Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar Tyson sedang memeluk seorang perempuan. Gambar tersebut identik dengan foto di laman Getty Images ini.

Foto tersebut memperlihatkan momen Tyson dan putrinya, Mikey Tyson, saat menghadiri peluncuran film Mike Tyson: Undisputed Truth di Pantages Theater, Los Angeles, California, AS, pada 8 Maret 2013.

Momen tersebut diabadikan oleh fotografer Gregg DeGuire.

Setelah ditelusuri, kabar soal Tyson akan memberikan 10 juta dollar AS kepada pria yang menikahi putrinya sudah muncul sejak 2020.

Dikutip dari Guardian, kabar itu pertama kail muncul dari sebuah artikel di media Hit News. 

Tyson membantah informasi tersebut dan meminta Hit News menghapus artikel yang disebutnya palsu itu. 

Dilansir Checkyourfact, juru bicara Tyson, Joann Mignano, membantah informasi tersebut. Hal itu disampaikan Mignano kepada kantor berita The Caller melalui pesan email. 

“Sama sekali tidak ada kebenaran dalam hal ini,” kata Mignano. 

Adapun Tyson memiliki empat anak perempuan yakni Mikey, Rayna, Milan dan Exodus. Namun, Exodus, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pada 2009 di usia empat tahun.

Narasi bahwa Mike Tyson akan memberikan 10 juta dollar AS kepada pria yang menikahi putrinya adalah hoaks.

Tyson mengatakan, informasi tersebut tidak benar dan telah meminta media yang mengunggah artikel palsu itu untuk menghapusnya.

Terdapat watermark "moazabutahaa" pada video tersebut. Setelah ditelusuri, watermark itu merujuk ke akun Instagram jurnalis Gaza, Moaz Abu Tahaa @moazabutahaa.

Video itu dibagikan oleh @moazbutahaa pada 21 Mei 2024 dengan takarir (caption) bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai berikut:

Tiga orang syahid (anak-anak) dan sejumlah korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit Kuwait akibat pengeboman pesawat pengintai sekelompok warga di kamp Yabna di pusat kota Rafah, sektor selatan.

Screenshot Tangkapan layar video dari jurnalis Gaza, Moaz Abu Tahaa

Berdasarkan unggahan tersebut, Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri dan menemukan akun Facebook Kuwait Specialized Hospital yang beralamat di Rafah, Palestina.

Pada 21 Mei 2024, akun Kuwait Specialized Hospital mengunggah foto yang menunjukkan tiga anak dalam video @moazbutahaa.

Foto itu dibagikan dengan caption bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai berikut:

Mendesak / Kedatangan 3 syuhada (anak-anak) dan sejumlah korban luka-luka ke Rumah Sakit Spesialis Kuwait akibat pesawat pengintai menembaki sekelompok warga di dekat persimpangan Awadallah di kamp Yabna, Rafah tengah.

Screenshot Tangkapan layar foto yang diunggah akun Facebook Kuwait Specialized Hospital

Penelusuran lebih lanjut menemukan artikel Middle East Eye yang memberitakan kematian tiga orang anak di Rafah pada 21 Mei 2024 akibat serangan udara di kamp pengungsian Yabna. Artikel itu mengutip laporan Al Jazeera Arabic.

Narasi soal tiga anak laki-laki di Rafah berpura-pura mati untuk membuat video palsu tentang dampak serangan Israel adalah hoaks.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, anak-anak dalam video itu benar-benar tewas karena serangan udara Israel di Rafah pada 21 Mei 2024.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim Bank Kalteng membuka pendaftaran undian berhadiah dengan mengunjungi saluran informasi resmi Bank Kalteng, salah satunya adalah akun resmi Bank Kalteng @bankkalteng.
Akun Instagram @bankkalteng mengunggah imbauan untuk nasabahnya agar mewaspadai penipuan pendaftaran undian berhadian melalui media sosial dan meminta untuk mengabaikan pihak yang meminta indetitas perbankan seperti PIN, OTP No Kartu ATM dan lain-lain.
Berikut keterangan unggahan tersebut.
"WASPADA PENIPUAN ‼️‼️
Hai Pahari,
Bank Kalteng tidak Pernah “Menelpon, Mengirim Pesan, Membuat Pengumuman PENDAFTARAN UNDIAN BERHADIAH melalui Media Sosial Pribadi/Perorangan”.
JAGA DATA PRIBADI ANDA.
Abaikan Pesan atau Telpon yang meminta PIN, OTP No Kartu ATM dan lain-lain.
#BankKalteng #BankJeAyunItah #BankKaltengMajuTerdepanLuarBiasa #BankKaltenfSemakinBerkah #BankKaltengBeStongerBeFaster #WaspadaPenipuan #KeamananNasabah #JagaDataPribadiAnda".
 
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim Bank Kalteng buka pendaftaran undian berhadiah tidak benar.
Bank Kalteng meminta masyarakat mewaspadai penipuan pendaftaran undian berhadian melalui media sosial dan meminta untuk mengabaikan pihak yang meminta indetitas perbankan seperti PIN, OTP No Kartu ATM dan lain-lain.
 

Berdasarkan penelusuran Tempo, Syafuan Rozi merupakan seorang peneliti yang banyak mempublikasikan riset tentang konflik di Indonesia. Ia juga menulis beberapa buku di antaranya Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Merentas Jalan Panjang Perdamaian: Negara & masyarakat dalam resolusi konflik, dan Hubungan negara & masyarakat dalam resolusi konflik di Indonesia: kasus Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.

Tempo menghubungi Syafuan Rozi melalui telepon untuk mengkonfirmasi mengenai konten di X tersebut. Menurut Syafuan, isi konten “Tindakan tegas terhadap gerakan OPM memang diperlukan karena eskalasi makin tinggi” tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks hasil wawancaranya yang dimuat di situs Bacaini edisi 22 April 2024. “Yang dikutip di Twitter itu oversimplifikasi (penyederhanaan secara berlebihan),” kata Syafuan kepada Tempo. 

Artikel berita itu, kata Syafuan, terbit pasca Panglima Militer mengubah terminologi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penetapan ini diberlakukan seiring dengan terbitnya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 tertanggal 5 April tahun 2024. Surat tersebut berisikan bahwa Panglima TNI memerintahkan kepada Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari untuk menggunakan kembali sebutan OPM. 

Tim Cek Fakta Tempo membaca ulang artikel di situs Bacaini berjudul “OPM dan Berlakunya Operasi Militer di Papua, BRIN: Waktunya Terapi Kejut”. Dalam artikel itu, Syafuan menyebut bahwa operasi militer harus sembari mempersiapkan dialog Papua jilid II. 

Menurut Syafuan, perubahan dari KKB menjadi OPM sebagai legitimasi agar TNI dapat melakukan operasi militer. Akan tetapi dia menekankan, salah satu bagian dari resolusi konflik adalah berupaya agar pihak-pihak yang berkonflik mau ditarik untuk berdialog secara damai. Sehingga operasi militer yang dilakukan haruslah bentuk pertempuran yang terukur dengan tujuan untuk mengajak pihak yang berkonflik untuk berdialog. 

“Nah ini yang dipotong (dalam konten X), Seolah-olah saya hanya menganjurkan tempur saja, serang saja, atau opsi militer saja,” ujarnya.

Dialog tersebut, kata dia, merupakan bentuk soft power dengan memperbaiki hal-hal yang selama ini dituntut oleh rakyat Papua. Indonesia, kata dia, dapat mengajak pihak ketiga untuk menjembatani dialog tersebut. 

Kritik dari Masyarakat Sipil

Penggantian dari KKB menjadi OPM menurut sejumlah masyarakat sipil dapat berdampak buruk pada situasi kemanusian di Papua. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan pendekatan yang dibangun akan bergeser dari pendekatan yang berbasis penegakan hukum menjadi penggunaan kekuatan militer. Hal tersebut pun berkonsekuensi bahwa militer akan dikerahkan dengan skala yang lebih besar menuju daerah-daerah pos konflik di Papua.

Padahal cara-cara berbasis militerisme semacam ini terbukti tidak efektif dan berimbas signifikan terhadap perbaikan situasi kemanusiaan di Papua. Korbannya tidak hanya dari kelompok bersenjata melainkan juga warga sipil. 

Kontras mencatat dalam medio tiga bulan terakhir saja yakni Januari hingga Maret 2024, setidaknya terdapat 8 warga sipil yang menjadi korban dari kekerasan dan kontak tembak di Papua. Pada Oktober 2021 lalu, dua anak yakni Nopelinus Sondegau (2 tahun) dan Yoakim Mazau (6 tahun) juga menjadi korban tembak di Intan Jaya. 

Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim kepada Tempo mengungkapkan, perubahan istilah tersebut bisa memicu peningkatan eskalasi kekerasan di wilayah tersebut. Dia menegaskan bahwa penggunaan istilah OPM oleh TNI memiliki implikasi terhadap pengakuan terhadap eksistensi OPM sebagai entitas politik yang berusaha untuk mendirikan negara sendiri. Karena itu, terminologi yang digunakan oleh TNI akan mempengaruhi pendekatan penyelesaian konflik di Papua.

Pakar militer Beni Sukandis mengatakan bahwa perubahan nama KKB menjadi OPM tidak akan secara signifikan menyelesaikan konflik di Papua. Dia berpendapat bahwa TNI seharusnya lebih mengutamakan pendekatan politik.

Beni menganggap bahwa selama ini pemerintah keliru dalam memandang penyelesaian masalah Papua. Dia menjelaskan bahwa akar masalah separatis Papua sebagian besar berasal dari ketidakpuasan terhadap hak politik dan ekonomi rakyat Papua yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, kutipan pernyataan Syafuan Rozi  “Pemberlakuan operasi militer kepada gerakan OPM memang diperlukan, mengingat eskalasi konflik Papua yang terus meninggi” adalah menyesatkan.

Perubahan dari KKB menjadi OPM sebagai legitimasi agar TNI dapat melakukan operasi militer. Akan tetapi Syafuan menekankan, salah satu bagian dari resolusi konflik adalah berupaya agar pihak-pihak yang berkonflik mau ditarik untuk berdialog secara damai. Sehingga operasi militer yang dilakukan haruslah bentuk pertempuran yang terukur dengan tujuan untuk mengajak pihak yang berkonflik untuk berdialog.