Berdasarkan penelusuran, Polda Metro Jaya menyatakan laporan Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu ditangani oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

ANTARA menelusuri video keseluruhan saat Jokowi datang ke Polda Metro Jaya. Serupa dengan video YouTube CNN berjudul “Momen Petugas Terima Laporan Jokowi di SPKT Polda Metro Jaya”, Joko Widodo mendatangi SPKT Polda Metro Jaya melaporkan tudingan tentang ijazah palsu yang ditujukan kepadanya.

Dilansir dari laman Polri, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan atau pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai etentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menjelaskan Jokowi membawa dan menunjukkan langsung ijazah pendidikan miliknya mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya di UGM, saat membuat laporan di Polda Metro Jaya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan siap memanggil lima saksi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tempo mewawancarai ketua PBHI, Julius Ibrani, dan membandingkan dengan akun Instagram PBHI. Hasilnya, akun @pbhi.nasional di Instagram adalah akun palsu yang mencatut nama PBHI.

Ketua PBHI Julius Ibrani menyatakan, akun tersebut palsu yang bertujuan menyebarkan informasi keliru terkait sikap-sikap PBHI terhadap isu-isu yang diadvokasi oleh lembaga tersebut. 

Akun asli PBHI di Instagram yakni @pbhi_nasional (menggunakan tanda garis bawah) bukan @pbhi.nasional (menggunakan tanda titik).



Julius mengatakan, selain nama akun yang palsu, konten-konten dalam akun tersebut memutarbalikkan pernyataan resmi PBHI. Misalnya terkait revisi UU TNI. Dalam akun palsu itu, PBHI disebut mendukung revisi UU TNI. Padahal, sesungguhnya PBHI mengkritik perubahan beleid tersebut sebagaimana dilaporkan Tempo.

Kemudian, terkait klaim dukungan terhadap RUU KUHAP yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI. Padahal, PBHI dan koalisi masyarakat sipil mengkritik proses pembahasan dan isi RUU tersebut, sebagaimana tercantum dalam keterangan resmi di website mereka.

Demikian juga terkait pagar laut. Faktanya, PBHI menyatakan pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, telah melanggar 13 peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat oleh Tempo.

PBHI telah menyebarkan pemberitahuan mengenai akun palsu tersebut dan meminta solidaritas masyarakat untuk melaporkan akun palsu tersebut. 

PBHI adalah NGO yang didirikan pada 1996 dan berfokus memperjuangkan hak-hak manusia.  Selain Instagram, akun resmi mereka lainnya adalah @pbhi_nasional di X, @pbhi_nasional di TikTok, PBHI Nasional di YouTube, dan website resmi www.pbhi.or.id.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan akun @pbhi.nasional merupakan akun Instagram Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah klaim keliru.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan mencocokkan berita tentang Dedi yang diterbitkan via website Tempo.co dan mewawancarai pemimpin redaksi Tempo. Faktanya, tangkapan layar berita tersebut merupakan telah diubah dari judul berita sebenarnya.

Konten yang beredar tersebut, mengubah dari berita Tempo edisi 29 April 2025 berjudul Dedi Mulyadi akan Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Terima Bansos. Berita dan foto aslinya merupakan karya jurnalis Ricky Juliansyah.



Pada berita aslinya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan syarat vasektomi atau KB pria sebagai penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera. Bahkan, ia mewacanakan akan memberikan insentif tambahan Rp 500 ribu pada warga yang bersedia vasektomi.

Wacana itu ia cetuskan karena ia sering dimintai bantuan biaya melahirkan yang mencapai Rp 25 juta. Padahal keluarga tersebut telah memiliki sejumlah anak. "Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh Rp 25 juta, Rp 15 juta, karena rata-rata caesar dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima," kata dia usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025.

Dalam foto tersebut, Dedi Mulyadi didampingi Wali Kota Depok Supian Suri usai rapat koordinasi tersebut.  

Menanggapi pencatutan logo Tempo, Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra menilai hal tersebut sebagai tindakan lancung untuk kepentingan tertentu. Tindakan tersebut mengganggu kerja Tempo yang terus mengupayakan jurnalisme berkualitas.

“Tempo tidak pernah menerbitkan berita soal itu. Pembuat hoaks telah melanggar hak cipta, mendiskreditkan Tempo dan mengganggu kerja Tempo untuk terus mengupayakan jurnalisme berkualitas di semua produknya,” kata Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra, Senin, 5 Mei 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Tempo menulis berita pernyataan Dedi Mulyadi tentang ijazah Jokowi adalah keliru.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim dengan bantuan Google Lens, Mesin pencarian Google dan wawancara ahli perubahan iklim. Hasilnya, pernyataan Scott Wagner tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian mengenai penyebab perubahan iklim yang telah disepakati ilmuwan secara global.

Scott Wagner memang pernah menyampaikan pernyataan tersebut, dalam pidatonya kepada para pendukung gas alam di Harrisburg pada Maret 2017, sebagaimana yang dipublikasikan oleh NPR dan The Week. 

Wagner menyatakan, perubahan iklim mungkin terjadi, tetapi pemerintah seharusnya tetap mengurangi peraturan yang membatasi industri pengeboran gas alam. Ia berpendapat bahwa bumi semakin mendekati matahari dan manusia memiliki tubuh hangat dinilai berkontribusi terhadap naiknya temperatur bumi.  

The Week menulis, Wagner melalui juru bicaranya kemudian mengklarifikasi dalam sebuah pernyataan,  ia percaya akan adanya perubahan iklim dan bahwa sebagian dari perubahan tersebut adalah akibat ulah manusia. Namun, dia tidak menyebutkan penyebab utama pemanasan global menurut para ilmuwan: gas rumah kaca.

Peneliti meteorologi dan klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Edvin Aldrian, mengatakan, pernyatan Wagner tersebut keliru. Sebab posisi tata surya tidak berubah dan panas tubuh manusia juga tidak berkontribusi pada pemanasan global. “Informasi itu hoaks,” kata Edvin kepada Tempo, Senin, 5 Mei 2025.

Pernyataan Wagner tidak sesuai dengan konsensus ilmuwan mengenai penyebab pemanasan global, suhu ekstrim yang menyebabkan perubahan iklim. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa dan Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim  (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia, mulai dari penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan. Aktivitas manusia tersebut melepas karbon dioksida yang bertanggung jawab atas sebagian besar pemanasan global, meskipun metana dan gas rumah kaca lainnya juga menghangatkan iklim.

Bahan bakar fosil itu meliputi batu bara, minyak, dan gas. Ketiganya menjadi penyumbang terbesar perubahan iklim global dengan lebih dari 75 persen emisi gas rumah kaca global dan hampir 90 persen dari seluruh emisi karbon dioksida.

Saat emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi, panas matahari terperangkap di dalamnya. Bumi memanas lebih cepat daripada sebelumnya dalam sejarah. Suhu yang lebih hangat dari waktu ke waktu mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam. 

Setelah pernyataan Wagner tersebut, situs pemeriksa fakta di Amerika Serikat, Politifact menerbitkan artikel cek fakta pada 31 Maret 2017. Politifact mewawancarai Dave Goldberg dari Departemen Fisika, Universitas Drexel. 

Menurut Dave, panas tubuh manusia tidak dapat mengubah suhu bumi. Ia membandingkan dengan energi reguler yang dikumpulkan dari matahari sekitar satu juta kali lebih besar, daripada energi yang dipancarkan manusia melalui panas tubuh. “Jadi Wagner secara harfiah keliru satu juta kali lipat,” kata Dave dikutip dari Politifact. 

Demikian juga dengan klaim bumi bergerak lebih dekat ke matahari setiap tahun, juga tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kepala Departemen Astronomi dan Astrofisika, Profesor Penn State, menyatakan, bumi tidak mengubah jaraknya meski terus-menerus berputar mengelilingi matahari.

Secara teknis, kata dia, bumi memang bergerak mendekati matahari setiap tahun karena bumi bergerak dengan orbit elips, bukan melingkar. Dengan demikian, selama enam bulan, bumi bergerak mendekati matahari. Setengah bulan berikutnya, bergerak menjauh. “Gerak bumi ini tidak akan berdampak pada perubahan iklim,” kata dia.

Hasil verifikasi Tempo, klaim bumi semakin panas karena rotasi bumi dan pemanasan global dipengaruhi oleh panas tubuh manusia adalah keliru.

TIM CEK FAKTA TEMPO 

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email [email protected]