Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan pegawai atau institusi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Akun bernomor 0821 5410 1053 memasang profil WhatsApp logo Kejaksaan Negeri.
Setelah ditelusuri akun yang beredar merupakan penipuan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kejari Hulu Sungai Tengah melalui akun Instagram resmi. Pihak Kejari mengimbau kepada masyarakat jika dihubungi oleh nomor serupa silakan melapor ke hotline resmi Kejari Hulu Sungai Tengah 0821 5410 1053 atau email kejari.hulusungaitengah@kejaksaan.go.id.

Berdasarkan penjelasan di atas akun WhatsApp mengatasnamakan pegawai Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah merupakan akun tiruan dan termasuk kategori konten tiruan.

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah memberikan klarifikasi akun yang beredar penipuan. Segera melapor ke nomor hotline 0821 5410 1053.

Bank Dunia mengampanyekan Sistem Pangan 2030. Program ini merupakan respons atas tingginya angka kelaparan dan makanan yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.

Dikutip dari situs Bank Dunia, sebanyak 30 persen produksi makanan terbuang. Sementara, sistem pangan saat ini bertanggung jawab atas seperempat emisi gas rumah kaca dan hilangnya sekitar 60 persen keanekaragaman hayati sejak 1970-an.

Oleh sebab itu, Bank Dunia mendukung sistem pangan global yang berkelanjutan. Dengan demikian, tidak benar Bank Dunia menuntut diakhirinya pertanian pada 2030.

"Sistem Pangan 2030 membantu negara-negara memikirkan kembali dan mentransformasikan sistem pangan mereka dari pertanian ke garpu, menghasilkan peningkatan penghidupan dan pola makan yang terjangkau, berkelanjutan, dan bergizi untuk semua," tulis Bank Dunia.

Adapun situs web News Break teridentifikasi oleh Media Bias Fact Check memiliki kredibilitas sumber yang rendah.

Situs web yang didirikan sejak 2015 itu menerbitkan satire seolah sebagai berita sungguhan. Konten ini dapat menjadi misinformasi jika tidak diberi penafian.

Sebelumnya, informasi keliru mengenai rencana Bank Dunia mengakhiri pertanian telah dibantah oleh pemeriksa fakta USA Today.

Narasi mengenai Bank Dunia menuntut diakhirinya pertanian pada 2030 untuk memerangi krisis iklim merupakan hoaks.

Informasi ini berasal dari artikel di situs web dengan kredibilitas sumber yang rendah.

Sistem Pangan 2030 yang dikampanyekan Bank Dunia justru mendorong sistem pangan dari pertanian ke pertanian. Program ini dibuat untuk mendorong pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tangkapan layar pemberitaan mengenai bayi itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews ini.

Video itu berjudul "Heboh! Bayi Laki-laki Umur 5 Bulan di Pesisir Selatan Hamil" yang diunggah pada 24 Oktober 2023.

Isi video memberitakan seorang bayi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dinyatakan hamil. Setelah dilakukan Ultrasonografi (USG), terdapat janin dalam perutnya.

Seperti diberitakan Kompas.com, bayi tersebut dioperasi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang, Sumatera Barat, pada 26 Oktober 2023. 

Setelah dilakukan operasi, penyebab perut bayi itu membesar atau membengkak adalah tumor.

Ketua tim dokter bedah yang menangani bayi tersebut, Budi Pratama Arnofyan menjelaskan, tumor telah berhasil diangkat dan diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui isinya.

Narasi mengenai bayi berusia 5 bulan dinyatakan hamil merupakan informasi keliru. Setelah dilakukan operasi, yang ada dalam perut bayi bukan janin, melainkan tumor.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri tangkapan layar video yang dibagikan dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Gambar serupa ditemukan di situs mediapatriot.co.id, 7 April 2022, dan disebut unjuk rasa mahasiswa di depan DPRD Cirebon.

Kemiripan terlihat dari kemunculan seseorang yang mengenakan topi dan seorang lainnya yang mengenakan hoodie pada video dan gambar itu.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan artikel Medcom.id, 7 April 2022, berjudul "Demo Mahasiswa di Kota Cirebon Ricuh, Masa Paksa Masuk Kantor DPRD".

Artikel itu memberitakan kericuhan yang terjadi saat aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, pada 7 April 2022.

Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa memaksa masuk ke gedung, yang saat itu dijaga oleh puluhan petugas keamanan.

Ketegangan kembali terjadi saat mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi secara langsung ke Ketua DPRD Kota Cirebon.

Mereka ingin menyampaikan tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok, BBM, dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi mengenai demo para buruh bangunan terkait kasus Pegi Setiawan di Cirebon pada Minggu (2/6/2024) adalah hoaks.

Video yang dibagikan adalah aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Cirebon pada 7 April 2022 yang diwarnai kericuhan.