Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan pendaftaran yang tersemat di bio akun “cnn_nas”. Dalam tautan tersebut warganet diminta menuliskan nama dan nomor Telegram yang aktif.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “pendaftaran mengikuti di Upacara Hut RI ke 80 di Istana” ke kolom pencarian Google. Penelusurran mengarah ke artikel kompas.com “Link dan cara daftar Upacara HUT RI di Istana, Jangan Sampai Kehabisan” yang tayang Jumat (8/8/2025).
Berdasarkan artikel tersebut diketahui kalau pendaftaran hanya melalui laman pandang.istanapresiden.go.id. Prosedurnya sebagai berikut:
Kunjungi laman https://pandang.istanapresiden.go.id
⁠Klik tombol “Daftar Sekarang”
⁠Isi formulir dengan data pribadi; Unggah foto diri dan identitas resmi (KTP, SIM, atau paspor)
⁠Pilih sesi upacara (pagi atau sore)
⁠Tunggu konfirmasi via email atau WhatsApp dari panitia.
Undangan yang sudah dikonfirmasi harus diambil langsung di Sekretariat Negara, dan tidak dapat diwakilkan.
Sebagai informasi, akun TikTok resmi CNN adalah “CNNIndonesia” yang bercentang biru. Pengunggah informasi berisi tautan “pendaftaran upacara HUT Ke-80 RI di Istana Negara” yang mengarah ke laman tak resmi itu bukan akun resmi media online CNN.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran upacara HUT Ke-80 RI di Istana Negara” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content) untuk modus penipuan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pembukaan blokir rekening oleh PPATK dikenai biaya Rp100.000. Penelusuran mengarah pada akun Instagram resmi PPATK yang berisi unggahan mengenai Waspada, Modus penipuan mengatasnamakan PPATK masih mengintai.
"Seluruh layanan publik PPATK tidak dipungut biaya apapun alias gratis! Jika ada informasi yang memerlukan konfirmasi PPATK, bisa langsung menghubungi via Whatsapp resmi PPATK di 082112120195," demikian pernyataan akun Instagram ppatk_indonesia yang dikutip pada Sabtu (16/8/2025).
PPATK membagikan postingan soal ciri-ciri modus penipuan, yakni:
PPATK menegaskan, hanya berkoordinasi dengan lembaga resmi dalam pelaksanaan tugasnya. PPATK tidak pernah menghubungi secara langsung masyarakat secara perorangan terkait penghentian transaksi.
"Jika anda dihubungi oleh pihak yang mengaku mengatasnamakan PPATK, ini yang harus dilakukan: jangan panik, jangan berita data pribadi apapun, dan segera laporkan ke kontrak resmi PPATK di 021195, call 195@ppatk.go.id, dan 082112120195," demikian unggahan PPATK.
Penelusuran juga mengarah pada artikel dari Antara, "Komisi XI ingatkan publik pembukaan blokir rekening oleh PPATK gratis"
Dalam artikel ini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pembukaan blokir rekening oleh PPATK tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal itu disampaikannya menanggapi isu viral yang menyebut adanya kewajiban membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir.
"Untuk pembukaan blokir rekening yang dilakukan PPATK tidak perlu membayar apapun. Semua pejabat bank sudah menyatakan bahwa aktivasi rekening yang sebelumnya dibekukan PPATK tidak menggunakan mekanisme pemotongan atau pembayaran Rp100 ribu seperti yang ramai dibicarakan," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin 11 Agustus 2025.
Menurutnya, pemerintah melalui PPATK telah mengaktifkan kembali rekening-rekening yang diblokir, terutama yang berstatus dormant atau tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir, sesuai aturan yang berlaku.
Kebijakan penutupan rekening tidak aktif ini, kata Misbakhun, bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal, seperti judi online, transfer ilegal, dan penipuan perbankan.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepala PPATK untuk membuka seluruh blokir rekening tanpa pungutan apapun, yang kemudian diikuti oleh seluruh perbankan nasional, baik Himbara maupun swasta.
"Aktivasi rekening yang sebelumnya diblokir tidak ada ketentuan pembayaran, iuran, atau biaya sejenis apapun. Semuanya gratis. Mungkin pernyataan yang beredar sebelumnya disampaikan sebelum adanya arahan Presiden," tuturnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pembukaan blokir rekening oleh PPATK dikenai biaya Rp100.000, tidak benar.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, untuk pembukaan blokir rekening yang dilakukan PPATK tidak perlu membayar apapun. Semua pejabat bank sudah menyatakan bahwa aktivasi rekening yang sebelumnya dibekukan PPATK tidak menggunakan mekanisme pemotongan atau pembayaran Rp100 ribu seperti yang ramai dibicarakan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran peralihan BPJS Mandiri ke BPJS Gratis.
Sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah mengkonfirmasi ke BPJS Kesehatan mengenai klaim link pendaftaran peralihan BPJS. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyampaikan link pendaftaran tersebut adalah hoaks.
"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizzky Anugerah kepada Liputan6.com, dikutip pada 16 Agustus 2025.
Rizzky pun meminta agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
"Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," ujar dia.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, link pendaftaran peralihan BPJS Mandiri ke BPJS Gratis adalah tidak benar.
BPJS Kesehatan menyatakan, tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati, Lucky Pratugas Nasrimo memastikan, tidak ada korban tewas dalam aksi demo yang berlangsung di Pati pada Rabu (13/8/2025).

“Tidak ada korban meninggal dunia,” tegas Lucky melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram @dinkespati.

Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Pati, tercatat ada 64 korban luka.

Dikutip dari Antara, mereka dirawat di RSUD RAA Soewondo, Klinik Marga Husada, Klinik Pratama PMI, RS Keluarga Sehat, dan ada pula yang mendapatkan perawatan di tempat.

Sebagian besar menjalani rawat jalan, sementara hanya enam orang yang menjalani rawat inap.

Saat demo, warga memang sempat melampiaskan kekesalan pada polisi.

Melalui pemberitaan Kompas TV Jateng, dapat dilihat aksi kejar-kejaran antara warga dengan polisi.

Dikutip dari Antara, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan ada polisi yang dilaporkan terluka.

"Ada sekitar tujuh polisi, kemungkinan juga bisa bertambah," ujarnya.

Warga juga tampak melempar sejumlah benda, seperti ari kemasan dan sampah ke arah Kantor Bupati Pati yang dijaga polisi.

Sebelumnya, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi telah meluruskan isu mengenai anggota polisi tewas saat mengamankan aksi demo.

Sebelumnya, di media sosial beredar misinformasi yang mengeklaim anggota Polresta Pati Aiptu Teguh Sulistiyo meninggal dunia saat bertugas mengamankan aksi demonstrasi.

Namun faktanya, Aiptu Teguh wafat dua tahun lalu, jauh sebelum adanya aksi demonstrasi di Pati pada Rabu (13/8/2205).

"Aiptu Teguh Sulistiyo dilaporkan sudah meninggal dunia pada 2023," kata Jaka sebagaimana dilansir Antara.

Narasi mengenai dua polisi tewas saat mengamankan aksi demonstrasi di Pati pada Rabu (13/8/2025) tidak benar.

Dinkes Kabupaten Pati memastikan tidak ada korban tewas dalam aksi tersebut.

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi juga meluruskan, tidak ada anggotanya yang menjadi korban tewas saat mengamankan demo Pati.