Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah oleh Gelora News dengan foto dan tanggal yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Pendukung Jokowi Mulai Retak dari Dalam"
Artikel tersebut sama sekali tidak membahas permintaan Jokowi pada Ketua KPK untuk menangguhkan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Artikel itu membahas pernyataan peneliti media dan politik Buni Yani terkait keretakan internal pada pendukung Jokowi.

Postingan artikel mantan presiden Jokowi meminta Ketua KPK menangguhkan penahanan pada Yaqut Cholil Qoumas adalah hoaks.

Sebagai informasi, mengutip Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, imunisasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari penyakit tertentu, biasanya lewat pemberian vaksin.

Menukil situs Kemenkes, ada 14 jenis vaksin yang diberikan pada imunisasi rutin. Antara lain BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk penyakit tuberkulosis (TB), DPT-Hib untuk penyakit difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b.

Kemudian, imunisasi Hepatitis B, MMR dan MR untuk campak rubella, OPV atau vaksin polio tetes serta IPV dan IPV2 atau vaksin polio suntik, vaksin TT, DT, dan td untuk penyakit difteri tetanus, vaksin Japanese Encephalitis (JE) untuk penyakit radang otak, serta HPV, PCV, dan Rotavirus.

Kembali pada pembahasan klaim video, Pongrekun menyoroti bahwa imunisasi pada anak dapat menyebabkan autisme. Untuk membuktikan klaim Pongrekun, Tirto menelusuri berbagai penelitian ilmiah yang secara khusus membahas kaitan antara imunisasi dan Autism Spectrum Disorder (ASD).

Berbagai studi justru menunjukkan tidak ada bukti hubungan keduanya. Misalnya, penelitian Hornig M, dkk. (2008) yang menganalisis sampel jaringan usus besar untuk mendeteksi RNA Virus Campak. Dari 25 anak dengan autisme dan 13 anak bukan autisme sebagai kelompok kontrol, masing-masing hanya satu anak yang ditemukan memiliki RNA Virus Campak. Artinya, tidak ada korelasi antara vaksin campak dengan autisme.

Begitu juga riset Kreesten Meldgaard Madsen, dkk. (2002) yang melibatkan lebih dari 537 ribu anak dalam rentang tahun 1991-1998. Hasilnya, tidak ditemukan kaitan antara usia saat vaksinasi, jarak waktu sejak vaksinasi, maupun tanggal pemberian vaksin dengan ASD.

Penelitian lain oleh Richler J, dkk. (2006) yang melibatkan 351 anak dengan ASD juga menegaskan hal serupa. Mereka mencatat bahwa tidak ada hubungan antara ASD dengan imunisasi.

Adapun kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), melansir Ayo Sehat Kemenkes, berupa gejala ringan yang biasanya akan sembuh dalam 1-2 hari tanpa diberi obat, berupa reaksi lokal maupun sistemik.

Reaksi lokal merupakan gejala-gejala yang muncul di area tubuh yang disuntik, seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan. Sementara reaksi sistemik berupa sakit kepala, demam, merasa lemas, dan tidak enak badan setelah pemberian vaksin.

Dalam kasus yang jarang, KIPI berat dapat muncul akibat reaksi sistem imun terhadap vaksin. Kondisi ini bisa berupa alergi berat (anafilaksis), penurunan trombosit, kejang, maupun otot melemah. Namun, seluruh gejala tersebut bisa ditangani sehingga tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan.

KIPI dapat diminimalisir dengan menghindarkan anak dari melakukan aktivitas berat sebelum imunisasi untuk mengurangi rasa lelah setelah penyuntikan. Kemudian, hindari anak dari paparan panas yang berlebihan seperti mandi air panas atau berada di ruangan yang terlalu panas.

Jangan menekan atau menggosok bekas suntikan dan area di sekitarnya untuk mencegah terjadinya peradangan dan infeksi. Terakhir, jika ingin memberi anak obat atau suplemen setelah imunisasi, harap dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter.

Lebih lanjut, Dokter Andreas Wilson Setiawan, M.Kes juga menyatakan bahwa secara ilmiah tidak ada kaitan antara pemberian vaksin dengan kejadian autisme. Ia menekankan pentingnya memahami terlebih dahulu apa itu autisme dan apa saja penyebab dari kondisi tersebut.

Menurut Andreas, berdasarkan PPDGJ-III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III), autisme adalah gangguan perkembangan pervasif yang muncul sebelum usia tiga tahun. Gangguan ini ditandai dengan masalah dalam interaksi sosial, komunikasi, serta perilaku yang terbatas dan berulang.

“Autisme sendiri terdiri dari tiga area kelainan utama,” jelasnya.

Pertama, interaksi sosial, seperti kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan, kurangnya kontak mata, hingga kesulitan memahami emosi orang lain. Kedua, komunikasi, yang mencakup keterlambatan bicara, kesulitan memahami bahasa, hingga kesulitan membaca bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Ketiga, perilaku, misalnya minat obsesif pada benda tertentu, gerakan tubuh yang berulang, atau rutinitas yang kaku.

dr. Andreas menambahkan bahwa penyebab autisme bersifat multifaktorial. Faktor genetik dan epigenetik berperan melalui fungsi sinapsis dan neurotransmisi di otak. Di sisi lain, faktor non-genetik juga dapat berpengaruh, seperti paparan logam berat atau bahan kimia dalam makanan dan air minum, serta paparan obat-obatan tertentu selama kehamilan, misalnya asam valproat dan thalidomide.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa isu vaksin menyebabkan autisme berawal dari sebuah artikel tahun 1998 di jurnal The Lancet yang ditulis Andrew Wakefield. “Penelitian itu mengklaim adanya hubungan antara vaksin MMR dan autisme, tetapi terbukti cacat metodologi, hanya menggunakan 12 anak sebagai sampel, serta penuh konflik kepentingan dan manipulasi data,” terang Andreas.

Artikel tersebut kemudian ditarik kembali, dan Wakefield kehilangan izin praktik medisnya.

Berdasarkan penelusuran fakta oleh Tirto, pernyataan yang menyebut imunisasi dapat menyebabkan autisme tidak didukung bukti ilmiah.

Sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim.

KIPI memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat.

Dokter Andreas Wilson Setiawan, M.Kes juga menyatakan bahwa secara ilmiah tidak ada kaitan antara pemberian vaksin dengan kejadian autisme.

Maka, klaim yang disampaikan dalam video tersebut salah dan menyesatkan (false & misleading).

==

Artikel ini telah ditinjau oleh dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes.

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Berdasar informasi Kementrian Kesehatan RI, vaksin HPV adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi perempuan dari risiko terinfeksi Human Papillomavirus, penyebab utama kanker leher rahim atau serviks.

Infeksi virus ini yang dapat menular melalui hubungan seksual, berganti-ganti pasangan seksual, merokok, dan memiliki riwayat keluarga dengan kanker serviks.

Kanker serviks menjadi kanker paling umum nomor dua bagi perempuan Indonesia, setelah kanker payudara. Tingkat kematian kanker serviks mencapai 50 persen, dengan angka kematian yang terus meningkat.

Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menunjukkan bahwa kanker serviks menyumbang sekitar 36.633 kasus di Indonesia per tahun, dengan banyak di antaranya baru terdiagnosis pada stadium lanjut. Oleh karena itu, WHO mendorong setiap negara, termasuk Indonesia, untuk memasukkan vaksin HPV dalam program imunisasi nasional guna menurunkan angka kematian akibat kanker serviks.

Kembali ke klaim video di media sosial terkait klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan, Tirto melakukan penelusuran lebih jauh. Merujuk laporan dari Kemenkes RI dikatakan kalau pemberian vaksin menjadi salah satu upaya menekan anagka kematian akibat kanker serviks.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono bahwa ada strategi tiga pilar; vaksinasi untuk anak perempuan dan laki-laki usia 15 tahun, skrining HPV DNA untuk perempuan usia 39 tahun, dan penanganan medis bagi perempuan dengan kanker serviks invasif.

Sementara dalam studi berjudul Human papillomavirus vaccine effectiveness by age at vaccination: A systematic review yang dipublikasikan oleh Human Vaccines & Immunotherapeutics (2023) disebutkan bahwa vaksin HPV bekerja dengan mencegah infeksi sebelum terpapar secara alami sehingga vaksin HPV kemungkinan lebih efektif pada usia yang lebih muda, dan penting untuk memahami bahwa efektivitasnya dapat berkurang jika diberikan pada usia yang lebih tua.

Dokter Caisar Dewi Maulina pada laman Halodoc menyebutkan bahwa American Cancer Society (ACS) dan American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan untuk memulai rangkaian vaksinasi HPV sedini mungkin, yaitu usia 9 tahun. Sehingga orang dapat menyelesaikan vaksinasi sebelum memulai aktivitas seksual.

Sementara terkait klaim vaksin HPV menyebabkan keringnya kantung rahim dan kemandulan. Tirto merujuk laporan dari National Library of Medicine yang menyatakan tidak adanya hubungan antara vaksinasi HPV dan infertilitas pada wanita. Jurnal ini berdasar kasus di Amerika Serikat, terhadap permpuan usia 18–33 Tahun.

Data dari Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional pada tahun 2013-2016 menganalisis untuk menilai kemungkinan infertilitas yang dilaporkan sendiri di antara perempuan berusia 20 hingga 33 tahun, hasilnya tidak ada bukti peningkatan infertilitas di kalangan wanita yang menerima vaksin HPV.

Justru pencegahan kanker serviks dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi HPV pada kelompok usia anak-anak, remaja dan dewasa. Efektivitas vaksin HPV diklaim hampir 100 persen dan tidak hanya mencegah kanker serviks, tetapi juga kanker anus, penis, mulut, tenggorokan, vagina, dan vulva.

Pada laman Halodoc dr. Rizal Fadli menyebutkan bahwa vaksin HPV cukup aman dan tidak berdampak buruk pada kesuburan atau menyebabkan kemandulan, pemberian vaksin HPV justru bisa mencegah penyakit yang memengaruhi kesehatan reproduksi.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas, Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes juga membantah narasi yang beredar di media sosial. Dia mengatakan tidak ada bukti ilmiah maupun mekanisme biologis yang mendukung klaim bahwa vaksin atau imunisasi menyebabkan kemandulan pada pria maupun wanita.

Secara umum vaksin bekerja dengan cara menstimulasi sistem imun membentuk antibodi dan sel memori terhadap patogen atau zat penyebab penyakit tertentu.

"Vaksin HPV itu sendiri tidak memengaruhi ovarium, testis, spermatogenesis, ovulasi, atau hormon reproduksi. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah kanker serviks dan tidak memengaruhi kesuburan. Studi ilmiah justru menunjukkan wanita yang divaksin HPV tetap memiliki tingkat kesuburan normal," terangnya.

Dia menambahkan efek samping vaksin HPV biasanya berupa nyeri, kemerahan, bengkak atau demam, lemas, sakit kepala. Meski begitu tidak ada bukti medis yang menghubungkan vaksin HPV dengan kejadian infertilitas jangka panjang.

WHO dalam artikel yang terbit pada Mei 2017, mengatakan bahwa vaksin HPV harus diperkenalkan sebagai bagian dari strategi terkoordinasi dan komprehensif untuk mencegah kanker serviks dan penyakit lain yang disebabkan oleh HPV.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, tidak ditemukan data atau keterangan resmi yang menyebutkan pemberian vaksin HPV kepada anak-anak dapat menyebabkan keringnya kantung rahim atau kemandulan.

Vaksin HPV akan bekerja dengan membantu tubuh memproduksi antibodi untuk melawan virus HPV. Selain itu vaksin HPV akan lebih efektif pada usia yang lebih muda dan efektivitasnya dapat berkurang jika diberikan pada usia yang lebih tua.

Sehingga narasi vaksin HPV sebagai sarana depopulasi, penyebab kemandulan, dan pemicu perilaku seks bebas tidak memiliki dasar ilmiah. Kemenkes RI bersama WHO dan berbagai pakar kesehatan menegaskan bahwa vaksin diberikan sebagai langkah preventif yang sangat penting untuk kesehatan perempuan, khususnya untuk mencegah kanker serviks.

Dengan demikian klaim bahwa vaksin HPV bertujuan untuk depopulasi, memicu kemandulan dan melegalkan seks bebas bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap kl

Tim Cek Fakta Murianews.com menelusuri video tersebut dengan menggunakan tools untuk mendeteksi kesamaan video. Hasilnya, video tersebut identik dengan unggahan akun TikTok bernama @ganyemm.



Video tersebut merupakan penampilan parade yang digelar saat upacara HUT RI di salah satu sekolah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.



Untuk cek video aslinya cek tautan ini.



Tim Cek Fakta Murianews.com juga mengkonfirmasi Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid Amin. Ia juga membantah video tersebut direkam di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.



”Itu tidak di Kabupaten Pati. Tapi di kabupaten lain,” ujar Ipda Hafid Amin.



Pihaknya pun meminta masyarakat untuk berhati-hati dan tak cepat percaya dengan video yang beredar tanpa konfirmasi pihak terkait.



Berita selengkapnya cek di sini.



Kesimpulan...

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, video viral yang menarasikan upacara HUT RI di Pati diganggu demo adalah disinformasi dengan jenis False Context atau konteks yang salah.



Hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, video tersebut tidak terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah melainkan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.



Video tersebut juga bukan aksi demonstrasi, melainkan parade hiburan yang dilakukan salah satu sekolah di Tasikmalaya, saat upacara HUT ke-80 RI.



Editor: Zulkifli Fahmi