Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri kebenaran narasi tersebut dengan mengeceknya di mesin pencarian Google dengan kata kunci ”Pemutihan Pinjol”.



Hasilnya terdapat artikel yang ditayangkan Detik.com dengan judul ”Ramai Kabar Pemutihan Pinjol Resmi, OJK Bilang Begini” pada 19 Mei 2025.



Dalam artikel tersebut, OJK menegaskan tak pernah melakukan pemutihan atau penghapusan utang pribadi. Apalagi meminta identitas seperti KTP dan kode OTP.



”OJK tidak pernah menghapus utang pribadi. Apalagi meminta KTP atau OTP. (Pinjol) ilegal aja dibasmi, masa terafiliasi,” sebut OJK seperti dikutip Murianews.com, Jumat (30/5/2025).



OJK mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengecek selalu kebenaran informasi yang beredar. Selain itu, OJK juga meminta masyarakat agar tetap menjaga data pribadi



”Dihimbau agar selalu hati-hati dan jaga data pribadi. Jangan sampai oknum semakin banyak makan korban,” imbuh OJK.



Dalam Instagram resmi OJK, @ojkindonesia pada 4 Mei 2025, OJK menjelaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online.



”Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan OJK,” tulis OJK memperingatkan.



Masyarakat diminta selalu mengecek kebenaran informasi ke kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157 dan email [email protected].



Kesimpulan…

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com kabar mengenai OJK membuka program pemutihan pinjol merupakan narasi disinformasi jenis fabricated content atau konten palsu.



OJK memastikan dan menegaskan tak pernah membuat program pemutihan pinjol atau utang pribadi. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk waspada.

Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan bantuan Google Lens dan wawancara ahli. Diketahui, sumber video yang beredar tersebut berasal dari unggahan akun YouTube Refly Harun pada Oktober 2024 berjudul Live Dokter Agung Sapta Adi: Kesehatan yang Sakit! Intervensi Global di Balik Menteri Kesehatan RI!. Video tersebut direkam jauh sebelum kedatangan Bill Gates ke Indonesia bulan Mei 2025.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai bahwa klaim yang menyebut bahwa vaksin adalah rekayasa karena dibuat sebelum sakitnya muncul adalah bentuk kesalahpahaman. Dalam prinsip public health intervention, upaya pencegahan menjadi strategi utama.

Salah satu kebutuhan mendesak akan vaksin yakni terkait dengan penyakit tuberkulosis atau TBC. Dilansir dari Kementerian Kesehatan RI, Laporan Global Tuberculosis pada 2024, Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam hal beban kasus TBC setelah India. Diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus TBC dan 125.000 kematian setiap tahun. Ini berarti ada sekitar 14 kematian setiap jamnya.

Unggahan berisi klaim “vaksin itu produk rekayasa yang dapat membahayakan generasi mendatang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengonfirmasi kebenaran narasi penyebaran virus baru lewat obat cacing yang dibagikan ke anak sekolah.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muharmawan mengatakan, narasi tersebut adalah hoaks lama yang kembali disebarkan.

“Pemberian obat atau vaksin untuk semua sasaran masyarakat itu sudah dipastikan keamanan, kualitas, dan khasiatnya,” kata Aji kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

Dikutip dari laman Kemenkes, pencegahan dan penanggulangan cacingan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan. Salah satu caranya dengan strategi deworming yang dikenal dengan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan, disebutkan bahwa POPM Cacingan dilakukan pada anak balita, anak usia pra-sekolah, dan anak usia sekolah di daerah kabupaten/kota dengan prevalensi cacingan tinggi dan sedang.

Unggahan berisi klaim “virus baru disebarkan ke anak sekolah melalui pembagian obat cacing” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Narasi mengenai vaksin polio yang disponsori Bill Gates di India tampaknya berasal dari sebuah laporan yang diterbitkan Indian Journal of Medical Ethics pada 2012. Laporan tersebut memuat peningkatan kasus lumpuh layu akut non-polio (NPAFP) yang berbanding lurus dengan dosis polio oral yang diterima.

Yayasan Gates Foundation mendanai program pemberantasan polio. Kasus NPAFP memang meningkat pada pertengahan 2000-an di India, kendati demikian bukan berarti vaksin polio menjadi penyebab utamanya. BBC News melaporkan, polio hanyalah salah satu dari banyak penyebab lumpuh layu akut di India. Virus dan bakteri lain juga ikut memicu peningkatan jumlah kasus.

Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) telah menyatakan vaksin polio aman dan efektif menurunkan risiko terjangkit virus.

Unggahan berisi klaim “anak di India lumpuh akibat vaksin polio Bill Gates” merupakan konten menyesatkan (misleading content).