Tim Riset Tirto menelusuri narasi penangkapan Harun Masiku lewat pencarian Google. Namun demikian, kami tak menemukan adanya sumber resmi maupun media kredibel yang memberitakan soal Prabowo berhasil menciduk Harun.

Tirto justru menemukan artikel dari beberapa lembaga pemeriksa fakta yang telah menyanggah klaim yang beredar, seperti Kompas dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia/Mafindo.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, sempat mengungkap kalau KPK sebenarnya pernah hampir menangkap Harun Masiku pada tahun 2021 silam.

Seperti dilaporkan Kompas, Minggu (16/6/2024), Praswad menjelaskan, pada saat itu, tim gabungan yang mengejar Harun Masiku sudah mengidentifikasi keberadaan eks caleg PDIP tersebut.

"Bahwa benar pada awal tahun 2021, tim gabungan penyidik dan penyelidik yang dibentuk untuk mengejar buron Harun Masiku telah berhasil dan mengkonfirmasi keberadaan Harun Masiku," ujar Praswad, menukil Kompas.

Praswad mengatakan, berdasarkan informasi dari intelejen, Harun berada di salah satu pulau yang berada di luar teritori Indonesia. Saat itu, menurutnya, Harun teridentifikasi sedang menyamar menjadi guru bahasa Inggris.

Meski begitu, ketika melaporkan operasi penangkapan Harun, tiba-tiba digulirkan penonaktifan karyawan KPK yang disebut gagal lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hingga artikel ini terbit pada Rabu (5/2/2025), Tirto belum menjumpai adanya berita yang melaporkan soal Harun berhasil ditangkap.

Kendati Harun belum ditemukan, kasus ini telah berkembang dan terdapat tersangka baru, yaitu Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan advokat, Donny Tri Istiqomah. Bahkan, bukan hanya jadi tersangka suap, Hasto juga jadi tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus ini.

Sidang perdana praperadilan Hasto, yang sedianya digelar pada Selasa (21/1/2025) ditunda hingga Rabu (5/2/2025). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan pihaknya tetap melanjutkan penyidikan sebuah perkara, meski terdapat gugatan praperadilan yang diajukan seorang tersangka.

Tim Riset Tirto menemukan bahwa foto Prabowo berpose hormat yang dipakai dalam unggahan tidak ada kaitannya dengan penangkapan Harun. Dengan memanfaatkan alat telusur gambar, Yandex, kami menjumpai gambar Prabowo itu sebelumnya digunakan sebagai thumbnail video media Detik pada Agustus 2024.

Isi videonya yakni terkait ketidakhadiran Prabowo dalam pelantikan menteri baru Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Dengan demikian, foto itu kemungkinan besar disunting supaya terlihat seolah bersanding dengan Megawati dan Puan.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, klaim Presiden RI, Prabowo Subianto, berhasil menciduk buronan KPK, Harun Masiku, pada awal 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Hingga artikel ini terbit pada Rabu (5/2/2025), Tirto belum menemukan adanya berita atau keterangan resmi soal Harun yang berhasil ditangkap. Kendati Harun belum ditemukan, kasus ini telah berkembang dan terdapat tersangka baru, yaitu Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan advokat, Donny Tri Istiqomah.

Tirto menemukan bahwa foto Prabowo berpose hormat yang dipakai dalam unggahan yang beredar tidak ada kaitannya dengan penangkapan Harun.

Tim Riset Tirto pertama-tama mencari asal muasal footage video yang beredar dengan memanfaatkan Google Image. Dengan memasukkan tangkapan layar salah satu frame video, kami menjumpai video identik sudah tersebar di Instagram sejak pertengahan Desember 2024.

Selain di Instagram, video serupa juga muncul di YouTube, dengan narasi bahwa rekaman ini merupakan proses peleburan ulang gas melon.

Tirto lalu menghubungi Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, untuk mencari kebenaran soal video ini. Ia mengatakan klaim yang beredar tidak benar. Heppy juga menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kebijakan penghancuran tabung elpiji 3 kg.

“Sesuai arahan pemerintah kemarin, penataan pengecer untuk menjadi sub pangkalan sebagai bagian distribusi LPG 3 kg segera kami laksanakan,” kata Heppy dalam keterangan tertulis, Rabu (5/2/2025).

Lebih lanjut, Heppy bilang, video tersebut kemungkinan menampilkan proses retest, alias tes ulang untuk memastikan tabung masih layak edar atau tidak. Tabung yang tidak layak kemudian akan dikirim ke retester alias bengkel pemeliharan dan perbaikan elpiji 3 kg, untuk menentukan apakah tabung perlu cat ulang, dilakukan quality control berat tabung, atau dikategorikan rusak dan cacat (rucat).

Meski aturan soal pelarangan penjualan gas melon melalui pengecer sempat diketok palu, keputusan itu telah dicabut.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan, ada instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk kembali membuka jalur distribusi gas melon ke pedagang eceran.

"Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Terkait peralihan ke DME, meski DME sempat diwacanakan menjadi energi alternatif elpiji pada tahun 2020, sampai artikel ini terbit pada Rabu, (5/2/2025), tidak ada aturan atau kebijakan yang memutuskan penggunaan DME sebagai pengganti elpiji 3 kg bersubsidi.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video dengan narasi pemusnahan elpiji 3 kilogram (kg) gas melon bersifat salah dan menyesatkan (fasle & misleading).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan klaim yang beredar tidak benar. Ia menyebut saat ini tidak ada kebijakan penghancuran tabung elpiji 3 kg.

Heppy bilang kalau video itu kemungkinan menampilkan proses tes ulang untuk memastikan tabung masih layak edar atau tidak.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri asal-usul foto tersebut dengan memanfaatkan Google Image. Hasil teratas mengarah ke foto dalam pemberitaan kabar6.com “Batalion A Brimob Mulai Dibangun di Desa Tanjung Pasir”.

Konteks asli foto adalah dokumentasi momen ground breaking pembangunan Mako Batalyon di daerah PIK 2, Banten, pada April 2023. Tidak ada kaitannya dengan pagar laut.

Potret disertai narasi “jejak digital peresmian pagar laut” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran pencairan bansos sebesar Rp 2,4 juta, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, link pendaftaran pencairan bansos sebesar Rp 2,4 juta tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.