* Tidak berkaitan dengan Presiden BEM Unair. Faktanya, video yang dibagikan adalah video penangkapan pegawai Puskesmas Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, berkaitan dengan dugaan kasus korupsi Dana Puskesmas.
* Post/cuitan yang membagikan video tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content).

Post/cuitan masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content), faktanya video yang dibagikan sudah beredar sebelumnya yaitu tentang penangkapan pegawai Puskesmas Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, berkaitan dengan dugaan kasus korupsi Dana Puskesmas.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan pendaftaran dalam unggahan. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi PT IWIP (https://iwip.co.id/) .Warganet justru diminta menuliskan nama, alamat, usia, jenis kelamin, dan nomor handphone yang terhubung dengan akun Telegram.

TurnBackHoax kemudian menelusuri informasi lowongan di laman karir PT IWIP (https://iwip.co.id/lowongan-kerja/). Ada sejumlah lowongan kerja yang tertera, salah satunya untuk posisi marketing development yang diunggah pada November 2024.

Dari pengamatan TurnBackHoax, PT IWIP selalu menyertakan deskripsi pekerjaan dalam setiap lowongan yang dibuka, tetapi tidak mencantumkan gaji. PT IWIP dalam laman resminya menyebut bahwa perusahaan hanya menginformasikan lowongan lewat:

iwip.co.id/karir/
id.jobstreet.com/companies/indonesia-weda-bay-industrial-park-168549880827834
karirhub.kemnaker.go.id/pemberi-kerja/perusahaan/pt.-indonesia-weda-bay-industrial-park, serta
pengumuman di surat kabar dan offline.

Unggahan berisi tautan “rekrutmen PT IWIP, gaji tembus puluhan juta” merupakan konten tiruan (impostor content) untuk modus penipuan.

Tim Pemeriksa Fakta (TurnBackHoax) menyimak video dari awal hingga selesai. Diketahui, tidak ada pernyataan mengenai putusan hukuman mati dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap koruptor Pertamina.
TurnBackHoax kemudian memasukkan headline yang ada dalam video, yakni “Kejagung Umumkan Tersangka baru Korupsi Pertamina” ke kolom pencarian YouTube. Pencarian teratas mengarah ke video kanal YouTube Metro TV “[FULL] BREAKING NEWS - Kejagung Tambah Dua tersangka dalam Skandal Minyak Pertamina”.
Isi video yang diunggah Rabu (26/02/2025) itu sama dengan potongan unggahan akun TikTok “darniatynurdin”, tepatnya pada menit ke 06.52. Konteks asli video adalah momen saat Kejagung mengumumkan dua tersangka baru terkait skandal minyak Pertamina.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Keputusan hukuman oleh Kejagung untuk koruptor Pertamina” ke mesin pencarian Google. Hasil pencarian teratas mengarah ke pemberitaan kompas.com “Soal Hukuman Mati Tersangka Korupsi Pertamina, Jaksa Agung: Tunggu Hasil Penyidikan.
Dilansir dari berita yang tayang Kamis (06/03/2025) itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan kalau kasus ini masih dalam proses penyidikan.
Ia tidak mau berspekulasi jauh soal kemungkinan para tersangka kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018—2023.
“Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini,” kata ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Unggahan berisi narasi “Kejagung umumkan koruptor Pertamina bakal dihukum mati” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Riset Tirto pertama-tama mengecek profil akun pengunggah. Akun itu rupanya baru dibuat pada 3 Maret 2025 dan hanya memiliki 12 pengikut. Dalam berandanya tampak hanya satu unggahan yang pernah dibagikan, yakni terkait bantuan Ramadan 2025.

Sudah jelas bahwa akun tersebut bukanlah akun asli Kemensos. Akun Facebook resmi Kemensos sendiri bernama “Kementerian Sosial RI” yang memiliki centang biru dan diikuti oleh 184 ribu orang. Tirtotak menemukan adanya informasi yang membenarkan klaim yang beredar dalam akun media sosial resmi Kemensos.

Narasi ini bahkan telah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Penyaluran bansos dari pemerintah tidak menggunakan Telegram dan pemerintah pada triwulan 1-2025 masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran bansos.

Hasil penelusuran menggunakan urlscan.io juga menemukan kalau tautan yang disebarkan akun palsu tak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial Kemensos. Tautan seperti ini umumnya merupakan modus penipuan atau pencurian data pribadi (phishing).

Kemensos lewat akun Instagram-nya telah menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial.

Dalam highlight story “HOAKS”, Kemensos menyatakan bahwa penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH, adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan Pemerintah Daerah atau dapat mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos.

Dilaporkan Kompas TV, Sabtu (1/3/2025), Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, pun menegaskan kalau tidak akan ada penambahan bansos khusus selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah alias pada tahun 2025 ini. Hal itu karena penyaluran bantuan sosial untuk perlindungan sosial di tiga bulan pertama tahun 2025 sudah dilakukan, dengan tingkat penyaluran mencapai lebih dari 90 persen.

"Tetap kita bansos untuk perlindungan sosial di tiga bulan pertama ini sudah salur ya, sudah 90 persen lebih. Nanti kita akan menyalurkan lagi pada 3 bulan ke depan," ungkapnya.

Untuk bantuan sosial pada triwulan kedua tahun 2025, Kemensos akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penerima manfaat.

Adapun beberapa bansos yang cair bertepatan dengan bulan Ramadan, seperti dilansir CNBC Indonesia, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras 10 kilogram (kg), bantuan pangan non-tunai (BNPT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Untuk PKH, masyarakat bisa memantau status penyaluran bantuan sosial yang mereka terima lewat situs http://cekbansos.kemensos.go.id/. Di situ, masyarakat bisa memilih lokasi domisili, memasukkan nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengklik tombol "cari data".

Tirto sebelumnya pernah memeriksa klaim tidak benar terkait PKH 2025 dan PKH 2024.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, tautan pendaftaran untuk mendapat bantuan sosial Ramadhan 2025 dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Akun pengunggah bukan merupakan akun asli Kemensos dan tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial Kemensos. Tautan seperti ini umumnya merupakan modus penipuan atau pencurian data pribadi (phishing).

Kemensos lewat akun Instagramnya telah menyatakan bahwa kementerian tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, pun menegaskan kalau tidak akan ada penambahan bansos khusus selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah atau pada tahun 2025.