sosial dan link yang mengatasnamakan Bank Mandiri.
Bank Mandiri tidak pernah memberikan link atau pun meminta data-data pribadi Sahabat seperti nomor kartu debit/kredit, masa berlaku kartu, CVV (3 angka di belakang kartu), tanggal lahir, PIN, dan User ID.
Selalu #JagaBaikBaik data pribadi Sahabat ya. Jika ada transaksi mencurigakan, segera hubungi Mandiri Call 14000."
Dalam postingan yang beredar juga terdapat tautan yang mengarah bukan pada website resmi Bank Mandiri. Ini merupakan modus untuk pencurian data atau terhubung ke pinjaman online.

Postingan link pendaftaran undian gebyar Ramadan yang diadakan Bank Mandiri adalah hoaks.

UU Keimigrasian tidak dapat digunakan untuk menjerat Badan Pengungsi PBB atau UNHCR sebab status etnis Rohingya bukan imigran ilegal melainkan pengungsi. Kedatangan pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia bukan diselundupkan oleh UNHCR.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui websitenya menjelaskan adanya perbedaan antara istilah imigran dan pengungsi. Imigran dikatakan sebagai orang yang pergi ke negara lain dengan tujuan menetap secara permanen.

Sementara pengungsi ialah orang yang lari dari negaranya ke negara lain, untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, disebabkan adanya perang, bencana, persekusi, krisis ekonomi atau politik, dan ancaman-ancaman lainnya.

Pasal 124 UU Keimigrasian hanya mengatur ancaman hukum bagi pihak yang melindungi atau memberikan pekerjaan pada warga negara asing ilegal.  Namun, UU tersebut tidak mengatur penanganan terhadap pengungsi dari luar negeri. 

Presiden RI Joko Widodo, Pemkab Aceh Barat, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah menyatakan orang Rohingya di Indonesia berstatus pengungsi, bukan imigran ilegal.

Peraturan penanganan pengungsi dari luar negeri tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2016   yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Perpres tersebut menyatakan bahwa penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan UNHCR dan atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Keberadaan UNHCR di Indonesia tidak diatur dalam UU Keimigrasian, melainkan diatur dalam Perpres tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Dalam Perpres itu, penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia, dilakukan berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah pusat di Indonesia dan UNHCR.

Dilansir dari website UNHCR Indonesia, kerjasama mereka dengan Pemerintah RI telah terjalin sejak tahun 1979. Saat itu Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk membantu menangani pengungsi asal Vietnam yang kemudian ditempatkan di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Kamp pengungsian di Pulau Galang itu ditutup tahun 1966. Setelahnya, UNHCR terus beroperasi di Indonesia, dalam membantu penanganan pengungsi dari luar negeri. Selain di Jakarta, mereka juga memiliki kantor di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Makassar.

Status Pengungsi Rohingya

UNHCR melalui websitenya juga menjelaskan Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi dari luar negeri. 

Kemudian Pemerintah RI memberikan kewenangan pada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Artinya pemberian status pengungsi dari luar negeri, di Indonesia, mengikuti mekanisme UNHCR.

Penanganan pengungsi yang dilakukan UNHCR meliputi pendataan, penempatan ke negara ketiga, pemulangan secara sukarela ke negara asal, atau integrasi lokal pada negara pemberi suaka. Mereka juga berupaya mencari solusi lainnya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan UNHCR terancam hukuman yang tercantum dalam pasal 124 UU Keimigrasian karena melindungi pengungsi Rohingya adalah klaim keliru.

Orang-orang Rohingya di Indonesia memiliki status sebagai pengungsi, bukan imigran ilegal atau imigran gelap. Peran UNHCR dalam menangani pengungsi dari luar negeri di Indonesia juga diatur dalam Perpres 125 tahun 2016, bukan dalam UU Keimigrasian.