Menanggapi tuduhan tersebut, Paulus Waterpauw memberikan klarifikasinya.



"Saya tegaskan Polda Sumut netral pada Pilkada 2018. Tidak ada satupun anggota yang berpihak terhadap salah satu pasangan calon," ujarnya kepada wartawan, Senin (25/6) siang.



Paulus mengungkapkan, terkait beredarnya foto dirinya dengan salah satu anak kader politik pasangan calon nomor urut 2, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pilgubsu.



Pasalnya, foto dirinya membentuk jari seperti angka 7 bukan angka 2 itu, merupakan lambang "Laju" singkatan dari lapan tujuh (87).



"Saya membentuk jari angka 7 bukan angka 2 di foto itu. Angka 7 adalah 'Laju' singkatan dari 87. Artinya adalah saya alumni angkatan 87 di AKABRI dan lambang itu memang kami gunakan oleh sesama angkatan. Jadi itu bukan angka dua melainkan simbol 7," jelasnya.



Paulus menambahkan, kalau foto yang beredar di akun Instagram @gerindrasumut itu, saat menyambut kedatangan mantan Presiden RI, tidak ada hubungannya dengan mendukung salah satu paslon.



"Nah, saat itu ada seorang wanita kalau gak salah anaknya Pak Japorman, meminta foto bareng dengan saya di bandara. Telunjuk tangan saya lambang angka 7, wanita itu salam 2 jari dan viral setelah dipublikasi di medsos," tutur Kapolda.



"Namun, kembali saya tegaskan kalau foto ini tidak ada hubungannya dengan Pilgubsu. Kami (Polri-red) Poldasu netral dalam pilkada 2018," pungkas Jenderal bintang dua ini.

Berita yang disalin di narasi, mengenai UU Dwi Kewarganegaraan, adalah untuk kepentingan WNI yang di luar negeri, bukan untuk mempermudah non WNI masuk ke Indonesia. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Isu mengenai akan dicabutnya subsidi gas Elpiji 3 kilogram (kg) pada bulan Juli mendatang tidak benar. Fakta sebenarnya ialah PT Pertamina meluncurkan produk baru, yakni gas Elpiji 3kg non subsidi pada awal Juli. Dilansir dari bisnis.com, kompas.com, medcom.com, dan metrotvnews.com, Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, penjualan gas Elpiji 3kg non subsidi merupakan keputusan bisnis Pertamina untuk memenuhi kebutuhan pasar. “Ini merupakan keputusan bisnis Pertamina karena permintaan pasar ada, tidak terkait LPG subsidi,” ujar Nicke. Perihal isu tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Ignasius Jonan angkat bicara. Dilansir dari bisnis.com, Menteri Jonan menegaskan, tidak ada rencana pemerintah mencabut subsidi LPG 3kg.

"Surat palsu dukungan politik kembali menyeruak pada Pilwalkot Bekasi 2018. Kali ini, beredar sebuah surat dukungan dengan tajuk perjanjian kerjasama antara tokoh-tokoh umat beragama dan Calon Wali Kota, Rahmat Effendi.", selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.