Beredar sebuah klaim bahwa pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan bertujuan untuk memudahkan Cina Menguasai Indonesia.

Namun setelah dilakukan penelusuran klaim tersebut tidak benar.

Menyadur dari artikel Tempo faktanya, berdasarkan pemberitaan yang dapat diverifikasi, tidak ada rencana pembangunan pemukiman khusus untuk warga Cina di IKN. Menurut Kontan.co.id, Agung Sedayu Group adalah salah satu investor swasta dalam negeri yang berinvestasi dalam pengembangan IKN untuk membangun mall, hotel, dan perkantoran. Sementara itu, Agung Podomoro membangun permukiman di sekitar IKN, yaitu di Kota Samarinda dan Balikpapan, sebagaimana dilaporkan Kata Data. Di sisi lain, Liputan6.com melaporkan bahwa Lippo Group berinvestasi dengan membangun rumah sakit dan fasilitas pendidikan di IKN.

Meskipun narasi terkait tahap pencaplokan Indonesia oleh Cina telah terbantahkan, pengembangan IKN tetap mendapat kritik dari masyarakat, termasuk mengenai dampak lingkungan, perizinan di bidang investasi, dan penanganan masyarakat terdampak.

Dengan demikian klaim tersebut tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Narasi yang beredar di media sosial mengenai sembilan tahap pencaplokan Indonesia oleh Cina melalui IKN adalah klaim yang keliru. Klaim-klaim tersebut telah dibantah oleh informasi terverifikasi dari sumber-sumber yang kredibel. Meskipun pengembangan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, memicu kontroversi dan kritik, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Cina menggunakan proyek ini untuk mencaplok Indonesia.

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube TVOne yang berjudul “143 dari 177 Negara Terima Palestina Sebagai Anggota Baru PBB | Kabar Pagi tvOne”.

Sebanyak 143 negara memberi suara mendukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina yang digelar Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (10/5). Resolusi tersebut nantinya akan memberikan "hak dan keistimewaan" baru kepada Palestina dan meminta Dewan Keamanan (DK) untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota ke-194 PBB.

Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai Palestina menjadi keanggotaan PBB. Dalam laman resmi PBB, tidak terdapat negara Palestina dalam urutan negara keanggotaan PBB.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com dengan teknik reverse image search, gambar tersebut identik dengan unggahan di laman Pikiran Rakyat ini.

Artikel aslinya berjudul "Menag Yaqut Cholil Qoumas Diminta Turun dari Jabatannya, Buntut Ucapan Selamat Lebaran".

Berita itu membahas beberapa komentar warganet yang mengkritik pernyataan Yaqut saat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada 2022.

Beberapa warganet menyoroti perkataan Yaqut yang mengklaim dirinya memimpin organisasi dengan 7 juta anggota.

Sementara, narasi soal dana haji untuk pembangunan IKN sudah muncul sejak 2022.

Dikutip dari Kemenag.go.id, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin memastikan narasi itu hoaks. 

"Itu fitnah dan menyesatkan. Narasi Menag minta dana haji untuk IKN itu hoaks," kata Fauzin. 

Ia menuturkan, Menag tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan dana haji di luar keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, hal itu bukan kewenangan Menag.

"Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji," ujar Fauzin.

Narasi soal permintaan Menag kepada masyarakat agar mengikhlaskan dana haji untuk pembangunan IKN adalah hoaks.

Informasi keliru itu telah muncul sejak 2022. Menag tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan dana haji di luar keperluan penyelenggaraan ibadah haji.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran undian berhadiah dari Bank Nagari, dengan memeriksa saluran informasi resmi Bank Nagari, akun Instagram resmi Bank Nagari @banknagari.co.id mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipian berkedok undian berhadiah.
Jika promo mewajibakan memberikan data rahasia seperti PIN ATM atau mobile banking, kode OTP sudah pasti informasi tersebut adalah penipuan.
Masyarakat diminta untuk mewaspadai penipuan program promo dengan mengaku sebagai pihak Bank Nagari, masyarakat pun diminta hanya mempercayai informasi yang berasal dari sumber resmi Bank Nagari.
Berikut keterangannya:
"Waspada sama yang suka ngaku-ngaku, karena bisanya yang suka ngaku-ngaku itu tukang tipu !!
Ngakunya dari bank, ngakunya punya program promo yang untung ini itu, ngakunya harus isi formulir lewat link ga jelas... eh endingnya nyolong identitas dan data pribadi
makanya hanya percaya sama yang resmi-resmi aja
Cerdas bersosial media !!".
Unggahan akun Instagram Bank Nagari meminta masyarakat berhati-hati terhadap situs dan media sosial palsu, situs resmi Bank Nagari hanya pada www.banknagari.co.id sedangkan media sosial resmi Facebok dan Instagram hanya banknagari.co.id, sehingga informasi di luar saluran informasi resmi tersebut tidak boleh dipercaya.
Masyarakat juga diminta untuk tidak mengisi formulir yang meminta data pribadi seperti nomor PIN, kode OTP, password mobile banking dan data pribadi lainnya. Hal ini sebagai langkah waspada terhadap pencurian data melalui metode Social Engineering.
Penelusuran juga dilakukan pada situs resmi Bank Nagari banknagari.co.id yang mengarah pada tulisan "Waspada Soceng".
Tulisan banknagari.co.id menyebutkan, tindak kejahatan soceng, membuat pelaku mendapatkan akses ke aplikasi Mobile Banking, ATM, atau bahkan mengendalikan smartphone korban, sehingga menyebabkan kerugian finansial.
Hindari menjadi korban soceng dengan cara :
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim pendaftaran undian berhadiah dari Bank Nagari tidak benar.
Promo yang mewajibakan memberikan data rahasia seperti PIN ATM atau mobile banking, kode OTP sudah pasti informasi tersebut adalah penipuan.