KOMPAS.com - Beredar unggahan di media sosial berupa tangkapan layar judul artikel yang mengeklaim adanya pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop.

Menurut tangkap layar itu, Nadiem menegaskan uang pengadaan laptop Rp 11 trilun dibagi dua dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Namun, setelah ditelusuri artikel tersebut merupakan hasil manipulasi.

Sebagai konteks, Kejaksaan Agung sedang menyidik dugaan korupsi program pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan yang dilaksanakan Kemendikbud Ristek pada 2019-2022.

Proyek pengadaan laptop Chromebook tersebut menelan anggaran sekitar Rp 9,9 triliun.

Unggahan berupa tangkap layar artikel yang mengeklaim Nadiem membagi dua uang Rp 11 triliun untuk pengadaan laptop dengan Jokowi, dibagikan akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.

Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel yang terbit pada 28 Mei 2025 berjudul, "Nadim Makarim uang pengadaan laptop sebesar 11 Triliun Bagi Dua sama Pak Jokowi Gibran saksinya di Solo".

Dalam sebuah video wawancara singkat atau doorstop interview bersama jurnalis, Kamis (15/05/2025),pukul 10.27 WIB, di depan Kantor Wali Kota Bengkulu Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan memberikan penjelasan mengenai pajak daerah, khususnya soal opsen pajak. Namun di akhir video di menit ke 01.16 hingga 01.22 terekam pernyataan Helmi Hasan  yang menyinggung akan take down media .

“Dan bagi media-media yang sudah bikin berita hoaks tolong di-take down, kalau dak tu medianya kito take down“.

Pernyataan tersebut selintas seperti sebuah candaan bagi Gubernur dan beberapa pihak yang hadir. Apalagi di akhir video sempat terdengar beberapa orang tertawa. Namun bila dikaji secara literal, pernyataan tersebut menimbulkan tafsir seperti sebuah ancaman terhadap kebebasan pers di Bengkulu. Seperti disampaikan Ketua AJI Bengkulu, Yunike Karolina, Sabtu (17/05/2025).

Ia memberikan penilaian kritis bahwa pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap kerja jurnalistik dan mencederai prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Oleh karenanya, AJI Bengkulu mengecam keras pernyataan Gubernur Helmi Hasan yang dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap media.

Menurutnya, pernyataan Helmi Hasan merupakan salah satu bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik, yang seharusnya dilindungi, bukan dibungkam. Lebih lanjut, ia menambahkan, tekanan terhadap media, terlebih dilakukan oleh pejabat negara, mencerminkan kemunduran komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik. menjelaskan bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya sudah diatur secara sah dan beradab.

“Bila terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, maka jalur penyelesaian yang sah telah diatur melalui hak jawab atau hak koreksi, pengaduan kepada Dewan Pers, proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yunike,

Yunike juga menekankan bahwa tidak sembarang pihak,termasuk pejabat publik berwenang menyatakan suatu berita sebagai hoaks tanpa dasar sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Suatu informasi hanya bisa dinyatakan hoaks setelah melalui verifikasi fakta yang ketat, penilaian dari lembaga berwenang seperti Kementerian Kominfo, kepolisian (dalam konteks pidana), atau lembaga cek fakta independen serta proses hukum jika menyangkut sengketa informasi atau pencemaran nama baik,”.

AJI Bengkulu sempat mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:

Mengecam segala bentuk ancaman dan intimidasi terhadap media massa, baik yang bersifat verbal maupun tindakan nyata lainnya;

Mendesak pejabat terkait untuk segera mengklarifikasi dan mencabut pernyataannya secara terbuka, serta menghormati prinsip kemerdekaan pers

Mendorong seluruh insan pers untuk tetap teguh bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, prinsip keberimbangan, verifikasi, dan kepentingan publik;

Mengimbau Dewan Pers untuk memberikan perhatian serius terhadap pernyataan ini, guna menjaga marwah dan fungsi pers yang bebas dan independen;

Mengajak masyarakat luas untuk tetap mendukung pers yang profesional, karena pers yang merdeka adalah fondasi penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial.

Sementara itu, mengutip wawancara bersama anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PAN, Teuku Zulkarnain. Ia angkat suara dan berupaya menegaskan bahwa ucapan tersebut telah disalahartikan. Menurut Teuku, pernyataan Helmi Hasan bukanlah sebuah bentuk intimidasi atau serangan terhadap media, melainkan sebuah respon atas narasi-narasi keliru yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait isu kenaikan pajak kendaraan bermotor.

“Pak Helmi itu dua periode jadi Walikota dan sekarang jadi Gubernur. Hubungan beliau dengan media sangat baik. Selama ini, beliau selalu menganggap media sebagai teman, saudara, bahkan mitra,”

Akun Facebook “Postingan Seputar Info bantuan terupdate 2025” pada Jumat (16/5/2025) membagikan tautan [arsip] pendaftaran Bansos Digital Kemensos.
Unggahan disertai narasi:
“📢 BANSOS RESMI KEMENSOS — DAFTAR SEKARANG!
💸 Rp1.500.000 Bantuan Tunai Siap Disalurkan!
📲 Pendaftaran 100% Online. Tanpa Calo. Tanpa Ribet.
🛡️ Resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia
👉 Untuk keluarga yang butuh, bantuannya nyata.
👉 Untuk masa depan yang lebih baik, mulai dari sini.
✅ Cek Hak Anda. ✅ Daftar Sekarang. ✅ Semua Gratis.”
“BANSOS GO DIGITAL. Pendaftaran Bansos Digital Kemensos Telah Dibuka! Bantuan Awal Senilai Rp1.500.000. Daftar sekarang! Pencairan langsung ke rekening dan e-wallet Anda.”
Hingga Sabtu (31/5/2025) unggahan telah disukai oleh hampir 300 pengguna dan menuai 29 komentar.

Kanal YouTube “KajianOnline” pada Rabu (30/4/2025) membagikan video [arsip] disertai judul dan sampul (thumbnail) berisi narasi:
“Pak Jokowi HISTERIS Sampai Masuk RS ! GOLKAR Resmi Dukung Keputusan MPR Soal Pemecatan Gibran !”
“Golkar Dukung Pemakzulan Gibran. Jokowi Histeris satu persatu sekutu berkhianat. Prabowo serahkan keputusan ke sidang MPR. Pak Jokowi jatuh sakit sampai masuk RS.

Berdasarkan pengamatan Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), video yang disertai narasi serupa juga dibagikan oleh akun TikTok “fak_01berita” [arsip] pada Rabu (21/5/2025).

Hingga Sabtu (31/5/2025) unggahan kanal YouTube “KajianOnline” telah disukai oleh 1.700-an pengguna dan menuai 1.000-an komentar. Unggahan TikTok “fak_01berita” telah mendapatkan hampir 12.000 tanda suka dan dikomentari 1.500 kali.