Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan viral video di media sosial TikTok dengan 27 juta kali penayangan menampilkan istri artis Raffi Ahmad, Nagita Slavina mempertanyakan kedatangan orang-orang yang langsung membawa Raffi Ahmad.
Video tersebut dinarasikan Raffi Ahmad diringkus polisi karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi PT Timah sebesar Rp271 triliun.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“raffi ahmad dirin9ku5 poli51 k45us pencuc14n uang 271 triliun #raffiahmad #ditangkap #polisi #271triliun #nagitaslavina”
Namun, benarkah video penangkapan Raffi Ahmad karena keterlibatan kasus korupsi 271 triliun tersebut?
(GFD-2024-18956) Hoaks! Video penangkapan Raffi Ahmad karena keterlibatan dalam kasus korupsi Rp271 triliun
Sumber:Tanggal publish: 13/04/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, video serupa dengan unggahan YouTube AH yang berjudul “PRANK RAFFI AHMAD! Di TANGKAP POLISI!! NAGITA NANGIS” (https://www.youtube.com/watch?v=5GjXKy_nRQU) yang diunggah pada Mei 2019. Video tersebut bermula dari sejumlah orang mendatangi rumah Raffi Ahmad dan langsung menangkap Raffi yang diduga karena menggunakan narkotika.
Namun, video tersebut hanyalah konten prank yang dirancang oleh Raffi dan Atta Halilintar. Dengan demikian, video tersebut bukan penangkapan Raffi Ahmad karena keterlibatan kasus terlibat dalam korupsi Rp271 triliun.
Klaim: Video penangkapan Raffi Ahmad karena keterlibatan kasus korupsi Rp271 triliun
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Namun, video tersebut hanyalah konten prank yang dirancang oleh Raffi dan Atta Halilintar. Dengan demikian, video tersebut bukan penangkapan Raffi Ahmad karena keterlibatan kasus terlibat dalam korupsi Rp271 triliun.
Klaim: Video penangkapan Raffi Ahmad karena keterlibatan kasus korupsi Rp271 triliun
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Rujukan
(GFD-2024-18955) Waspada penipuan dengan modus mengirimkan surat PHK
Sumber:Tanggal publish: 13/04/2024
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Marak sejumlah modus penipuan dengan mengirimkan file dengan ekstensi apk, seperti undangan pernikahan, surat tilang, hingga surat Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK).
Sebuah unggahan X membagikan kisahnya yang dihubungi oleh nomor tidak dikenal dengan nama Direktur Kp. Nomor tersebut tiba-tiba mengirimkan sebuah file yang dinamakan surat PHK dari kantor pusat. Hingga saat ini, unggahan tersebut dilihat oleh 2,5 juta dan disukai oleh 48 ribu pengguna.
Apk sendiri merupakan format file yang digunakan untuk menghimpun berbagai macam elemen guna memasang aplikasi pada android.
Aplikasi ini digolongkan dalam kategori bahaya yang memungkinkan untuk meminta akses melakukan aktivitas seperti membaca dan menerima SMS, sehingga penipu bisa mengakses kode PIN, meminta SMS token secara ilegal, dan bisa melakukan pengiriman uang dari rekening korban.
Pakar keamanan siber Bruce Hanadi mengatakan tingkat keamanan digital masyarakat Indonesia masih lemah karena masih malas mengganti kata sandi secara rutin.
“Banyak dari kita yang malas mengganti kata sandi apapun, bahkan ada yang seumur hidup tidak diganti,” kata Bruce, dilansir dari ANTARA.
Selain malas mengganti kata sandi, masyarakat Indonesia juga menggunakan satu kata sandi untuk semua perangkat. Chief Information Security Officer snc.id itu juga mengungkap banyaknya masyarakat yang membuat kata sandi dengan kombinasi kata atau nomor yang mudah ditebak.
“Begitu ketahuan satu, ketahuan semua, peretas menebak aja satu-satu itu dan kata sandinya itu, menggunakan kata sandi yang mudah ditebak contohnya nama pasangan, nama anak, nomor mobil, itu yang harus dihindari,” kata dia.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Sebuah unggahan X membagikan kisahnya yang dihubungi oleh nomor tidak dikenal dengan nama Direktur Kp. Nomor tersebut tiba-tiba mengirimkan sebuah file yang dinamakan surat PHK dari kantor pusat. Hingga saat ini, unggahan tersebut dilihat oleh 2,5 juta dan disukai oleh 48 ribu pengguna.
Apk sendiri merupakan format file yang digunakan untuk menghimpun berbagai macam elemen guna memasang aplikasi pada android.
Aplikasi ini digolongkan dalam kategori bahaya yang memungkinkan untuk meminta akses melakukan aktivitas seperti membaca dan menerima SMS, sehingga penipu bisa mengakses kode PIN, meminta SMS token secara ilegal, dan bisa melakukan pengiriman uang dari rekening korban.
Pakar keamanan siber Bruce Hanadi mengatakan tingkat keamanan digital masyarakat Indonesia masih lemah karena masih malas mengganti kata sandi secara rutin.
“Banyak dari kita yang malas mengganti kata sandi apapun, bahkan ada yang seumur hidup tidak diganti,” kata Bruce, dilansir dari ANTARA.
Selain malas mengganti kata sandi, masyarakat Indonesia juga menggunakan satu kata sandi untuk semua perangkat. Chief Information Security Officer snc.id itu juga mengungkap banyaknya masyarakat yang membuat kata sandi dengan kombinasi kata atau nomor yang mudah ditebak.
“Begitu ketahuan satu, ketahuan semua, peretas menebak aja satu-satu itu dan kata sandinya itu, menggunakan kata sandi yang mudah ditebak contohnya nama pasangan, nama anak, nomor mobil, itu yang harus dihindari,” kata dia.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Hasil Cek Fakta
Rujukan
(GFD-2024-18954) Hoaks! Video Sri Mulyani jelaskan utang negara pada sidang MK
Sumber:Tanggal publish: 13/04/2024
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video TikTok menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan terkait utang negara pada sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Berikut transkrip dalam video Sri Mulyani tersebut:
“ngutang saya ngutang tapi sampai 8000 triliun mikir nggak anak cucu yang nanggung, 02 mana mikir kesitu. Bapak VT saya banyak loh yang mengungkap tentang utang negara, bahkan kalau saya live saya selalu bahas tentang utnag negara. Ya mungkin bapak yang tidak paham tentang utang negara, saya akan jelaskan sekali lagi ya mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan supaya bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah. Jadi begini pak, utang negara setiap negara ingin mengajukan utang kepada IMF atau world bank atau kepada negara-negara lain ya gitu. Maka harus disepakati oleh wakil-wakil bapak di DPR RI. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya sendirian, dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang yang mana pembayarannya cicilannya itu elebihi 60 persen dari penghasilan negara. Sejak bapak Jokowi menjadi presiden, utang kita tidak sampai 35 persen artinya jauh dari batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI yaitu 60 persen. Artinya kita masih diambang aman. Indonesia juga terkenal dengan negara yang utangnya sedikit dibanding dengan Jepang Amerika yang sampai 200 persen dari PDB nya. Tahun lalu bapak Jokowi sudah melunasi utang warisan sebanyak 7000 triliun,”
Namun, benarkah video Sri Mulyani memaparkan utang negara di sidang MK?
Berikut transkrip dalam video Sri Mulyani tersebut:
“ngutang saya ngutang tapi sampai 8000 triliun mikir nggak anak cucu yang nanggung, 02 mana mikir kesitu. Bapak VT saya banyak loh yang mengungkap tentang utang negara, bahkan kalau saya live saya selalu bahas tentang utnag negara. Ya mungkin bapak yang tidak paham tentang utang negara, saya akan jelaskan sekali lagi ya mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan supaya bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah. Jadi begini pak, utang negara setiap negara ingin mengajukan utang kepada IMF atau world bank atau kepada negara-negara lain ya gitu. Maka harus disepakati oleh wakil-wakil bapak di DPR RI. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya sendirian, dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang yang mana pembayarannya cicilannya itu elebihi 60 persen dari penghasilan negara. Sejak bapak Jokowi menjadi presiden, utang kita tidak sampai 35 persen artinya jauh dari batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI yaitu 60 persen. Artinya kita masih diambang aman. Indonesia juga terkenal dengan negara yang utangnya sedikit dibanding dengan Jepang Amerika yang sampai 200 persen dari PDB nya. Tahun lalu bapak Jokowi sudah melunasi utang warisan sebanyak 7000 triliun,”
Namun, benarkah video Sri Mulyani memaparkan utang negara di sidang MK?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, video Menteri Keuangan Sri Mulyani disidang MK dapat dilihat dalam unggahan YouTube KompasTV berjudul “[FULL] Menkeu Sri Mulyani soal Tudingan 'Automatic Adjustment' Biayai Bansos: Saya Tegaskan, Tidak”. Dalam sidang tersebut, Sri Mulyani tidak memaparkan terkait utang negara, melainkan bansos.
Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024, yang digelar Mahkamah Konstitusi pada hari ini Jumat, 5 April 2024, menghadirkan bersama ketiga menteri lainnya, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Keempat menteri tersebut tampil sebagai saksi menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menguntungkan Prabowo-Gibran, karena diberikan menjelang Pilpres. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memberikan sejumlah keterangan penting terkait asal alokasi dana kunjungan presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden.
Sri Mulyani memaparkan beberapa poin seperti sumber dana bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan bagian dari Perlinsos, perbandingan jumlah dana operasional presiden dari tahun ke tahun, membantah memblokir anggaran kementerian demi pembiayaan bansos dan menjamin proses APBN 2024 tidak terpengaruh oleh kontestasi Pemilu 2024.
Dengan demikian, narasi video suara Sri Mulyani memaparkan utang negara disidang MK merupakan hoaks.
Klaim: Video Sri Mulyani memaparkan utang negara pada sidang MK
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024, yang digelar Mahkamah Konstitusi pada hari ini Jumat, 5 April 2024, menghadirkan bersama ketiga menteri lainnya, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Keempat menteri tersebut tampil sebagai saksi menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menguntungkan Prabowo-Gibran, karena diberikan menjelang Pilpres. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memberikan sejumlah keterangan penting terkait asal alokasi dana kunjungan presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden.
Sri Mulyani memaparkan beberapa poin seperti sumber dana bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan bagian dari Perlinsos, perbandingan jumlah dana operasional presiden dari tahun ke tahun, membantah memblokir anggaran kementerian demi pembiayaan bansos dan menjamin proses APBN 2024 tidak terpengaruh oleh kontestasi Pemilu 2024.
Dengan demikian, narasi video suara Sri Mulyani memaparkan utang negara disidang MK merupakan hoaks.
Klaim: Video Sri Mulyani memaparkan utang negara pada sidang MK
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Rujukan
(GFD-2024-18953) Hoaks! BI gulirkan bantuan produktif Rp125 juta untuk UMKM
Sumber:Tanggal publish: 12/04/2024
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah poster pemberitahuan adanya bantuan produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Bank Indonesia (BI) tersebar di platform WhatsApp.
Menurut keterangan yang tertera, bantuan BI akan disalurkan kepada 1,9 juta UMKM. Nantinya, jutaan pelaku usaha itu berhak mendapatkan dana produktif sebesar Rp125 juta.
Dijelaskan pula salah satu ketentuan untuk mendapatkan bantuan tersebut, yakni mengisi data diri dan mencantumkan nomor rekening bank.
"Siap-Siap! Bansos Produktif Cair bagi 1,9 juta UMKM.
SELAMAT! ANDA TERPILIH
Mendapatkan dana bantuan/bansos UMKM Sesuai Sayarat & Ketentuan Bank Indonesia (BI) Jakarta Pusat.
DANA UMKM: Rp.125.000.000," demikian isi keterangan yang termuat dalam poster di WhatsApp tersebut.
Lantas, benarkah BI gulirkan bantuan produktif untuk UMKM?
Menurut keterangan yang tertera, bantuan BI akan disalurkan kepada 1,9 juta UMKM. Nantinya, jutaan pelaku usaha itu berhak mendapatkan dana produktif sebesar Rp125 juta.
Dijelaskan pula salah satu ketentuan untuk mendapatkan bantuan tersebut, yakni mengisi data diri dan mencantumkan nomor rekening bank.
"Siap-Siap! Bansos Produktif Cair bagi 1,9 juta UMKM.
SELAMAT! ANDA TERPILIH
Mendapatkan dana bantuan/bansos UMKM Sesuai Sayarat & Ketentuan Bank Indonesia (BI) Jakarta Pusat.
DANA UMKM: Rp.125.000.000," demikian isi keterangan yang termuat dalam poster di WhatsApp tersebut.
Lantas, benarkah BI gulirkan bantuan produktif untuk UMKM?
Hasil Cek Fakta
BI membantah isi poster dengan klaim bantuan produktif tersebut.
Bank sentral RI, dalam unggahan resminya di Instagram, menjelaskan pihaknya bukanlah penyalur bansos produktif seperti yang tertera pada poster.
"BI tidak bekerja sama dengan instansi atau organisasi lain untuk pemberian "Bantuan Sosial Produktif". Dapat dipastikan hal yang terdapat pada poster tidak terkait dengan BI," demikian isi keterangan yang diunggah BI pada 24 Maret 2024.
Klaim: BI gulirkan bantuan produktif Rp125 juta untuk UMKM
Rating: Hoaks
View this post on Instagram
A post shared by Bank Indonesia (@bank_indonesia)
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Bank sentral RI, dalam unggahan resminya di Instagram, menjelaskan pihaknya bukanlah penyalur bansos produktif seperti yang tertera pada poster.
"BI tidak bekerja sama dengan instansi atau organisasi lain untuk pemberian "Bantuan Sosial Produktif". Dapat dipastikan hal yang terdapat pada poster tidak terkait dengan BI," demikian isi keterangan yang diunggah BI pada 24 Maret 2024.
Klaim: BI gulirkan bantuan produktif Rp125 juta untuk UMKM
Rating: Hoaks
View this post on Instagram
A post shared by Bank Indonesia (@bank_indonesia)
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Rujukan
Halaman: 2389/6507