Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Pemerintah Batasi Telepon-Video pada WhatsApp” ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, dilansir dari Komdigi, dalam artikelnya yang berjudul “Menkomdigi Tegaskan Tidak Ada Rencana Pemerintah Batasi WhatsApp Call dan VoIP” yang diunggah pada Jumat (18/7/2025), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa tidak ada rencana dari pemerintah untuk membatasi layanan panggilan suara dan video.

Meutya Hafid juga menjelaskan bahwa Menkomdigi menerima usulan dari beberapa kalangan, diantaranya dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), yang menyampaikan pandangan terkait penataan ekosistem digital, termasuk relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

Unggahan berisi narasi “Pemerintah akan batasi Telepon-Video pada WhatsApp” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) sebelumnya sudah mengusut kebenaran klaim serupa lewat artikel “[SALAH] Tarif Denda Tilang Terbaru” yang tayang pada Minggu (25/11/2024).

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, Divisi Humas Polri melalui akun Instagram resminya (@divisihumaspolri) memastikan bahwa informasi itu tidak benar alias hoaks. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak pernah memberikan instruksi kepada jajaran Kepolisian Negara RI seperti informasi yang beredar tersebut, Sabtu (30/1/2021).

Unggahan berisi narasi “biaya denda tilang terbaru” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) sebelumnya sudah mengupas klaim mengenai TNI di Gaza lewat artikel “[SALAH] TNI Eksekusi Tentara Israel-AS di Gaza Selatan” yang tayang Selasa (22/7/2025). Faktanya, TNI tidak pernah mengirimkan pasukan ke Gaza, kendati pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan hal itu.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “TNI tantang Israel berperang” ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai klaim TNI yang menantang pasukan Israel untuk perang besar-besaran.
Berdasarkan penelusuran tangkapan layar video menggunakan Google Lens, diketahui kalau unggahan akun Facebook “Umbu EL Bara” merupakan kumpulan dari beberapa momen yang tidak saling berkaitan, antara lain:
cbsnews.com: Berita yang tayang Selasa (6/5/2025) ini menjelaskan mengenai rencana Israel untuk menguasai seluruh Gaza dan akan memaksa warga Palestina pindah ke Gaza Selatan.
themalteseherald.com: Berita yang tayang Sabtu (10/5/2025) ini menjelaskan mengenai Israel yang merebut kota Majdoulia di selatan Suriah setelah sebelumnya merebut kota Jamla.
YouTube UNIFIL 23P dan YouTube Agus Merdeka Putra: Momen kontingen Indonesia yang menjuarai Small Arms Shooting Competition (SASCO) yang diselenggarakan oleh UNIFIL di Lebanon, Jumat (4/3/2022).

Unggahan video berisi klaim “TNI perdamaian tantang Israel untuk perang besar” adalah konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.
Untuk diketahui, ada perubahan sistem pengambilan gaji pensiunan beralih dari Bank SMBC menjadi ke PT Pos Indonesia yang berlaku mulai Juli 2025. Corporate Secretary PT Pos Indonesia Tata Sugiarta membenarkan perubahan tersebut.
Selain 142.000 pensiunan yang sebelumnya terhubung dengan Bank SMBC, pencairan dana pensiun dilakukan seperti biasa.
"Jadi, yang bisa ambil pensiunan di kantor pos itu 142.000 orang, selected saja, tersebar di seluruh Indonesia," ungkapnya, sebagaimana diwartakan kompas.com, Kamis (3/7/2025).
PT Pos Indonesia membantah narasi mengenai penyaluran dana pensiun hanya melalui kantor pos.
“Beredar informasi bahwa penyaluran dana pensiun hanya bisa dilakukan di Kantor Pos. Informasi tersebut TIDAK BENAR. Faktanya, PT TASPEN (Persero) memiliki 44 Mitra Bayar terpercaya untuk melayani penerima manfaat pensiun, yang terdiri dari 43 mitra Perbankan dan 1 mitra Kantor Pos,” tulis PT Pos Indonesia di akun Instagram resminya “posindonesia.ig” pada Sabtu (19/7/2025).

Unggahan berisi klaim “dana pensiun hanya bisa diambil melalui kantor pos” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)