(GFD-2025-29861) Hoaks! Kepala Kantor Staf Presiden usulkan Gibran jadi pahlawan nasional

Sumber:
Tanggal publish: 05/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar artikel yang diklaim berasal dari media daring dan menarasikan bahwa Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pahlawan nasional.

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Gibran telah banyak berjasa bagi bangsa dan negara, bahkan disebut melebihi jasa Presiden pertama dan kedua Indonesia, Soekarno dan Soeharto.

Berikut judul dalam tangkapan layar unggahan tersebut:

“Muhammad Qodari Usulkan Gibran Jadi Pahlawan Nasional

Jasanya Sudah Banyak Buat Bangsa dan Negara Melebihi Soekarno dan Soeharto”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Namun, benarkah artikel Kepala Kantor Staf Presiden usulkan Gibran jadi pahlawan nasional?

Hasil Cek Fakta

Berdasarkan penelusuran, tidak ada artikel dengan judul seperti yang terlihat dalam unggahan tersebut.

ANTARA menemukan artikel dengan foto, nama penulis, dan waktu publikasi yang serupa, tetapi memiliki judul berbeda yaitu “Hari Ini Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Digelar di PN Jakarta Pusat”.

Artikel tersebut membahas sidang gugatan perdata terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berlangsung pada Senin, 27 Oktober 2025, dengan agenda pembacaan penetapan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tidak ditemukan pernyataan maupun pemberitaan yang menyebut Muhammad Qodari mengusulkan Gibran sebagai pahlawan nasional. Dengan demikian, judul dalam unggahan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak benar.

Klaim: Kepala Kantor Staf Presiden usulkan Gibran jadi pahlawan nasional

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Rujukan

(GFD-2025-29862) Cek fakta, Roberto Mancini resmi jadi pelatih Timnas Indonesia pada Oktober 2025

Sumber:
Tanggal publish: 05/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar yang berisi klaim bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah merekrut mantan pelatih Timnas Italia dan Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, untuk menjadi pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert.

Berikut narasi dalam gambar tersebut:

“ERICK THOHIIR: BUKAN STY, SAYA REKRUT PELATIH KELAS ATAS EROPA YANG SUDAH TERBUKTI

PSSI RESMI REKRUT ROBERTO MANCINI

ROBERTO MANCINI JADI NAHKODA BARU TIMNAS INDONESIA MENGGANTIKAN PATRICK KLUIVERT”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Unggahan tersebut juga dinarasikan:

“STY TERBUANG! PSSI Sepakati Kontrak Fantastis dengan Roberto Mancini untuk Gantikan Kluivert di Timnas Indonesia!”

Namun, benarkah Roberto Mancini resmi jadi pelatih Timnas Indonesia pada Oktober 2025?

Hasil Cek Fakta

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dilansir dari ANTARA, menegaskan bahwa pihaknya belum menunjuk pelatih baru untuk Timnas Indonesia setelah berakhirnya kerja sama dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Erick menjelaskan, PSSI tidak ingin tergesa-gesa dalam menentukan pelatih baru karena masih memprioritaskan persiapan untuk pertandingan FIFA Matchday, terutama bagi tim U-23.

Ia menambahkan bahwa target utama saat ini adalah memperbaiki peringkat Indonesia di ranking FIFA dan menjaga reputasi Indonesia di mata dunia sebagai bangsa yang berperilaku baik.

Sementara itu, Anggota Exco Vivin Cahyano Sungkono, menegaskan bahwa PSSI sedang bekerja keras mencari pelatih yang tepat untuk memimpin Timnas Indonesia dalam jangka panjang sesuai dengan visi dan peta jalan baru sepak bola nasional.

“PSSI sedang bekerja keras mencari sosok pelatih senior yang akan memimpin Timnas dalam jangka waktu panjang sesuai dengan visi dan peta jalan baru sepak bola Indonesia," ungkap Vivin, dilansir dari ANTARA.

Vivin juga meminta publik untuk bersabar dan memberikan waktu bagi PSSI agar dapat mengambil keputusan terbaik bagi masa depan Timnas Indonesia. Dengan demikian informasi tersebut tidak berdasar.

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Rujukan

https://www.facebook.com/photo?fbid=122246082326173572&set=a.122245949246173572&_rdc=1&_rdr

(GFD-2025-29880) Apa Benar Puan Minta Kejagung Tidak Menzalimi Koruptor?

Sumber:
Tanggal publish: 05/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, belum lama ini dinarasikan menyinggung soal para koruptor. Menurut unggahan yang berseliweran, Puan mengatakan kalau koruptor juga manusia. Meski demikian, momen dan waktu pernyataan itu dilontarkan tidaklah jelas.

ADVERTISEMENT

Akun Facebook "Kevin Hy" (arsip) misalnya, membagikan narasi ini disertai foto Puan berbaju hitam. Di bawah foto Puan, terdapat teks yang mengungkap kalau ia meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak menzalimi koruptor.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Selain itu, Puan juga disebut meminta Kejagung untuk memikirkan kesejahteraan koruptor. Meski korupsi, katanya, para koruptor juga manusia.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

"Sesama Maling harus saling melindungi ya Mbak Puan. Negara tidak boleh mendzolimi koruptor meskipun mereka telah merugikan negara karena koruptor juga manusia ,..... Gua kira mereka itu BINATANG PENGERAT UANG RAKYAT," begitu bunyi takarir yang dibubuhkan akun pengunggah.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Periksa Fakta Apa Benar Puan Minta Kejagung Tidak Menzalimi Koruptor?.

Per Selasa (4/11/2025), unggahan yang beredar Jumat (17/10/2025) ini sudah dibagikan ke tujuh orang lain, dan meraup 51 impresi serta 43 komentar. Kolom komentar tersebut diwarnai oleh cemoohan warganet terhadap Puan. Seorang pengguna Facebook mengibaratkan Puan dan koruptor sebagai "sesama penipu yang melindungi perampok".

ADVERTISEMENT

Namun, bagaimana faktanya?

Hasil Cek Fakta

Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google. Kami menggunakan beberapa variasi kata kunci, seperti “Puan Maharani" intext:koruptor juga manusia” dan “Puan Maharani*koruptor juga manusia” untuk menelusuri pernyataan Puan yang berhubungan dengan narasi itu dan lansiran-lansiran soal Puan yang memuat pernyataan terebut.

Hasilnya, kami tak menjumpai adanya sumber resmi maupun laporan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi serupa memang disebarkan oleh banyak akun media sosial, namun keseluruhannya bukanlah akun resmi maupun saluran berita dari media terpercaya.

Sejumlah unggahan yang memuat narasi ini juga hanya berbentuk foto atau pun video yang tidak berkaitan dengan klaim, seperti bisa dilihat di sini, di sini, sini, dan di sini.

Tirto lalu menelusuri foto Puan berbaju hitam yang disematkan dalam unggahan berseliweran. Dengan memasukkan gambar itu ke mesin telusur Google Image, kami menemukan potret identik dimuat di laman Antara dalam bentuk klip.

Foto itu rupanya merupakan momen Puan membicarakan acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50. Dilaporkan Antara, Senin (9/1/2023), petinggi PDIP itu mengatakan aka nada kejutan yang disampaikan saat peringatan HUT partainya.

Dia mengaku tidak menutup kemungkinan jika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan nama calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) yang diusung oleh PDIP di acara HUT tersebut.

“Pastinya setiap ada ulang tahun itu pasti ada surprise, tapi namanya surprise, saya juga gak tahu.yang tahu cuman ibu ketua umum, tapi pasti ada surprise yang akan disampaikan,” katanya dalam video asli. Dalam rekaman asli, Puan tak menyinggung perihal koruptor.

Menyoal koruptor, Puan sendiri pernah mengutarakan pandangan merespons kemungkinan hukuman mati bagi pelaku-pelaku itu. Menukil Kumparan, Kamis (12/12/2019), Puan menuturkan sebaiknya rencana itu dikaji lebih dalam agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Puan mengatakan, memang sudah terdapat undang-undang yang mengatur hukuman mati di Indonesia. Untuk itu, ia tak ingin rencana itu justru melanggar undang-undang yang telah ada. Tapi lagi-lagi, Tirto tak menemukan adanya pernyataan Puan meminta Kejagung untuk tidak menzalimi koruptor dan memikirkan kesejahteraan koruptor.

DPR memang sempat melontarkan narasi serupa, tapi hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas. Dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Selasa (20/5/2025), Hasbiallah meminta Kejagung tidak bersikap berlebihan dalam menindak perkara korupsi, dengan dalih jangan sampai tindakan hukum itu justru menzalimi para pelaku korupsi. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa bukan Puan yang menyatakan hal tersebut.

Kesimpulan

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi Puan menyebut koruptor juga manusia dan meminta Kejagung untuk tidak menzalimi koruptor serta memikirkan kesejahteraan mereka bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tirto tak menjumpai adanya sumber resmi maupun laporan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi serupa memang disebarkan oleh banyak akun media sosial, namun keseluruhannya bukanlah akun resmi maupun saluran berita dari media terpercaya.

Sejumlah unggahan yang memuat narasi ini juga hanya berbentuk foto atau pun video yang tidak berkaitan dengan klaim. Sementara foto Puan yang disertakan berasal dari potret lawas dirinya saat membicarakan acara perayaan HUT PDIP ke-50.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Rujukan

(GFD-2025-29881) Hoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

Sumber:
Tanggal publish: 05/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Pemerintah bakal menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Meski pemutihan tunggakan dilakukan tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tidak mengungkap spesifik waktu pemutihan.

ADVERTISEMENT

Dilaporkan Tempo, Rabu (5/11/2025), Cak Imin mengingatkan peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap melakukan registrasi ulang. Sebab pemutihan akan dilakukan melalui registrasi ulang. Setelah itu, para peserta BPJS Kesehatan akan aktif kembali dengan tunggakan iuran dihapuskan.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Menyangkut registrasi ulang demi pemutihan BPJS Kesehatan, mulai muncul tautan pendaftaran di jagat maya. Tautan ini salah satunya dibagikan oleh akun Facebook bernama "Pemutihan BPJS" (arsip) dilengkapi dengan sebuah poster.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Dalam poster tertulis, pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ditujukan untuk mempermudah akses kesehatan masyarakat dan pengapusan tunggakan ini difokuskan bagi masyarakat miskin. Adapun langkah pemerintah dalam melakukan pemutihan pertama-tama disebut akan melakukan verifikasi data.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Setelah itu pemerintah bakal menghitung data, memprioritaskan penghapusan tunggakan peserta yang sudah meninggal, memverifikasi data lintas keperawatan, dan melakukan pembahasan final di tingkat menteri.

"Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban peserta yang tidak mampu membayar tunggakan dan memulihkan kepesertaan mereka dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Silakan kilik link yang ada," tulis akun pengunggah dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta Pendaftaran Pemutihan BPJS Kesehatan. foto/hotline periksa fakta tirto

Selama 12 hari berlalu-lalang di Facebook, alias sejak Jumat (24/10/2025) sampai Rabu (5/11/2025), unggahan ini sudah meraup 34 reaksi emoji dan 4 komentar. Kebanyakan warganet di kolom komentar mempertanyakan kebenaran informasi yang dibagikan.

Lantas, bagaimana faktanya?

Hasil Cek Fakta

Tim Riset Tirto mula-mula melakukan pemindaian tautan yang disertakan menggunakan perangkat urlscan.io. Hasil penelusuran menunjukkan tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi BPJS Kesehatan maupun institusi resmi pemerintah lainnya.

Di halaman awal, laman tersebut justru meminta sejumlah data pribadi, seperti nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, dan provinsi tempat tinggal. Kemudian masyarakat diarahkan untuk klik tombol “putihkan” seolah-olah dengan hanya mengisi data-data tersebut maka tunggakan otomatis dihapuskan.

Padahal, tidak semua pemegang BPJS Kesehatan akan mendapat pemutihan dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan.

“Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen. Dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan,” Kata Ghufron di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Selain mereka yang kini masuk kategori PBI, pemutihan juga cuman berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu sesuai data pemerintah. BPJS Kesehatan juga hanya akan menghapus tunggakan iuran hingga dua tahun. Jika peserta memiliki tunggakan lebih dari 24 bulan, sisa kewajiban di luar batas tersebut tidak akan dihapus.

Adapun langkah-langkah mengecek tunggakan melalui aplikasi JKN Mobile yakni dengan memilih menu "Info Peserta". Dalam menu tersebut, masyarakat bisa melihat status kepesertaan aktif atau tidak.

Lalu untuk mengetahui apakah Anda punya tunggakan iuran, pilih "Menu Lainnya" dan pencet "Info Iuran". Dengan begitu, publik bisa mengetahui besar iuran yang harus dibayarkan sesuai kelas yang telah dipilih. Hingga kini tidak ada informasi tautan seperti dalam narasi beredar untuk melakukan pendaftaran pemutihan iuran BPJS Kesehatan.

Modus menyertakan tautan pendaftaran di media sosial banyak dilakukan berbagai akun. Hal ini bisa mengarah ke upaya pencurian data, phising. Dalam beberapa waktu belakangan modus seperti ini Tirto temukan terkait pencairan bansos.

Baca juga:Hoaks Tautan Pencairan BLT Kesra Periode Oktober 2025Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos KemensosSalah, Klaim Bantuan Tunai Rp300 Ribu untuk Pemilik LPG 3 Kg

Kesimpulan

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tautan pendaftaran pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yang beredar bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Hasil penelusuran menggunakan urlscan.io menunjukkan tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi BPJS Kesehatan maupun institusi resmi pemerintah. Di halaman awal, laman tersebut justru meminta sejumlah data pribadi, seperti nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, dan provinsi tempat tinggal.

Kemudian masyarakat diarahkan untuk klik tombol “putihkan” seolah-olah dengan hanya mengisi data-data tersebut maka tunggakan otomatis dihapuskan. Padahal, tidak semua pemegang BPJS Kesehatan akan mendapat pemutihan dari Pemerintah Indonesia.

Hingga kini tidak ada informasi tautan seperti dalam narasi beredar untuk melakukan pendaftaran pemutihan iuran BPJS Kesehatan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

cl