Sebuah akun youtube bernama LIGANYA WAKANDA memposting sebuah video yang mengatakan bahwa Indra Sjafri resmi dipecat dari pelatih Timnas Junior. Postingan tersebut diunggah pada 5 September 2024.
Setelah melihat keseluruhan video pada unggahan youtube tersebut, ternyata narator tidak menyebutkan dipecatnya Indra Sjafri dan digantikan oleh Park Hang Seo. Narator hanya menyebutkan mengenai gagalnya Indra Sjafri membawa Indonesia yaitu Timnas Junior lolos ke babak selanjutnya pada laga Seoul Earth on Us Cup 2024, setelah kekalahan dari Thailand dan Korea Selatan.
Pencarian pada web PSSI juga tidak ditemukan pernyataan mengenai dipecatnya Indra Sjafri. Dilansir dari bola.tempo.co Indra Sjafri saat ini sedang mempersiapkan pertandingan Piala Asia U-20 untuk melawan Timor Leste. Pada akun resmi instagram Indra Sjafri pun masih banyak memposting aktivitasnya sebagai pelatih Timnas.

Faktanya, pada isi video hanya menyebutkan mengenai gagalnya Indra Sjafri Timnas Junior lolos ke babak selanjutnya pada laga Seoul Earth on Us Cup 2024. Saat ini pun Indra Sjafri sedang mempersiapkan pertandingan U-20 melawan Timor Leste pada kualifikasi Piala Asia.

Sebuah akun facebook dengan nama Bantuan BPJS subsidi 2024 menunggah sebuah postingan yang berisikan informasi dana bantuan dari BPJS Kesehatan sebesar Rp250 juta. Dalam postingan tersebut, pengunggah meminta kepada penerima bantuan untuk melaporkan ID yang diterima dan mengirimkannya pada nomor whatsapp yang tertera.

Setelah diselidiki lebih lanjut, akun tersebut bukanlah akun facebook resmi milik BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan diketahui hanya memiliki 1 akun facebook resmi yakni @BPJSKesehatanRI, dalam akun tersebut pun tidak ditemukan unggahan mengenai dana bantuan dari BPJS Kesehatan sebesar Rp250 juta yang mengharuskan masyarakat mengirimkan nomor ID-nya pada sebuah akun whatsapp tertentu.

Selain itu, pengunggah juga menyertakan sebuah video dalam postingan tersebut. Akan tetapi video tersebut tidak memiliki korelasi dengan klaim unggahan dikarenakan video yang digunakan merupakan video milik kompastv dengan judul “Hari Pelanggan Nasional jadi Momentum BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja untuk Tumbuh dan Kuat”. Oleh sebab itu, klaim dana bantuan BPJS Kesehatan sebesar Rp250 juta yang diperoleh dengan mengirimkan nomor ID pada sebuah akun whatsapp tidak benar adanya.

Faktanya, postingan tersebut tidak diunggah oleh akun resmi BPJS Kesehatan. Selain itu, video yang digunakan tidak mendukung dengan klaim yang disampaikan oleh pengunggah.

Muncul sebuah postingan Facebook berisi informasi mengenai adanya pengambilan kupon untuk mendapatkan hadiah undian dari Bank BRI. Unggahan ini juga menyertakan sebuah link jika ingin mengambil kupon tersebut.

Akan tetapi link tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi milik BRI. Jika kita cari di Google, situs resmi Bank BRI adalah https://bri.co.id/, selain itu jika kita cek di Instagram resmi BRI @bankbri_id kita juga tidak akan menemukan informasi pengambilan kupon undian berhadiah seperti yang dikatakan dalam unggahan tersebut.

Berdasarkan dari temuan tersebut maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Bank BRI tersebut merupakan salah satu modus untuk melakukan penipuan online.

Link website yang tertera pada postingan gebyar undian tersebut tidak mengarahkan ke website resmi BRi di https://bri.co.id/, selain itu di media sosial resmi BRI juga tidak ditemukan adanya informasi undian seperti itu.

Artikel disadur dari Pemeriksa Fakta Antara News.
Sebuah akun twitter bernama Ali Syarief memposting sebuah video yang diklaim merupakan demonstrasi perlawanan kepada Jokowi yang terjadi pada 23 September 2024 di kawasan Malioboro. Video tersebut pun telah ditonton lebih dari 200 ribu penonton di twitter.
Dilansir dalam antaranews.com, video tersebut serupa dengan unggahan video di Instagram Jogjaku yang diunggah pada 22 Agustus 2024. Pada tanggal 22 Agustus 2024 memang terjadi aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta di kawasan Malioboro. Dengan mengenakan baju berwarna hitam, massa aksi menyerukan untuk menjaga demokrasi dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.
Sehingga video tersebut bukan merupakan aksi demonstrasi di kawasan malioboro pada 23 September 2024, melainkan aksi unjuk rasa pada 22 Agustus 2024.

Faktanya, Aksi demo tersebut terjadi pada 22 Agustus 2024 dan bukan pada 23 September 2024.