Poster yang beredar bersumber dari situs berita Bisnis.com.

Melalui sebuah artikel yang tayang pada 17 Februari 2025, Bisnis.com menginformasikan infografik struktur organisasi Danantara.

Namun, infografik aslinya tidak menampilkan nama-nama pengurusnya.

Inforgrafik tersebut hanya memuat sejumlah jabatan dan tugas bersumber dari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025.

Dinukil dari Kompas.com, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membantah dirinya masuk dalam struktur organisasi Danantara.

"Tidak," kata Kaesang usai menghadiri peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.

Selain itu, struktur lengkap pengurus Danantara baru akan diumumkan pekan depan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menunjuk orang-orang yang akan mengurus Danantara.

Termasuk Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani, Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara Dony Oskaria, dan Kepala Bidang Investasi Danantara Pandu Sjahrir

Ketiganya lantas mengusulkan nama-nama tokoh yang akan menjadi pengurus bersama mereka, untuk diusulkan kepada Prabowo.

"Mungkin minggu depan akan kami umumkan nama-nama tersebut. Sehingga dari publik bisa melihat dan menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan manajemen di Danantara ini adalah orang-orang yang reputable, terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” kata Rosan dikutip dari Harian Kompas, Rabu (5/3/2025).

Prabowo juga telah menetapkan dewan pengawas Danantara yang diketuai Menteri BUMN, Erick Thohir dan wakilnya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad.

Sementara anggota dewan pengawas yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan mantan Perdana Menteri Inggris, Anthony Charles Lynton.

Sebagai informasi, pemerintah resmi meluncurkan BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi kekayaan negara pada 24 Februari 2025 lalu.

Danantara akan mengelola tujuh aset BUMN meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID dengan total nilai aset sekitar Rp14.715 triliun.

Infografik struktur organisasi Danantara memuat nama sejumlah tokoh politik, termasuk Kaesang merupakan konten manipulatif.

Infografik dari Bisnis.com disunting dengan menambahkan nama-nama tokoh politik, termasuk Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Kaesang membantah terlibat dalam kepengurusan Danantara.

 

Berdasarkan penelusuran ANTARA, dalam unggahan video berdurasi 10 menit tersebut tidak ada narasi yang menyatakan Menteri BUMN, Erick Thohir resmi dicopot oleh Presiden Prabowo.

Dalam video tersebut, terdapat opini pengamat sektor migas yang juga Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, yang mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi blending Pertamina..

Unggahan tersebut juga menampilkan video dari Tribunnews yang berjudul “Pengamat Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Erick Thohir dari Jabatan Menteri BUMN: Tanggungjawabnya”. Dalam video Tribun juga tidak ada narasi Prabowo resmi mencopot Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan review total Pertamina pasca kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut Erick, ia dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk empat petinggi Pertamina, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Selain itu, tiga tersangka dari pihak swasta juga turut ditetapkan, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadhan Joedo yang menjabat sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Terbaru, dua tersangka tambahan dalam kasus ini adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya serta VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama mengamati detail video unggahan sejumlah akun tersebut. Di dalam video terlihat ada tanda air (watermark) “PixVerse.ai”. Ini artinya, video merupakan hasil rekayasa AI dari platform PixVerse.

TurnBackHoax kemudian memanfaatkan Google Lens untuk menelusuri konteks asli dokumentasi yang digunakan dalam unggahan. Hasil penelusuran menunjukkan foto tersebut digunakan di pemberitaan kompas.tv “4 Fakta Kasus Korupsi Pertamina: Peran 7 Tersangka hingga Kerugian Negara Rp193 T.

Dalam keterangan berita yang tayang Selasa (25/2/2025) itu, diketahui kalau konteks asli dokumentasi adalah momen ketika Riva Siahaan dibawa menuju mobil tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018—2023.

Unggahan video “Dirut Pertamina Patra Niaga oplos pertalite jadi pertamax” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Tim Cek Fakta kompas.com telah membantah narasi bantuan dana Al Bayti yang beredar di media sosial pada Oktober 2024. Diketahui, hoaks bantuan dana hibah Al Bayti telah beredar sejak 2022.

Pada waktu itu, narasi yang beredar di media sosial adalah penawaran pinjaman dana Al Bayti dengan mencatut nama Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ishlah di Sendangagung, Lamongan, Jawa Timur.

Melalui laman resmi pada Februari 2022, Ponpes Al Ishlah menjelaskan bahwa penawaran pinjaman dana Al Bayti adalah hoaks dan disebarkan oleh akun yang mencatut nama ponpes.

Unggahan berisi narasi “pendaftaran bantuan dana hibah Al Bayti Saudi Arabia dan UEA” merupakan konten tiruan (impostor content) untuk modus penipuan.

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)