Istilah 'pelit' yang dilontarkan Anies jelas mengacu pada gaji serta fasilitas rendah yang diterima oleh tenaga pengajar dan para guru di Indonesia.

Berdasarkan sumber yang dihimpun, pada tahun 2023 standar gaji guru di Indonesia masih terbilang rendah. Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat kelima dengan rata-rata gaji guru Rp2,4 juta. Jumlah tersebut di bawah Malaysia dengan rata-rata gaji guru Rp5,54 juta serta Filipina dengan rata-rata gaji guru Rp6,97 juta.  

Tak cukup itu saja, alasan kenapa negara pelit terhadap guru adalah masih tingginya angka guru honorer yang dibelum diangkat. Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menjanjikan pemenuhan target pengangkatan 1 juta guru PPPK pada tahun 2024.  

Seleksi guru PPPK gelombang ketiga tahun 2023 menghasilkan guru yang lolos seleksi sebanyak 250.432 orang. Tahun sebelumnya, 2021-2022, berhasil merekrut 544.292 guru. Artinya, total jumlah guru yang direkrut pemerintah melalui skema PPPK baru mencapai 794.724 orang dan masih jauh di bawah target.

Klaim Anies Baswedan perihal negara pelit terhadap guru adalah benar. Penilaian ini diberikan saat berbagai sumber tepercaya menginformasi klaim atau informasi yang valid.  

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id , klaim Anies Baswedan yang menyebut 171 kecamatan di 8 provinsi belum mempunyai puskesmas adalah benar.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka mengemukakan bahwa sebanyak 171 wilayah kecamatan di Indonesia hingga saat ini belum dilengkapi fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) akibat pengaruh pemekaran wilayah.  

"Ada 171 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas. Bahkan ada kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit," kata Maria Hotnid selaku Ketua Tim Kerja Kebijakan Manfaat, Kepesertaan, dan Utilisasi Review Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  

Papua merupakan salah satu daerah yang paling banyak tidak mempunyai puskesmas, hal ini dikarenakan pemekaran wilayah yang ada di sana.  

"Yang paling banyak di Papua. Dulu sebenarnya satu kecamatan sudah punya satu puskesmas, karena adanya pemekaran wilayah dari satu kecamatanmenjadi tiga bahkan empat kecamatan, maka sekarang tidak ada puskesmasnya," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan KemenkesAbdul Kadir.  

Menanggapi hal tersebut, Kemenkes menargetkan seluruh kecamatan di Indonesia akan memenuhi fasilitas Puskesmas minimal satu unit. Namun yang menjadi persoalan disini adalah pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan yang nantinya akan menempati puskesmas baru tersebut.

Klaim yang disebut Anies Baswedan tentang171 kecamatan di 8 provinsi belum memiliki puskesmasadalah benar. Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.  

Berdasarkan data yang dihimpun tim cek fakta Medcom.id, Indonesia menempati urutan ketiga terkait ketimpangan kekayaan di Asia. Sebanyak 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan penduduk.

Adapun negara dengan ketimpangan tertinggi di Asia yaitu Thailand dan India. Di Thailand, 1% orang terkaya menguasai hampir 70% total kekayaan penduduk dewasa. Sementara di India, 1% orang terkaya menguasai separuh total kekayaan penduduk dewasa.

Klaim Anies Baswedan tentang segelintir orang menguasai perekonomian Indonesia adalah benar. Penilaian ini diberikan saat berbagai sumber tepercaya menginformasi klaim atau informasi yang valid.  

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id , klaim Anies Baswedan yang mengklaim sebanyak 1,6 juta guru belum tersertifikasi adalah benar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak.

Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).  

"Masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum menerima penghasilan yang layak karena mereka masih antre untuk mendapatkan sertifikasi," kata Anindito.  

Nadiem Makarim berjanji lewat RUU Sisdiknas, seluruh guru bisa menerima TPG tanpa harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui program PPG yang waktu tunggunya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun.  

“Jika RUU Sisdiknas ini diloloskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang antreannya panjang," kata Nadiem melalui kanal YouTube Kemendikbud RI.

Klaim yang disebut Anies Baswedan yang menyebut 1,6 juta guru belum tersertifikasi adalah benar. Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.