Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menyaksikan video dinarasikan ”Presiden memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal penjarakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto”.



Hasilnya di keseluruhan video tidak menyinggung soal pemecatan seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.



Dalam video, narator juga memutar video milik Kompas TV berjudul ”Full keterangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto Penuhi Pemeriksaan KPK soal tersangka Harus Masiku.”



Di video itu juga tak ada narasi tentang seluruh pimpinan KPK dipecat karena gagal penjarakan Hasto.



Video yang beredar justru menarasikan Hasto siap untuk memenuhi panggilan KPK dan narator juga menjelaskan Jubir KPK Tessa Mahardika yang sempat menyatakan segera menahan Hasto.



Dalam penelusuran di mesin pencarian Google dengan kata kunci ”Seluruh Pimpinan KPK Dipecat”. Hasilnya tidak ditemukan artikel maupun informasi yang menguatkan kebenaran narasi itu.

Ada satu artikel dari Tempo.co yang memberitakan soal ”Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu”. Namun, berita itu tayang 1 Oktober 2024 jauh sebelum Hasto ditangkap.



Ketika ditelusuri kembali dengan kata kunci “Kenapa Hasto belum ditahan KPK?”, didapati hasil berupa artikel dari detik.com berjudul “KPK soal Hasto Belum Ditahan: Masih Banyak Saksi yang Dimintai Keterangan”.



Dalam artikel yang terbit pada Jumat (17/1/2025), termuat informasi bahwa KPK masih perlu memeriksa beberapa saksi terhadap perkara Hasto yang masih diproses oleh tim penyidik.





Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, unggahan dengan narasi ”gagal penjarakan Hasto, dewas dan pimpinan KPK dipecat Presiden” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Cek Fakta Suara.com, berusaha menelusuri kebenaran dari narasi tersebut lewat Google dengan memasukkan kata kunci “Presiden Prabowo pecat pimpinan KPK”. Hasilnya, tak ditemukan artikel maupun informasi tepercaya yang menguatkan kebenaran dari narasi tersebut.

Ketika ditelusuri kembali dengan kata kunci “Kenapa Hasto belum ditahan KPK?”, didapati hasil berupa artikel dari detik.com berjudul “KPK soal Hasto Belum Ditahan: Masih Banyak Saksi yang Dimintai Keterangan”.

Dalam artikel yang terbit pada Jumat (17/1/2025), termuat informasi bahwa KPK masih perlu memeriksa beberapa saksi terhadap perkara Hasto yang masih diproses oleh tim penyidik.

Sementara itu, video unggahan kanal YouTube “KajianOnline”, tak disebutkan sama sekali kalau “Presiden Prabowo memecat seluruh pimpinan KPK setelah gagal memenjarakan Hasto”.

Yang terdapat di sana hanyalah informasi yang disebutnya diambil dari kanal YouTube KompasTV mengenai keterangan pers dari Hasto usai diperiksa KPK pada Senin (13/1/2025).

Mengutip Tempo.co, Senin (23/12/2024) KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. Suap tersebut ditujukan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Seperti dilansir dari BBC Indonesia, kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Hasto sendiri telah menjalani pemeriksaan pada Senin (13/1/2025), meski begitu tim penyidik belum bisa menahan Hasto karena masih menunggu pemeriksaan sejumlah saksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, unggahan dengan narasi ”gagal penjarakan Hasto, dewas dan pimpinan KPK dipecat Presiden” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim situs resmi PLN untuk mendaftar diskon tarif listrik 50 persen, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Beredar Hoaks Pendaftaran Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Begini Cara PLN Bagikannya" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 27 Desember 2024.
Artikel Liputan6.com menyebutkan, PT PLN (Persero) memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah, keringanan ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk menyebar hoaks.
Hoaks yang muncul terkait diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, berupa pendaftaran mengikuti program keringanan tersebut.
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, terkait dengan kebijakan tarif listrik, PLN memang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Gregorius mengungkapkan, diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
"Diskon 50 persen bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis dan tanpa perlu mendaftar dan tanpa biaya. Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi," kata Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Jumat (27/9/2024).
Gregorius menjelaskan, untuk pelanggan pascabayar potongan 50 persen akan langsung didapat ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari 2025.
Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah 50 persen dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, atau pun di agen-agen.
Terkait dengan pendaftaran promo token listrik gratis yang ada di media sosial, PLN memastikan informasi yang beredar adalah hoaks atau bahkan mungkin bersifat scam.
"PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN," tutup Gregorius.
 
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim situs resmi PLN untuk mendaftar diskon tarif listrik 50 persen tidak benar.Diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.

Sebagai konteks, Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi memberhentikan STY dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia, Senin (6/1/2025). Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut, wacana memberhentikan STY sudah muncul sejak lama, sebelum pertandingan Indonesia vs Cina dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia, pada Oktober 2024 lalu.

"Memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah ada [yang] dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum, pertandingan Indonesia melawan Cina," ujar Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Aryanusa Ballroom, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Kembali ke klaim yang menyebut bahwa saat ini STY telah resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam.

Untuk memverifikasi kebenaran isu itu, kami mengunjungi situs resmi Football Association of Brunei Darussalam (FABD) yang merupakan induk organisasi sepak bola negara tersebut. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun informasi soal penunjukan STY menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam. Senada, penelusuran Tirto ke akun Instagram resmi FABD juga tak menemukan informasi serupa yang menyebut bahwa STY resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam.

Selanjutnya, hasil penelusuran kami di instagram pribadi milik STY pun menunjukan tak ada satupun unggahan yang membenarkan bahwa pelatih yang menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu kini resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam.

Kami juga melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci “STY resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun informasi resmi dan pemberitaan kredibel yang membenarkan hal tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan data dalam situs Transfermarkt saat ini Timnas Brunei Darussalam masih dilatih pelatih asal Brazil, Vinicius Eutropio, yang telah melatih tim tersebut sejak Oktober 2024 lalu.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, tidak ditemukan bukti yang membenarkan klaim bahwa mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam.

Tidak ada satupun keterangan resmi dan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, informasi yang menyebut bahwa STY resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).