(GFD-2025-30053) Cek fakta, video Roy Suryo ditahan pada awal November atas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 14/11/2025
Berita
Video itu diklaim sebagai momen ketika Roy Suryo ditahan karena menjadi tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Berikut narasi dalam video tersebut:
“Roy Suryo di Tahan. Katanya Patah Leher alasannya, Dulu…”
Video tersebut diberi narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Roy suryo di tahan,dulu,gak bisa ngomong kabarnya patah leher,dulu.”
Namun, benarkah video tersebut merupakan saat Roy Suryo ditahan pada awal November atas kasus ijazah palsu Jokowi?
Hasil Cek Fakta
Kasus itu berakhir dengan vonis sembilan bulan penjara, yang dibacakan hakim Martin Ginting dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Desember 2022.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sementara itu, terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi, Polda Metro Jaya memang menetapkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma dan lima orang lainnya sebagai tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis (13/11).
Namun setelah pemeriksaan, ketiganya diperbolehkan pulang. Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa mereka tidak ditahan karena mengajukan ahli dan saksi yang meringankan.
Dengan demikian, video yang beredar tidak berkaitan dengan kasus ijazah palsu Jokowi, melainkan merupakan video lama tahun 2022 saat Roy Suryo ditahan dalam kasus meme stupa.
Klaim: Video Roy Suryo ditahan pada awal November atas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi
Rating: Disinformasi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-30054) Hoaks! Presiden Prabowo larang Jokowi ke luar negeri
Sumber:Tanggal publish: 14/11/2025
Berita
Dalam video berdurasi satu menit 30 detik itu, ditampilkan rekaman amatir yang menunjukkan sekelompok orang berlari dan diklaim sebagai demonstrasi lanjutan di Yogyakarta.
Unggahan tersebut juga mengaitkan klaim itu dengan isu bahwa Jokowi menolak menunjukkan ijazah di pengadilan.
Video ini mendapat perhatian besar, ditonton lebih dari 800 ribu kali, serta memperoleh 41 likes, 13 ribu komentar, dan 2 ribu kali dibagikan.
Berikut narasi dalam video tersebut:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ketika Aspirasi rakyat Tidak digubris. Jokowi Menolak Tunjukkan Ijazah di Pengadilan. PRESIDEN LARANG JOKOWI KELUAR NEGRI. JOGJA SOLO SIAP NEPALKAN JOKOWI. DEMO LANJUTAN DI YOGYAKARTA”
Video tersebut diberi narasi:
“Jokowi perlu di nepalkan biar Termul2nya kebingungan”
Namun, benarkah Presiden Prabowo larang Jokowi ke luar negeri?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo, Istana, maupun kementerian atau lembaga terkait mengenai pelarangan tersebut.
Pada awal November, Presiden Prabowo justru menyampaikan apresiasi terhadap capaian pemerintahan Jokowi selama dua periode, termasuk stabilitas ekonomi dan kinerja pertumbuhan nasional.
Ia juga menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah menitipkan pesan atau meminta sesuatu darinya.
“Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya… Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng (sahabat baik, red) sama beliau, kok takut,” ujarnya, dikutip dari ANTARA.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menepis anggapan bahwa keputusan pemerintahannya dipengaruhi oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa dirinya menjalankan tugas tanpa berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI tersebut.
Klaim: Presiden Prabowo larang Jokowi keluar negeri
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-30055) [SALAH] Jokowi Terima Uang Suap dari Gubernur Riau Abdul Wahid
Sumber: Facebook.comTanggal publish: 14/11/2025
Berita
Pada Kamis (6/11/2025) akun Facebook “ROCKY GERUNG” membagikan foto [arsip] tangkapan layar artikel berjudul:
KPK: Joko Widodo Terima Uang Suap Pemerasan 18 Miliyar Dari Tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) juga menemukan foto [arsip] dengan narasi serupa diunggah oleh akun Facebook “Dedy Stansah” pada Rabu (5/11/2025).
Hingga Jumat (14/11/2025) unggahan akun Facebook “ROCKY GERUNG” mendapat 46 tanda suka dan 18 komentar, serta dibagikan ulang 11 kali.
Hasil Cek Fakta
TurnBackHoax memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa potret Gubernur Riau Abdul Wahid yang ada dalam unggahan. Penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan yang menggunakan thumbnail dengan foto yang sama.
TurnBackHoax lalu mencocokkan nama pewarta serta tanggal dan waktu terbit. Hasilnya, ditemukan pemberitaan beritasatu.com “KPK: Gubernur Riau Abdul Wahid Terima Uang Pemerasan Rp1,6 Miliar”.
Berita yang tayang Rabu (5/11/2025) itu melaporkan bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Abdul Wahid dan mengamankan uang tunai dengan total nilai mencapai Rp1,6 miliar yang diduga hasil dari pemerasan beberapa proyek. KPK sama sekali tidak menyebut nama Joko widodo dalam kasus korupsi yang melibatkan Abdul Wahid.
Lebih lanjut, dikutip dari cnbcindonesia com, KPK pada Rabu (5/11/2025) juga menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan suap dalam penganggaran proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau.
Kesimpulan
Rujukan
- https://www.beritasatu.com/nasional/2937976/kpk-gubernur-riau-abdul-wahid-terima-uang-pemerasan-rp-16-miliar
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20251105145709-4-682574/kpk-tetapkan-gubernur-riau-abdul-wahid-tersangka-korupsi-di-dinas-pupr
- https://web.facebook.com/groups/1110525038988862/permalink/32425619587052665/?rdid=jKodr8KYKLYMugD0#
- https://archive.ph/wip/AHx9L
- https://www.facebook.com/share/p/1Zsu2gYVFC/
- http://archive.today/LTWTB
(GFD-2025-30056) [SALAH] Aturan Tilang 2026: Diberlakukan Denda Manual 150%
Sumber: facebook.comTanggal publish: 14/11/2025
Berita
Akun Facebook “Sri Haryani” pada Kamis (6/11/2025) mengunggah video [arsip] berisi narasi:
“Aturan tilang untuk tahun 2026
kapolri "Listyo Sigit Prabowo" telah mengajukan profosal ke mahkam DPR untuk aturan tilang baru, kapolri ingin aturan tilang manual di berlakukan kembali dan kenaikan denda tilang sebesar 150% dari sebelumnya...
Mahfud MD: ini NDA betul sodara, jangan persulit rakyat, masyarakat kita susah sulit salam ekonomi, jadi nda usah Bebani mereka lagi, ini bisa jadi lahan basah buat oknum terkait di dalamnya" ujar Mahfud MD.
Gimana komentar kalian sob?”
Hingga Jumat (14/11/2025), unggahan telah disukai sekitar 33 ribu akun, dibagikan ulang lebih dari 1.600 kali, serta menuai 13.200-an komentar.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “aturan baru tilang 2026” di mesin pencarian Google. Namun tidak ditemukan informasi yang relevan dengan klaim.
Hasil penelusuran teratas merujuk pada berita kompas.com “Ramai Permintaan Tilang Manual Kembali Diberlakukan, Ini Penjelasan Polisi”
Berita yang diunggah pada Minggu (10/11/2025) itu membahas mengenai permintaan warganet kepada Polantas agar sistem tilang manual kembali diaktifkan.
Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Argo Wiyono menyebut bahwa sistem tilang manual masih diberlakukan di beberapa tempat secara terbatas, khusus untuk pelanggaran yang menimbulkan gangguan di jalan raya seperti knalpot brong dan balap liar. Pihaknya tidak menyebut besaran denda tilang untuk pelanggaran tersebut.



