Suara.com - Sebuah unggahan yang menyebar di media sosial mengklaim bahwa Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha meminta Anies Baswedan untuk tidak lagi terjun ke dunia politik.
Narasi tersebut tersebar luas dan menimbulkan perdebatan di kalangan warganet.
Akun Facebook bernama “PETIR ICE” pada Rabu, 23 Juli 2025, membagikan sebuah foto disertai narasi: “Wamen Giring: Minta Anies Tidak Usah Lagi Terjun Ke Politik Gaduh Terus Jika Masih Ada Anies”.
Unggahan tersebut juga disertai takarir yang memprovokasi, berbunyi: “Ini orang harus di apain guyss… !!!”.
Hingga Senin, 28 Juli 2025, konten tersebut telah mendapatkan sekitar 537 emoji reaksi dan lebih dari 364 komentar, menunjukkan tingkat penyebaran yang cukup tinggi.
Namun, setelah ditelusuri oleh Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax), klaim tersebut dinyatakan sebagai konten yang dimanipulasi (manipulated content).
Pemeriksaan dilakukan menggunakan fitur pencarian gambar Google Lens, yang mengarahkan pada artikel asli dari situs sindonews.com dengan judul “Pendidikan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha yang Kini Jadi Komisaris Anak Perusahaan Garuda”.
Artikel tersebut tayang pada Selasa, 22 Juli 2025, dan membahas tentang latar belakang pendidikan serta profil Giring Ganesha, tanpa menyebutkan apapun terkait pernyataan terhadap Anies Baswedan.
Dengan kata lain, judul berita yang beredar di media sosial telah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Mereka mengubah judul asli menjadi: “Wamen Giring: Minta Anies Tidak Usah Lagi Terjun Ke Politik Gaduh Terus Jika Masih Ada Anies”, padahal tidak ada pernyataan semacam itu dalam artikel sumber.
(GFD--28137) Cek Fakta: Anies Baswedan Diminta Tidak Terjun ke Dunia Politik Lagi, Benarkah?
Sumber:Berita
Hasil Cek Fakta
Kesimpulan
Klaim yang menyebut Wamen Giring meminta Anies Baswedan tidak lagi masuk dunia politik adalah tidak benar.
Judul tersebut merupakan hasil manipulasi dari artikel asli yang sama sekali tidak membahas pernyataan tersebut.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak langsung mempercayai informasi yang tersebar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Tentang Kiprah Politik Anies Baswedan
Anies Baswedan memulai kiprah politiknya dengan mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat pada tahun 2013.
Setahun kemudian, ia bergabung dengan tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai juru bicara dalam Pemilihan Presiden 2014.
Judul tersebut merupakan hasil manipulasi dari artikel asli yang sama sekali tidak membahas pernyataan tersebut.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak langsung mempercayai informasi yang tersebar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Tentang Kiprah Politik Anies Baswedan
Anies Baswedan memulai kiprah politiknya dengan mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat pada tahun 2013.
Setahun kemudian, ia bergabung dengan tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai juru bicara dalam Pemilihan Presiden 2014.
(GFD--28138) CEK FAKTA: Benarkah Ada Program Transmigrasi ke IKN?
Sumber:Berita
Suara.com - Sebuah unggahan di media sosial kembali membuat gaduh ruang digital Indonesia.
Akun Facebook bernama “Bowo Pompia” pada Rabu, 18 Juni 2025, membagikan informasi berjudul “Berikut adalah cara daftar transmigrasi ke IKN (Ibu Kota Nusantara)”.
Dalam unggahan tersebut disebutkan tahapan pendaftaran yang dimulai dari mengunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah, hingga mengisi formulir yang mencantumkan data pribadi dan pengalaman kerja.
Klaim ini cukup menarik perhatian warganet meskipun hanya memperoleh 8 suka dan 4 komentar hingga 28 Juli 2025.
Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut terbukti tidak benar.
Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa tidak ada program transmigrasi ke IKN Kalimantan Timur.
Melalui akun Instagram resmi @kementrans.ri, pada Sabtu, 21 Juni 2025, kementerian menyatakan bahwa informasi yang menyebar di media sosial dan aplikasi pesan instan mengenai program transmigrasi ke IKN adalah menyesatkan.
Penegasan ini juga diperkuat oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Transmigrasi, Felix Vernando Wanggai.
Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube resmi Kementerian Transmigrasi, Felix menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah membuka rekrutmen transmigrasi ke Kalimantan Timur, apalagi secara khusus ke wilayah Ibu Kota Nusantara.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar hanya mempercayai informasi dari sumber resmi pemerintah.
Kementerian Transmigrasi mengimbau publik untuk selalu waspada terhadap hoaks dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
Segala informasi resmi mengenai program transmigrasi hanya dapat diakses melalui situs transmigrasi.go.id serta akun media sosial resmi Kementerian Transmigrasi.
Akun Facebook bernama “Bowo Pompia” pada Rabu, 18 Juni 2025, membagikan informasi berjudul “Berikut adalah cara daftar transmigrasi ke IKN (Ibu Kota Nusantara)”.
Dalam unggahan tersebut disebutkan tahapan pendaftaran yang dimulai dari mengunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah, hingga mengisi formulir yang mencantumkan data pribadi dan pengalaman kerja.
Klaim ini cukup menarik perhatian warganet meskipun hanya memperoleh 8 suka dan 4 komentar hingga 28 Juli 2025.
Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut terbukti tidak benar.
Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa tidak ada program transmigrasi ke IKN Kalimantan Timur.
Melalui akun Instagram resmi @kementrans.ri, pada Sabtu, 21 Juni 2025, kementerian menyatakan bahwa informasi yang menyebar di media sosial dan aplikasi pesan instan mengenai program transmigrasi ke IKN adalah menyesatkan.
Penegasan ini juga diperkuat oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Transmigrasi, Felix Vernando Wanggai.
Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube resmi Kementerian Transmigrasi, Felix menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah membuka rekrutmen transmigrasi ke Kalimantan Timur, apalagi secara khusus ke wilayah Ibu Kota Nusantara.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar hanya mempercayai informasi dari sumber resmi pemerintah.
Kementerian Transmigrasi mengimbau publik untuk selalu waspada terhadap hoaks dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
Segala informasi resmi mengenai program transmigrasi hanya dapat diakses melalui situs transmigrasi.go.id serta akun media sosial resmi Kementerian Transmigrasi.
Hasil Cek Fakta
Kesimpulan
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klaim cara daftar transmigrasi ke IKN yang beredar di Facebook adalah konten palsu (fabricated content).
(GFD--31476) Cek Fakta: Malaysia Sebut Pemerintahan Prabowo Seperti Penindasan Pemimpin Yahudi, Benarkah?
Sumber:Berita
SuaraJakarta.id - Sebuah video yang kini viral di media sosial mengklaim bahwa media di Malaysia mengecam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menyatakan rezimnya “tidak beda dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis.”
Akun Facebook “Iya Chiqiyara” pada Minggu (21/12/2025) membagikan video [arsip] dengan narasi
:“KETIKA JERITAN KELAPARAN SEMAKIN TENGGELAM DALAM DEBU BENCANA PEMIMPIN PULA SANGGUP MEMILIH UNTUK MENOLAK BANTUAN LUAR TANPA BELAH IHSAN ITU BUKAN KEDAULATAN ITU KEZALIMAN BONGKAK DAN ANGKUH DEMIKIAN TEGURAN PEDAS SEORANG PEMERHATI MENYIFATKAN KEPIMPINAN INDONESIA DARI DAHULU DAN HARI INI YANG DIKEMUDI PRABOWO SUBIANTO SEBAGAI TIDAK JAUH BEZA DENGAN PENINDASAN PEMIMPIN YAHUDI ZIONIS NAMUN TERHADAP RAKYATNYA SENDIRI”
Unggahan disertai takarir:
“VIRAL!! TV Malaysia kritik pemerintahan prabowo “Pemerintahan prabowo tidak beza dengan penindasan pemimpin YAHUDI ZIONIS” Sebuah tayangan televisi Malaysia menyoroti dan mengkritik kinerja Prabowo Subianto dalam menangani bencana alam di wilayah Sumatera, Kritik tersebut menilai respons pemerintah Indonesia dinilai kurang sigap dan efektif, sehingga memicu perbincangan luas di media sosial. Sejumlah warganet Indonesia pun merespons keras sorotan tersebut dengan menyebut kondisi ini sebagai “titik terendah Indonesia”, sekaligus mencerminkan kekecewaan publik terhadap penanganan bencana yang dinilai belum maksimal”
Per Rabu (7/1/2026) konten tersebut telah mendapat lebih dari 7.300-an tanda suka dan 1.000-an komentar.
Namun sebelum Anda percaya atau ikut menyebarkannya, penting untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena klaim ini ternyata tidak benar dan menyesatkan.
Unggahan viral menyebut bahwa tayangan televisi Malaysia menayangkan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo, menyeret isu penanganan bencana alam dan membandingkannya dengan rezim penindasan ala “pemimpin Yahudi Zionis.”
Narasi ini ditulis seakan merupakan kutipan resmi dari media Malaysia, lengkap dengan potongan video dan teks provokatif yang memperkuat klaimnya.
Setelah dilakukan verifikasi oleh tim pemeriksa fakta TurnBackHoax.ID / Mafindo, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti kuat:
Akun Facebook “Iya Chiqiyara” pada Minggu (21/12/2025) membagikan video [arsip] dengan narasi
:“KETIKA JERITAN KELAPARAN SEMAKIN TENGGELAM DALAM DEBU BENCANA PEMIMPIN PULA SANGGUP MEMILIH UNTUK MENOLAK BANTUAN LUAR TANPA BELAH IHSAN ITU BUKAN KEDAULATAN ITU KEZALIMAN BONGKAK DAN ANGKUH DEMIKIAN TEGURAN PEDAS SEORANG PEMERHATI MENYIFATKAN KEPIMPINAN INDONESIA DARI DAHULU DAN HARI INI YANG DIKEMUDI PRABOWO SUBIANTO SEBAGAI TIDAK JAUH BEZA DENGAN PENINDASAN PEMIMPIN YAHUDI ZIONIS NAMUN TERHADAP RAKYATNYA SENDIRI”
Unggahan disertai takarir:
“VIRAL!! TV Malaysia kritik pemerintahan prabowo “Pemerintahan prabowo tidak beza dengan penindasan pemimpin YAHUDI ZIONIS” Sebuah tayangan televisi Malaysia menyoroti dan mengkritik kinerja Prabowo Subianto dalam menangani bencana alam di wilayah Sumatera, Kritik tersebut menilai respons pemerintah Indonesia dinilai kurang sigap dan efektif, sehingga memicu perbincangan luas di media sosial. Sejumlah warganet Indonesia pun merespons keras sorotan tersebut dengan menyebut kondisi ini sebagai “titik terendah Indonesia”, sekaligus mencerminkan kekecewaan publik terhadap penanganan bencana yang dinilai belum maksimal”
Per Rabu (7/1/2026) konten tersebut telah mendapat lebih dari 7.300-an tanda suka dan 1.000-an komentar.
Namun sebelum Anda percaya atau ikut menyebarkannya, penting untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena klaim ini ternyata tidak benar dan menyesatkan.
Unggahan viral menyebut bahwa tayangan televisi Malaysia menayangkan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo, menyeret isu penanganan bencana alam dan membandingkannya dengan rezim penindasan ala “pemimpin Yahudi Zionis.”
Narasi ini ditulis seakan merupakan kutipan resmi dari media Malaysia, lengkap dengan potongan video dan teks provokatif yang memperkuat klaimnya.
Setelah dilakukan verifikasi oleh tim pemeriksa fakta TurnBackHoax.ID / Mafindo, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti kuat:
Hasil Cek Fakta
Kesimpulan
Klaim bahwa media Malaysia menyebut pemerintahan Prabowo “seperti penindasan pemimpin Yahudi Zionis” adalah SALAH dan menyesatkan.
Konten itu adalah hasil rekayasa AI (fabricated content) dan tidak pernah dirilis oleh stasiun televisi Malaysia atau media internasional yang kredibel.
Mengapa Klaim Ini Menyesatkan?Unggahan seperti ini memanfaatkan:
Tips Cek Fakta Sebelum ShareSebelum membagikan ulang video yang kontroversial:
Konten itu adalah hasil rekayasa AI (fabricated content) dan tidak pernah dirilis oleh stasiun televisi Malaysia atau media internasional yang kredibel.
Mengapa Klaim Ini Menyesatkan?Unggahan seperti ini memanfaatkan:
Tips Cek Fakta Sebelum ShareSebelum membagikan ulang video yang kontroversial:
(GFD--27125) CEK FAKTA: Kabar Penumpang Pesawat Wajid Divaksin TBC
Sumber:Berita
Suara.com - Beredar sebuah poster digital membuat heboh yang menyebut jika semua penumpang pesawat wajib menjalani vaksinasi Tuberkulosis (TBC).
Dalam poster, narasi seolah-olah pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mewajibkan penumpang pesawat vaksin TBC.
Pada flyer digital tersebut, disebutkan bahwa penumpang wajib sudah divaksin TBC dan menunjukkan surat vaksin sebagai syarat naik pesawat untuk mencegah penyebaran lewat udara.
Adapun narasi dalam unggahan yang dibagikan sebagai berikut:
"Semua penumpang yang akan naik pesawat agar sudah di vaksin TBC dan menunjukan surat vaksin. Tujuannya untuk mencegah menyebaran lewat udara"
Lalu benarkah Menkes Budi Gunadi mewajibkan penumpang pesawat vaksin TBC?
Dalam poster, narasi seolah-olah pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mewajibkan penumpang pesawat vaksin TBC.
Pada flyer digital tersebut, disebutkan bahwa penumpang wajib sudah divaksin TBC dan menunjukkan surat vaksin sebagai syarat naik pesawat untuk mencegah penyebaran lewat udara.
Adapun narasi dalam unggahan yang dibagikan sebagai berikut:
"Semua penumpang yang akan naik pesawat agar sudah di vaksin TBC dan menunjukan surat vaksin. Tujuannya untuk mencegah menyebaran lewat udara"
Lalu benarkah Menkes Budi Gunadi mewajibkan penumpang pesawat vaksin TBC?
Hasil Cek Fakta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya menyampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak benar atau informasi hoaks.
Kementerian tersebut menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan vaksin TBC sebagai syarat perjalanan udara.
Kemenkes juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi dan selalu melakukan pengecekan fakta.
Adapun meningkatnya perhatian publik terhadap vaksin TBC berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu Bill Gates pada 7 Mei 2025 di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerja sama dalam uji klinis vaksin TBC di Indonesia. Vaksin tersebut tengah dikembangkan dan didanai The Gates Foundation, serta saat ini sedang menjalani uji coba di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Banyak pasien gagal sembuh TBC
Di sisi lain, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa banyak kasus pasien pengidap TBC yang gagal sembuh karena lamanya durasi pengobatan dan banyaknya jumlah obat yang harus dikonsumsi setiap harinya.
Dia mengatakan bahwa pengobatan TBC yang sudah berjalan mengharuskan pasien meminum 4 hingga 6 tablet per hari dalam jangka waktu 6-22 bulan tanpa berhenti.
Kementerian tersebut menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan vaksin TBC sebagai syarat perjalanan udara.
Kemenkes juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi dan selalu melakukan pengecekan fakta.
Adapun meningkatnya perhatian publik terhadap vaksin TBC berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu Bill Gates pada 7 Mei 2025 di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerja sama dalam uji klinis vaksin TBC di Indonesia. Vaksin tersebut tengah dikembangkan dan didanai The Gates Foundation, serta saat ini sedang menjalani uji coba di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Banyak pasien gagal sembuh TBC
Di sisi lain, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa banyak kasus pasien pengidap TBC yang gagal sembuh karena lamanya durasi pengobatan dan banyaknya jumlah obat yang harus dikonsumsi setiap harinya.
Dia mengatakan bahwa pengobatan TBC yang sudah berjalan mengharuskan pasien meminum 4 hingga 6 tablet per hari dalam jangka waktu 6-22 bulan tanpa berhenti.
Halaman: 7769/7770