Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka laman CNBCIndonesia.com. Di kolom pencarian kami memasukkan kata kunci "Wamenaker".
Hasilnya ada artikel yang identik dengan unggahan. Artikel menggunakan foto, nama penulis serta waktu unggahan yang identik dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak".
Berikut isi artikel selengkapnya:
"Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Ia menegaskan, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.
Pemerintah, kata Noel, akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap pelaku usaha.
"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Noel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (26/3/2024).
Noel mengatakan, jauh sebelum Lebaran, masalah ini sudah dikeluhkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Keluhan ini, sudah ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, sampai dengan para pengamat.
Semuanya menyesalkan tindakan ormas yang bergaya preman menekan pabrik dan perusahaan meminta sumbangan, pekerjaan, limbah dan fasilitas lain.
Belakangan ini, kalangan ormas justru memanfaatkan situasi dengan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara bergaya preman. Katanya, sudah ada oknum ormas bergaya preman di Bekasi yang ditangkap Polisi.
Menyikapi lebih lanjut, Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Kemudian Pemda Jawa Tengah (Jateng), Daerah Khusus Yogyakarta (DKY) dan Jawa Timur.
"Langkah pertama kita mulai dari Pulau Jawa, selanjutnya akan menjadi percontohan bagi seluruh provinsi," jelasnya.
"Kita akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemendagri dan Polri, semua provinsi akan mengikuti langkah bersama memberantas premanisme yang meresahkan pabrik/perusahaan," imbuh dia.
Lebih lanjut, menurut Noel, hanya tindakan pidana lah yang bisa memberantas ormas bergaya premanisme. Maka yang mampu menanggulangi masalah ini, adalah Pemda dan Polri. Sementara kemnaker, katanya, akan menyamakan visi para stakeholder.(wur)"

Postingan artikel Wamenaker Immanuel Ebenezer meminta masyarakat menyumbang pemerintah karena kas negara kosong adalah hoaks. Faktanya judul dalam artikel tersebut merupakan hasil suntingan.

Dilansir dari ANTARA, Baznas RI menyayangkan penggunaan diksi "uang zakat" sebagai kode dalam dugaan kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Ketua Baznas RI Noor Achmad menekankan penggunaan diksi tersebut tidak hanya mendegradasi makna zakat yang suci dalam ajaran Islam, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap ajaran agama Islam.

Noor juga menegaskan bahwa tidak ada uang zakat yang dikorupsi dalam kasus ini. Ia menilai kesalahan pemahaman dan penyebaran informasi yang kurang tepat di ruang publik telah menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah dana zakat yang dikelola oleh lembaga resmi seperti Baznas RI terlibat dalam tindak pidana tersebut.

"Padahal dalam kasus ini, yang terjadi adalah penggunaan istilah 'zakat' sebagai kode komunikasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan dana zakat yang sesungguhnya," ujarnya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sebelumnya diketahui, KPK menetapkan dua Direktur LPEI Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan sebagai tersangka korupsi pemberian kredit. Keduanya disebut menggunakan kode 'uang zakat' untuk mendapatkan fee dari para debitur sebanyak 2,5-5 persen.

Foto dalam unggahan tersebut juga serupa dengan foto dalam berita Jambi Independent yang berjudul "Kejari Kembalikan Uang Sitaan, Kasus Korupsi Rp 899 Juta Baznas Tanjab Timur".

Dalam keterangannya, Kejari Tanjung Jabung Timur melakukan eksekusi pengembalian kerugian negara dalam perkara penyimpangan proses penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS), ditubuh Baznas Tanjung Jabung Timur, dengan terpidananya berinisial AA, yang merupakan mantan ketua BAZNAS Tanjung JabungTimur periode tahun 2016-2021.

Pengembalian kerugian negara ini sebesar Rp 899.306.231 yang diserahkan kepada pihak BAZNAS Tanjung Jabung Timur. Baca berita lengkapnya di sini

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Riset Tirto mula-mula menyaksikan video X dari awal sampai akhir. Setelah itu, kami mencoba mengambil tangkapan layar salah satu frame dan menyalinnya ke alat telusur gambar, Google Image. Dari situ Tirto menemukan artikel Berita Satu dengan header foto identik.

Isi berita itu bukan tentang penangkapan mahasiswa yang jadi dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran, melainkan penetapan tersangka 13 mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas Medan.

Tirto lalu melakukan penelusuran lanjutan dengan memasukkan kata kunci “13 mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas Medan ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tawuran” ke mesin perambah Google.

Hasilnya, kami menjumpai video dengan durasi lebih panjang diunggah kanal YouTube Tribun MedanTV. Disebutkan dalam keterangan videonya bahwa Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap 13 mahasiswa Unika Santo Thomas Medan buntut bentrokan sesama mahasiswa yang terjadi pada Kamis 5 Desember 2024 lalu, di Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan.

Kapolsek Medan Tembung Kompol Bambang Gunanti Hutabarat mengatakan, mereka yang ditahan merupakan mahasiswa Unika Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap para mahasiswa yang kita amankan, maka 13 orang yang kami amankan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kompol Bambang Gunanti Hutabarat, Senin (9/12/2024).

Tirto tak menjumpai adanya sumber resmi maupun sumber berita kredibel yang melaporkan soal penangkapan dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran. Klaim ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sementara itu, video polisi dengan tulisan "RESMOB" yang berlalu-lalang di Facebook identik dengan siaran kanal YouTube tvOneNews bertajuk “Debt Collector Bentak Polisi, Sempat Ancam Bunuh Sopir”. Rekaman yang dipublikasikan pada 23 Februari 2023 itu sama sekali tak berkaitan dengan penangkapan dalang pembakar foto Prabowo-Gibran.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video dengan klaim dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran ditangkap bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Klip itu identik dengan siaran kanal YouTube Tribun MedanTV tentang 13 mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas Medan yang ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tawuran.

Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap mahasiswa tersebut buntut bentrokan sesama mahasiswa yang terjadi pada Kamis 5 Desember 2024 lalu, di Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan.

Tirto tak menjumpai adanya sumber resmi maupun sumber berita kredibel yang melaporkan soal penangkapan dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran. Klaim ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan penelusuran sumber tersebut melalui mesin pencarian “Google” dengan memasukan kata kunci “kendaraan dengan STNK telat pajak selama 2 tahun akan disita”. Hasilnya, ditemukan informasi yang ditulis oleh Kompas.com, berjudul “Berita Hoaks: STNK Mati 2 Tahun Tidak Akan Disita”, tayang Kamis (20/03/2025).

Kabar tersebut dibantah oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, dan hingga sekarang belum ada perubahan aturan tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Menurutnya, STNK memang harus disahkan setiap tahun. Tetapi jika pengendara terjaring razia dengan STNK yang belum diperpanjang akan dikenakan tilang, namun kendaraannya tidak sampai disita. Kemudian, pengendara yang terekam oleh sistem tilang elektronik (ETLE) juga tidak akan langsung mendapatkan sanksi pada waktu itu juga. Namun mereka akan menerima surat konfirmasi terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi atas pelanggaran tersebut.

Jika pemilik kendaraan tidak merespons surat konfirmasi atau tidak membayar denda tilang dalam batas waktu yang ditentukan, data kendaraan baru akan diblokir, namun sifatnya hanya sementara.

Unggahan informasi “kendaraan dengan STNK telat pajak selama 2 tahun akan disita” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Arief Putra Ramadhan)