KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri diklaim dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa.
Klaim tersebut beredar melalui unggahan di media sosial pada September 2025.
Setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.
Informasi mengenai Megawati diperiksa KPK disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (21/9/2025):
KPK PANGGIL MEGAWATI UNTUK DIPERIKSA !!
Pengunggah menyertakan gambar Megawati dan putrinya, Puan Maharani mengenakan pakaian oranye, khas rompi tahanan KPK.
Berikut teks yang tertera pada gambar:
MENYALA PAK PRESIDEN KU PRABOWO SUBIANTO!!
KPK Panggil MEGAWATI Untuk Di Periksa!!
Mak Panik Puluhan Kasus Terbongkar Skandal Penjualan Pulau Hingga Indosat Di Usut KPK PDIP Bisa Di bubarkan Karena Di Biayai Uang Korvpsi
Apa Rakyat Indonesia Setuju Jika Partai PDIP Di Bubarkan!?
akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Minggu (21/9/2025), mengenai Megawati diperiksa KPK.
(GFD-2025-29255) [HOAKS] Megawati Diperiksa KPK pada September 2025
Sumber:Tanggal publish: 25/09/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Foto Megawati dan Puan memakai baju oranye yang diunggah pengguna media sosial, bukanlah foto asli.
Tools pendeteksi gambar buatan akal imitasi, Decopy AI mengidentifikasi gambar tersebut memiliki probabilitas 83 persen dihasilkan oleh artificial intelligence (AI).
Sementara, sejauh ini tidak ada berita atau laporan kredibel yang membuktikan adanya pemanggilan Megawati ke KPK.
Megawati pernah dipanggil oleh KPK sebagai saksi pada 2011.
Ia diminta datang untuk memberi keterangan terkait kasus dugaan suap cek perjalanan yang melibatkan dua politisi PDI-P, Max Moein dan Poltak Sitorus.
Megawati diminta memberi keterangan sebagai saksi meringankan atas permintaan Max dan Poltak.
Namun, Megawati tidak memenuhi panggilan tersebut. Pasalnya, sebagaimana sudah ditulis Kompas.com, dua tersangka tidak pernah meminta langsung kepada Ketua Umum PDI-P tersebut.
Sebagaimana diwartakan Kompas.com sebelumnya, kehadiran Megawati lantas digantikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP PDI-P Trimedya Panjaitan.
Megawati juga sempat bersinggungan dengan KPK atas kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hasto terbukti bersalah terlibat penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Dilansir Kompas.com, sebelum dijatuhkan vonis, Megawati sempat membela Hasto.
Ia mengajak para praktisi hukum untuk mengkritisi proses penanganan kasus Harun Masiku yang sudah berlangsung sejak 2019.
Tools pendeteksi gambar buatan akal imitasi, Decopy AI mengidentifikasi gambar tersebut memiliki probabilitas 83 persen dihasilkan oleh artificial intelligence (AI).
Sementara, sejauh ini tidak ada berita atau laporan kredibel yang membuktikan adanya pemanggilan Megawati ke KPK.
Megawati pernah dipanggil oleh KPK sebagai saksi pada 2011.
Ia diminta datang untuk memberi keterangan terkait kasus dugaan suap cek perjalanan yang melibatkan dua politisi PDI-P, Max Moein dan Poltak Sitorus.
Megawati diminta memberi keterangan sebagai saksi meringankan atas permintaan Max dan Poltak.
Namun, Megawati tidak memenuhi panggilan tersebut. Pasalnya, sebagaimana sudah ditulis Kompas.com, dua tersangka tidak pernah meminta langsung kepada Ketua Umum PDI-P tersebut.
Sebagaimana diwartakan Kompas.com sebelumnya, kehadiran Megawati lantas digantikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP PDI-P Trimedya Panjaitan.
Megawati juga sempat bersinggungan dengan KPK atas kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hasto terbukti bersalah terlibat penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Dilansir Kompas.com, sebelum dijatuhkan vonis, Megawati sempat membela Hasto.
Ia mengajak para praktisi hukum untuk mengkritisi proses penanganan kasus Harun Masiku yang sudah berlangsung sejak 2019.
Kesimpulan
Narasi mengenai Megawati diperiksa KPK pada September 2025 merupakan hoaks.
Gambar Megawati dan Puan mengenakan baju oranye merupakan konten berbasis AI.
Megawati sempat diminta menjadi saksi untuk meringankan pada 2011, meski kehadirannya ke KPK digantikan oleh petinggi PDI-P lainnya. Namun, ia tidak pernah diperiksa oleh KPK terkait suatu kasus.
Gambar Megawati dan Puan mengenakan baju oranye merupakan konten berbasis AI.
Megawati sempat diminta menjadi saksi untuk meringankan pada 2011, meski kehadirannya ke KPK digantikan oleh petinggi PDI-P lainnya. Namun, ia tidak pernah diperiksa oleh KPK terkait suatu kasus.
Rujukan
- https://web.facebook.com/photo/?fbid=801300035638326&set=a.106118485156488
- https://web.facebook.com/photo/?fbid=1403963341330726&set=a.170829464644126
- https://web.facebook.com/photo/?fbid=122197972424290401&set=a.122105743256290401
- https://web.facebook.com/reel/1944322382778278
- https://decopy.ai/ai-image-detector/
- https://nasional.kompas.com/read/2011/02/21/14504760/Mega.Tak.Pernah.Ditanya
- https://nasional.kompas.com/read/2011/02/21/09451010/Gantikan.Mega..Tjahjo.Datangi.KPK
- https://nasional.kompas.com/read/2025/02/20/18293881/mengingat-ancaman-megawati-datangi-kpk-jika-hasto-ditahan?page=all
- https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
(GFD-2025-29259) Cek Fakta: Hoaks Artikel Jokowi Setujui Perampasan Aset Koruptor yang Tidak Berlaku untuk Mantan Presiden
Sumber:Tanggal publish: 25/09/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan artikel Jokowi menyetujui perampasan aset koruptor yang tidak berlaku untuk mantan presiden. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 24 September 2025.
Dalam postingannya terdapat cuplikan layar artikel dari CNNIndonesia.com berjudul:
"Jokowi Setuju Perampasan aset Koruptor Tetapi Tidak Berlaku Bekas Mantan Presiden"
Akun itu menambahkan narasi:
"Breaking News keluarga bodong pengikut YouTube"
Lalu benarkah postingan artikel Jokowi menyetujui perampasan aset koruptor yang tidak berlaku untuk mantan presiden?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto dan tanggal artikel itu diunggah.
Artikel itu diunggah oleh CNNIndonesia.com pada Jumat (12/9/2025) pukul 16.03 WIB. Namun dalam artikel asli berjudul "Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani".
Artikel asli sama sekali tidak membahas pernyataan mantan Presiden Jokowi tentang perampasan aset. Artikel asli membahas komentar Jokowi pada Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik menggantikan Sri Mulyani.
Kesimpulan
Postingan artikel Jokowi menyetujui perampasan aset koruptor yang tidak berlaku untuk mantan presiden adalah hoaks.
Rujukan
(GFD-2025-29261) [HOAKS] Prabowo Umumkan Pemecatan 200 Anggota DPR RI
Sumber:Tanggal publish: 25/09/2025
Berita
KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut mengumumkan pemecatan 200 anggota DPR RI karena pelanggaran kode etik.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut hoaks. Narasi dalam unggahan itu tidak logis berdasarkan aturan perundang-undangan Indonesia.
Narasi yang mengeklaim Prabowo mengumumkan pemecatan 200 anggota DPR RI dibagikan oleh akun Facebook ini dan ini, pada Selasa (23/9/2025).
Berikut narasi yang dibagikan:
PRABOWO UMUMKAN DAFTAR 200 ANGGOTA DPR YANG DIPECAT KARENA SENGAJA ABSEN UNTUK GAGALKAN RAPAT DPR
Screenshot Hoaks, Prabowo umumkan pemecatan 200 anggota DPR RI
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut hoaks. Narasi dalam unggahan itu tidak logis berdasarkan aturan perundang-undangan Indonesia.
Narasi yang mengeklaim Prabowo mengumumkan pemecatan 200 anggota DPR RI dibagikan oleh akun Facebook ini dan ini, pada Selasa (23/9/2025).
Berikut narasi yang dibagikan:
PRABOWO UMUMKAN DAFTAR 200 ANGGOTA DPR YANG DIPECAT KARENA SENGAJA ABSEN UNTUK GAGALKAN RAPAT DPR
Screenshot Hoaks, Prabowo umumkan pemecatan 200 anggota DPR RI
Hasil Cek Fakta
Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pemberitaan kredibel terkait pemecatan 200 anggota DPR RI, atau pernyataan resmi dari Prabowo mengenai hal tersebut.
Adapun, thumbnail video tersebut menunjukkan Prabowo mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.
Foto yang sama ditemukan di situs resmi Sekretariat Kabinet. Prabowo tampak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan presiden punya kekuasaan untuk memecat anggota DPR.
Dalam pasal 7c UUD 1945, disebutkan dengan jelas bahwa presiden tidak memiliki kewenangan membekukan atau membubarkan DPR.
Presiden juga tidak bisa memberhentikan anggota DPR karena keduanya memiliki kedudukan sejajar sebagai lembaga negara.
Adapun, thumbnail video tersebut menunjukkan Prabowo mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.
Foto yang sama ditemukan di situs resmi Sekretariat Kabinet. Prabowo tampak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan presiden punya kekuasaan untuk memecat anggota DPR.
Dalam pasal 7c UUD 1945, disebutkan dengan jelas bahwa presiden tidak memiliki kewenangan membekukan atau membubarkan DPR.
Presiden juga tidak bisa memberhentikan anggota DPR karena keduanya memiliki kedudukan sejajar sebagai lembaga negara.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Prabowo mengumumkan pemecatan 200 anggota DPR RI adalah hoaks.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan presiden punya kekuasaan untuk memecat anggota DPR.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan presiden punya kekuasaan untuk memecat anggota DPR.
Rujukan
- https://web.facebook.com/100068845757610/videos/1298664931906205
- https://web.facebook.com/reel/1087955456741819
- https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/
- https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
(GFD-2025-29262) [HOAKS] Petinggi FIFA Ornella Bellia Singgung Rangkap Jabatan Erick Thohir
Sumber:Tanggal publish: 25/09/2025
Berita
KOMPAS.com - FIFA Director of Professional Football Relations and Development, Ornella Desiree Bellia diklaim menyinggung soal rangkap jabatan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Selain menjabat Ketua PSSI, saat ini Erick juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Erick baru saja ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Dito Ariotedjo.
Namun, setelah ditelusuri narasi yang mengeklaim Ornella menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir merupakan informasi tidak benar atau hoaks.
Narasi yang mengeklaim Ornella Bellia menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir dibagikan akun Facebook ini dan ini.
Akun tersebut membagikan gambar Ornella dengan sebuah pernyataan yang menyebut bahwa FIFA belum mengonfirmasi apapun terkait rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua PSSI.
Ornella diklaim menyebut bahwa ucapan Presiden FIFA tidak bisa ditafsirkan sebagai sebuah persetujuan.
Selain menjabat Ketua PSSI, saat ini Erick juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Erick baru saja ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Dito Ariotedjo.
Namun, setelah ditelusuri narasi yang mengeklaim Ornella menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir merupakan informasi tidak benar atau hoaks.
Narasi yang mengeklaim Ornella Bellia menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir dibagikan akun Facebook ini dan ini.
Akun tersebut membagikan gambar Ornella dengan sebuah pernyataan yang menyebut bahwa FIFA belum mengonfirmasi apapun terkait rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua PSSI.
Ornella diklaim menyebut bahwa ucapan Presiden FIFA tidak bisa ditafsirkan sebagai sebuah persetujuan.
Hasil Cek Fakta
Setelah unggahan itu beredar luas di media sosial, Ornella menyanggah informasi tersebut melalui akun Instagramnya pada 23 September 2025.
Ornella menjelaskan, ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait rangkap jabatan Erick Thohir.
"Dengan tegas saya menyatakan bahwa saya tidak pernah membuat pernyataan tersebut, baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Foto yang beredar tersebut sepenuhnya palsu dan merupakan berita bohong (hoaks)," tulis Ornella.
Dikutip dari Kompas.id, Presiden FIFA Gianni Infantino telah menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan terkait rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua PSSI.
Sebab, menurut Infantino, selama ini Erick telah membuktikan dirinya sebagai orang yang multitalenta di bidang pemerintahan maupun olahraga.
”Dia bisa melakukan banyak hal dengan sempurna. Apa yang dilakukannya untuk federasi sepak bola, apa yang dilakukannya di pemerintah, apa yang akan dilakukannya untuk olahraga di Indonesia (telah membuktikan),” ujar Infantino di New York, Amerika Serika, Rabu (24/9/2025).
Ornella menjelaskan, ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait rangkap jabatan Erick Thohir.
"Dengan tegas saya menyatakan bahwa saya tidak pernah membuat pernyataan tersebut, baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Foto yang beredar tersebut sepenuhnya palsu dan merupakan berita bohong (hoaks)," tulis Ornella.
Dikutip dari Kompas.id, Presiden FIFA Gianni Infantino telah menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan terkait rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua PSSI.
Sebab, menurut Infantino, selama ini Erick telah membuktikan dirinya sebagai orang yang multitalenta di bidang pemerintahan maupun olahraga.
”Dia bisa melakukan banyak hal dengan sempurna. Apa yang dilakukannya untuk federasi sepak bola, apa yang dilakukannya di pemerintah, apa yang akan dilakukannya untuk olahraga di Indonesia (telah membuktikan),” ujar Infantino di New York, Amerika Serika, Rabu (24/9/2025).
Kesimpulan
Narasi yang mengeklaim Ornella Bellia menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir merupakan kabar tidak benar atau hoaks.
Petinggi FIFA itu telah membantah narasi tersebut melalui unggahan di akun Instagram-nya.
Ornella mengaku tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait rangkap jabatan Erick dalam kapasitas pribadi maupun sebagai petinggi FIFA.
Petinggi FIFA itu telah membantah narasi tersebut melalui unggahan di akun Instagram-nya.
Ornella mengaku tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait rangkap jabatan Erick dalam kapasitas pribadi maupun sebagai petinggi FIFA.
Rujukan
- https://web.facebook.com/share/p/17NGp4JVLC/
- https://web.facebook.com/share/p/17LFLjyPFK/
- https://www.instagram.com/p/DO8a0npjJFq/
- https://www.kompas.id/artikel/presiden-fifa-tegaskan-tak-persoalkan-rangkap-jabatan-erick-thohir-sebagai-menpora
- https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
Halaman: 1284/7958
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5361118/original/048325200_1758777065-cek_fakta_jokowi_setujui_perampasan_aset.jpg)