Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video tersebut secara menyeluruh, dari awal hingga akhir. Berdasarkan hasil peninjauan, tidak ditemukan adanya petunjuk atau informasi yang dapat membenarkan klaim bahwa video tersebut menampilkan momen penangkapan 700 kepala desa oleh KPK.

Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci “700 kepala desa ditangkap KPK” ke mesin pencari Google. Hasil pencarian tidak menunjukkan adanya pernyataan resmi dari pihak terkait, seperti KPK, kepolisian, maupun instansi berwenang lainnya. Selain itu, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Langkah selanjutnya, kami menelusuri video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke video identik yang diunggah kanal youtube “KompasTV Makassar” berjudul “Polda Sulsel Tetapkan 21 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Senilai 2 Milyar dari 3 Kasus” yang diunggah pada Kamis (14/11/2024).

Baca juga:KPK Periksa Gibrael Isaak Terkait Korupsi Dana Operasional Papua

Video serupa juga ditemukan di kanal YouTube “TV Radio Polri” dengan judul “31 Kasus Korupsi dengan 21 Tersangka Terungkap di Wilayah Hukum Polda Sulsel”, yang diunggah sehari sebelumnya, yakni Rabu (13/11/2024).

Pada video yang diunggah oleh kanal YouTube “KompasTV Makassar” cuplikan yang memperlihatkan sejumlah orang berbaju oranye dikawal oleh aparat terlihat mulai detik ke-01. Sementara itu, dalam video dari kanal “TV Radio Polri” adegan serupa muncul mulai detik ke-21.

Kedua video tersebut memberikan konteks yang sama, yaitu konferensi pers terkait 31 kasus korupsi, yang ditangani oleh Subdirektorat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Selatan, pada 12 November 2024. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Terkait kasus ini, sebagaimana diberitakan oleh Antara, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang mencakup berbagai bidang, mulai dari proyek konstruksi, kredit perbankan, hingga penyalahgunaan bantuan COVID-19. Penetapan tersangka ini disampaikan dalam ekspos kasus yang digelar di Mapolda Sulsel.

"Ada gabungan tiga LP (laporan polisi), jadi kita gabung jadi satu. Tersangkanya masih kita gabungkan tiga LP tersebut, jadi kita gabungkan 21 orang (tersangka) ini," ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol. Yudhiawan saat ekspos di Makassar, Selasa (12/11/2024).

Dalam kasus ini, penyelamatan uang negara (uang dan barang) senilai Rp8,7 miliar lebih, hasil perhitungan kerugian negara (PKN) sebesar Rp25,4 miliar lebih, dan potensi kerugian negara sebesar Rp59,4 miliar lebih, total keseluruhan senilai Rp84,8 miliar lebih.

Kembali pada klaim yang menyebut bahwa 700 kepala desa ditangkap oleh KPK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memastikan bahwa informasi yang ramai beredar di media sosial tersebut tidak benar. Komdigi secara tegas mengkategorikan klaim tersebut sebagai hoaks.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan bukti yang membenarkan klaim soal video yang diklaim momen penangkapan 700 kepala desa oleh Komisi Pemberantasan Koruopsi (KPK).

Konteks asli video tersebut adalah momen konferensi pers terkait 31 kasus korupsi yang ditangani oleh Subdirektorat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Selatan pada 12 November 2024. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Hingga Senin (16/6/2025), atau saat artikel pemeriksaan fakta ini ditulis, tidak ada satu pun berita yang melaporkan bahwa ada 700 kepala desa telah ditangkap oleh KPK. Jadi, klaim soal video yang diklaim momen penangkapan 700 kepala desa oleh KPK bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Disadur dari artikel cek fakta tempo.co.

Tim Cek Fakta Tempo menelusuri video tersebut, diketahui konteks dalam video itu merupakan bagian dari Rapat Dengar Pendapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK mengenai kasus pembunuhan yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Tidak membahas ijazah yang diduga palsu milik Jokowi.

Momen dalam video tersebut pernah diunggah oleh kanal YouTube TribunJatim Official pada Senin (22/8/2022) berjudul “Anggota DPR Benny Usulkan Kapolri Dinonaktifkan soal Ferdy Sambo, Diambil Alih Kemenko Polhukam.” Unggahan serupa juga dipublikasi oleh kanal tvOne News Agustus 2022.

Dalam rapat tersebut, Benny K. Harman yang merupakan anggota Komisi III DPR RI, menyarankan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara selama proses hukum kasus Ferdy Sambo berlangsung. Usulan ini disampaikan agar proses penyidikan bisa berjalan secara obyektif.

Unggahan video berisi klaim “DPR sarankan penonaktifan Kapolri, buntut kasus ijazah palsu Jokowi” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Dari pengamatan Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), isi video tidak terlihat realistis, salah satunya adanya api yang menyinari patung di dasar laut pada detik ke-41 hingga detik ke-47.

TurnBackHoax kemudian mengunduh video itu dan mengunggahnya ke alat pendeteksi AI dari Hive Moderation. Diketahui, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, kemungkinan atau probabilitasnya mencapai 96 persen.

Unggahan video disertai klaim “penemuan candi wisnu di bawah laut dekat Bali” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis full dari LPDP” ke kolom pencarian Google. Pencarian teratas mengarah ke laman lpdp.kemenkeu.go.id “Specialist and Subspecialist Doctor Scholarships 2025”.

Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran beasiswa beasiswa dokter spesialis dan subspesialis dilakukan melalui beasiswalpdp.kemenkeu.go.id, persyaratannya menyertakan dokumen:
- ijazah dokter spesialis,
- sertifikat kemampuan bahasa Inggris, dan
- surat tanda registrasi (STR) dokter spesialis.

Tautan dalam unggahan akun Facebook “Program Beasiswa” tidak mengarah ke laman resmi LPDP. Warganet justru diminta mengisi data pribadi seperti nama lengkap, provinsi asal, usia, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Saat proses dilanjutkan, pengguna diminta memasukkan kode OTP dari aplikasi Telegram.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran beasiswa LPDP dokter spesialis dan subspesialis” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)