Pernyataan Chandra Hamzah disampaikan dalam sidang gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara 142/PUU-XXII/2024 pada Rabu 18 Juni 2025. Ia dihadirkan sebagai ahli.

Video aslinya dapat dilihat melalui pewartaan Kompas TV ini pada menit ke-48.

Dalam pemaparannya, Chandra tidak bermaksud mendorong pemidanaan penjual pecel lele. Saat itu, dia mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dinilai ambigu dan tidak jelas.

Pasal 2 Ayat (1) mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Chandra menekankan bahwa dalam merumuskan delik tidak boleh ambigu dan ditafsirkan secara analogi sehingga tidak melanggar asas legalitas lex certa.

"Kesimpulannya adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor, kalau saya berpendapat, untuk dihapuskan karena rumusannya melanggar asas lex certa, perbuatan apa yang dinyatakan sebagai korupsi," ujar Chandra.

Kemudian, Pasal 3 mengatur tentang setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut dia, Pasal 3 UU Tipikor menjadi persoalan karena memuat frasa "setiap orang" yang dinilai bisa mengingkari esensi korupsi. Sebab, tidak setiap orang memiliki kekuasaan yang korup.

Pasal tersebut juga menegaskan jabatan atau kedudukan yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ia menyarankan untuk mengganti frasa "setiap orang" dengan "Pegawai Negeri" dan "Penyelenggara Negara" sebagaimana rekomendasi United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC).

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, usai sidang, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2024, Alexander Marwata turut meluruskan narasi soal penjual pecel lele.

Menurut Alex, hal ini penting dipahami oleh seluruh penegak hukum agar UU Tipikor tidak dimaknai sebagai pasal sapu jagat yang bisa mempidanakan semua orang, termasuk pedagang pecel lele.

"Pokoknya kalau ada kerugian negara langsung korupsi. Enggak gitu lah, bukan begitu. Ini yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum. Tidak setiap ada kerugian negara, baik di pemerintah maupun di BUMN, itu langsung menjadi perkara korupsi," ujarnya.

Pernyataan Chandra Hamzah mengenai penjual pecel lele di trotoar bisa dijerat UU Tipikor dipahami secara keliru.

Chandra memberi contoh penerapan pasal ambigu pada UU Tipikor, bukan mendorong pemidanaan penjual pecel lele.

Sebaliknya, ia mengusulkan mengganti frasa “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor, karena tidak setiap orang memiliki kekuasaan atau jabatan yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian negara atau korup.

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.

Tautan tersebut mengarah ke situs yang meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor akun Telegram aktif.

Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data pribadi. Awas, jangan masukkan data pribadi ke situs tersebut.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memang mengadakan penyaluran rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap.

Diberitakan Kompas.com, Kementerian PKP menunjuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengatur penyaluran 25.000 unit rumah tersebut.

BP Tapera mengalokasikan sebanyak 25.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor non-formal atau pekerja berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income).

Syarat utama pengajuan FLPP bagi MBR berpenghasilan tidak tetap adalah surat keterangan penghasilan sebagai pengganti slip gaji.

Surat keterangan tersebut harus diketahui dan ditandatangani kepala desa/lurah setempat. Selanjutnya, surat dan dokumen lainnya diserahkan kepada bank penyalur.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis dari pemerintah adalah hoaks.

Pemerintah melalui Kementerian PKP memang mengadakan program subsidi 25.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pendaftaran program tersebut tidak melalui tautan yang disebarkan di Facebook.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com melalui Google Search, tidak ditemukan pemberitaan yang menyebut Noel meminta KPK segera menangkap Jokowi.

Penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan reverse image search, diketahui bahwa tangkapan layar itu memanipulasi artikel di laman Gelora News ini, yang tayang pada Kamis (21/8/2025).

Penelusuran menemukan fakta bahwa artikel aslinya berjudul "Noel Ditangkap KPK, Pengaruh Sihir Jokowi Sirna".

Artikel itu memuat pendapat dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi terkait penangkapan Noel oleh KPK.

Menurut Adhie, penangkapan Noel merupakan langkah berani KPK yang harus diapresiasi. Sebab, selama ini Noel dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi.

Adhie juga berpendapat, penangkapan Noel membuat Jokowi cemas karena pengaruhnya di pemerintahan mulai hilang.

Tidak ada satu pun pembahasan yang menyatakan Noel Ebenezer meminta KPK menangkap Jokowi karena menerima aliran dana.

Noel juga tidak menyatakan memiliki bukti transfer yang menjadi bukti keterlibatan Jokowi sebagaimana narasi dalam unggahan hoaks itu.

Judul artikel yang mengeklaim Immanuel Ebenezer meminta KPK segera menangkap Jokowi merupakan konten hasil manipulasi.

Artikel aslinya berjudul "Noel Ditangkap KPK, Pengaruh Sihir Jokowi Sirna" yang tayang di Gelora News pada 21 Agustus 2025.

Artikel tersebut memuat opini dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi terkait penangkapan Noel dan pengaruh Jokowi di pemerintahan. 

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan pengunjuk rasa berhasil memasuki Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).

Terdapat laporan mengenai kericuhan di berbagai titik, seperti pembakaran sepeda motor di depan Gedung DPR RI dan perusakan pos polisi di Jalan Gerbang Pemuda.

Akan tetapi, tidak ada laporan demonstran berhasil menembus masuk ke Gedung DPR RI.

Sementara itu, Kompas.com menemukan video mirip yang diambil dari sudut pandang lain. Video itu diunggah oleh akun TikTok ini pada 13 Agustus 2025.

Menurut keterangan yang dicantumkan, video tersebut diambil saat demonstran memasuki Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam unjuk rasa 13 Agustus 2025.

Kemiripan dapat dilihat dari keberadaan orang yang duduk di meja podium. Orang itu mengenakan topi putih, kemeja abu-abu, dan celana jeans.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim pengunjuk rasa berhasil memasuki Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) adalah hoaks.

Tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan pengunjuk rasa berhasil memasuki Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).

Adapun, video yang dicantumkan dibagikan dengan konteks keliru. Video itu menunjukkan demonstran memasuki Gedung DPRD Pati pada 13 Agustus 2025.