Gambar kartu anggota Partai Komunis yang beredar bukan bersumber dari dokumen asli.

Hasil penelusuran dengan metode reverse image search di TinEye dan Yandex mengarahkan ke kartu anggota dengan format serupa yang telah beredar sejak 2014.

Pada bagian kanan buklet kartu anggota, terdapat catatan pembayaran keanggotaan yang tampak identik.

Kemudian, pada bagian kiri terdapat nomor anggota yang sama, yakni "No. 04094064", dicetak merah.

Perbedaannya hanya pada foto dan biodata pemilik kartu anggota Partai Komunis Uni Soviet atau CPSU.

Template kartu anggota CPSU tersebut tersedia secara gratis dan dapat diakses secara bebas di situs www.stalinanavas.net/kpss.

Pengguna hanya perlu memasukkan nama lengkap, tahun kelahiran, dan foto berukuran kurang dari 1 Mb untuk membuat kartu anggota palsu.

Sementara, foto Kamala Harris yang dipakai untuk membuat kartu anggota Partai Komunis palsu tersebut diambil dari foto yang diunggah Los Angeles Times, 19 Maret 2019.

Foto itu diambil saat Harris kuliah di Howard University di Washington, D.C dan lulus pada 1986.

Foto kartu anggota Partai Komunis Rusia milik Kamala Harris merupakan konten manipulatif.

Template kartu anggota Partai Komunis Uni Soviet atau CPSU dapat diakses secara bebas hanya dengan memasukkan identitas dan foto.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel berjudul "Viral Poster Dukung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKB: Itu Tidak Benar, Hoaks" yang tayang di Liputan6.com pada 29 Agustus 2024.
Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial adanya poster undangan terbuka untuk memberikan dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan dari empat partai politik (parpol) untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Empat parpol itu yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai UMMAT, Partai Hanura dan Partai Buruh.
Dalam undangan tersebut tertera tulisan 'Anies Baswedan Menata Jakarta'. Kemudian, tertulis juga 29 Agustus 2024 bakal menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta pada pukul 10.00 WIB.
Terkait adanya kabar tersebut, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
"Itu tidak benar alias hoaks," kata Jazilul saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (28/8/2024).
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta resmi memberikan dukungan kepada pasangan bacagub-bacawagub, Ridwan Kamil-Suswono. Padahal, sebelumnya dukungan ini diberikan DPW PKB Jakarta kepada Anies Baswedan.
Dukungan resmi diberikan PKB kepada pasangan RIDO (Ridwan-Suswono) dengan ikut mengantarkannya untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.
"Oh iya, PKB kan kita sudah lihat, sudah daftar. Di KPU hari ini. Jadi itu. Kita lihat faktanya saja. Faktanya hari ini PKB sudah mendaftar Pak RK ke KPUD," kata Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Meski batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024, namun komunikasi pihaknya dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tetap terjalin dengan bagus.
"(Komunikasi) dengan timnya Pak Anies hingga pagi tadi, kita masih komunikasi. Ya komunikasi namanya perkawanan, biasa," ujar Hasbiallah."

Postingan poster Anies Baswedan akan maju untuk menjadi bakal calon Gubernur Jakarta diusung PKB tidak benar. Pihak PKB telah mengklarifikasi poster tersebut.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim mulai 17 Agustus 2024 IKN resmi jadi ibu kota, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Hingga Presiden Keluarkan Keppres Perpindahan ke IKN" yang dimuat situs Liputan6.com.
Dalam artikel Liputan6.com, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, status DKI Jakarta masih Ibu Kota Indonesia selama belum ada keputusan presiden yang diterbitkan terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dini menjelaskan bahwa UU IKN memiliki ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 39. Menurut Pasal tersebut, DKI Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara sampai keputusan presiden mengenai pemindahan IKN ke Nusantara diterbitkan.
Dini menambahkan bahwa penerbitan keputusan presiden tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN secara hukum akan resmi menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat keputusan presiden tersebut diterbitkan.
"Dengan terbitnya keputusan presiden tersebut, maka secara otomatis DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara," ungkap Dini.
Aturan terkait hal itu diatur dalam Pasal 41 UU IKN bahwa sejak ditetapkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
"Jadi, hanya sebagian pasal dalam UU DKI Jakarta yang akan dicabut, bukan seluruh undang-undangnya," jelas Dini.
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Belum Teken Keppres Pemindahan IKN, Jokowi: Jangan Gampangkan Pindah Rumah Saja Ribet" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 12 Agustus 2024.
Dalam artikel Liputan6.com, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum meneken keputusan presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara (IKN). Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
"Nanti kita lihat, nanti kita lihat. Karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah keppresnya atau perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat, kesiapan perpindahan ini," jelas Jokowi kepada wartawan di Kawasan Embung MBH IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).
"Pindah rumah aja kan kita itu wah aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan keputusan presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur belum selesai. Jokowi menyebut keppres tersebut bisa saja diteken Prabowo Subianto, setelah dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).
Jokowi menyampaikan dirinya tak ingin memaksakan sesuatu yang belum selesai. Menurut dia, keppres pemindahan ibu kota melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semua dilihat progress lapangannya dilihat," jelasnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim mulai 17 Agustus 2024 IKN resmi jadi ibu kota tidak benar.
DKI Jakarta masih Ibu Kota Indonesia selama belum ada keputusan presiden yang diterbitkan terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum meneken keputusan presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara (IKN). Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu pertamakali diunggah di akun Tiktok bernama @vickyjackson200 pada 23 Februari 2022.
Namun dalam video asli bukanlah wajah Gibran Rakabuming Raka, melainkan video pemilik akun bernama Papi Zayn.
Video itu disertai narasi "azankan anak malah takbiran#tiktok #baby #bayilucu #viral". Video ini sempat trending di Tiktok dan sempat diberitakan sejumlah media.
Salah satunya diunggah Pikiran Rakyat di akun Youtubenya pada 27 Februari 2024. Video itu diberi judul "Viral! Seorang Pria Kumandangkan Takbir saat Kelahiran Anaknya, Istri: Itu Takbiran Bang, Bukan Azan"
Sementara wajah Gibran Rakabuming Raka yang diunggah dalam video merupakan hasil suntingan menggunakan AI. Beberapa tanda-tanda video itu buatan AI adalah gerakan wajah yang tidak alami, ketidaksesuaian pencahayaan dan bayangan, ketidaksesuaian gerakan bibir dengan suara serta frekuensi kedipan mata yang tidak wajar.

Postingan video Gibran Rakabuming mengumandangkan takbir pada seorang anak adalah tidak benar. Video tersebut diedit menggunakan AI.