Beredar kabar melalui pesan singkat Short Message Service (SMS) yang diterima beberapa masyarakat atau netizen yang menyatakan dirinya adalah “Pemenag Jutawan Shoppe”.

Menanggapi hal ini, platform perdagangan elektronik Shoppe memberikan klarifikasinya melalui akun Twitter Shoppe Care atau @ShoppeCare. Pihak Shoppe menyatakan kabar tersebut tidak benar dan menganggap hal tersebut adalah modus penipuan.

“WASPADA PENIPUAN yang mengatasnamakan Shopee!! :x::x::x: Segala info terkait pemenang kuis akan diumumkan melalui akun media sosial resmi Shopee. Jika Sobat Shopee menemukan modus penipuan tersebut, segera lapor ke Mimin ya! ???? #Shopeecare#InfoMimin,” cuit akun Shoppe Care atau @ShoppeCare, Selasa (10/12).

Diketahui, modus penipuan melalui SMS ini terjadi tidak hanya mencatut nama pihak Shoppe saja. Tetapi juga pihak operator seluler.

Berdasarkan penelisikan, akun yang membagikan postingan dengan narasi yang menyebutkan Susi Pudjiastuti telah menjadi Dirut PT Garuda Indonesia tidak sejalan dengan postingan sumbernya. Dalam postingan sumbernya baru membahas mengenai mencuatnya nama mantan menteri tersebut sebagai salah seorang yang berpotensi menggantikan Ari Akshara, Mantan Dirut PT Garuda Indonesia yang telah dipecat Menteri BUMN Erick Thohir.

Berikut kutipan narasi pada postingan sumber:

[…] GARUDA BETINA NKRI
Sukses menjaga kekayaan hayati perairan Indonesia dari Pencuri & Menenggelamkan kapal-kapal asing, kini namanya mencuat disebut sebagai Pengganti Direktur Utama PT. GARUDA INDONESIA.
Setiap putra/i terbaik bangsa ini, layak mendapat tempat terhormat.
Jayalah Negeriku. […]

Dalam narasi itu tidak ada pernyataan bahwa Susi Pudjiastuti sudah menggantikan Ari Akhsara. Dapat dikatakan, akun yang membagikan postingan aslinya itu telah memberikan narasi sendiri yang berlawanan dengan konteks narasi postingan asli.

Selain itu, dari hasil penelusuran, hingga periksa fakta ini diturunkan, yakni pada tanggal 11 Desember 2019, belum ada keputusan untuk penetapan Dirut PT Garuda Indonesia yang baru. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pun telah angkat bicara. Ia mengaku belum mengatuhi apakah nama Susi masuk dalam saran (calon Dirut PT Garuda Indonesia).

"Enggak pernah dengar, belum denger," kata Budi. Meski demikian, Budi menegaskan, keputusan penunjukan direktur utama Garuda Indonesia akan ditentukan Kementerian BUMN.

Lalu, dari hasil informasi yang dihimpun, diketahui bahwa Dewan Komisaris Garuda Indonesia baru menunjuk Direktur Keuangan dan Management Risiko Garuda Indonesia, Fuad Rizal, sebagai Plt direktur utama. Penujukan tersebut sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. DEKOM/SKEP/011/2019 Tanggal 5 Desember 2019.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M Ikhsan Rosan mengatakan penetapan Fuad Rizal Sebagai Plt Direktur Utama Garuda Indonesia akan berlaku hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia dalam waktu dekat.

"Plt Direktur Utama memastikan bahwa kegiatan bisnis dan operasional akan tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja perseroan," ujar Ikhsan.

Selanjutnya, kata dia, Garuda Indonesia akan melaksanakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan RUPSLB sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan terkait lainnya. Ikhsan menegaskan Garuda akan melakukan evaluasi secara berkesinambungan dalam proses bisnis yang berjalan.

Berdasarkan penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa konten sumber memelintir informasi atau narasi dari postingan akun lain yang dibagikannya. Dengan demikian, konten itu masuk dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian mengatakan, terdapat pesan singkat beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp, di mana seolah-olah mengkoordinasikan pembagian Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk instansi pusat.

Dalam pesan yang beredar, menurut Andi, isi menyebutkan jika pembagian NIP akan dilakukan Senin (9/12/2019) bertempat di kantor departemen/kementerian atau lembaga masing-masing yang mendapatkan jatah khusus.

Lanjutnya, peserta diminta menggunakan baju putih lengan panjang dan celana hitam. Selain itu, pesan juga meminta peserta wajib membawa nomor register, dan yang belum mendapatkan nomer register harus membawa tanda pengenal.

"Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Saat ini, proses seleksi CPNS dalam tahap verifikasi administrasi," kata Andi

Andi menegaskan, tahap pendaftaran pada rekrutmen CPNS tahun 2019 baru saja usai dan masuk dalam tahap verifikasi administrasi. "Untuk rekrutmen CPNS 2018, tahapan sudah selesai seluruhnya kecuali untuk Papua dan Papua Barat akan segera diumumkan," ujar dia.

Oleh karena itu Andi mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan pengangkatan CPNS. Masyarakat juga harus semakin berhati-hati, serta lebih selektif terhadap informasi beredar dan mengonfirmasi kebenarannya.

“Jika ada informasi terkait rekrutmen CPNS, dimohon untuk lebih waspada dan mengonfirmasi ke Kemenpan-rb, terlebih dahulu," ujar Andi.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui informasi tersebut tidak benar dan dapat dikatakan sebagai hoaks lama bersemi kembali (HLBK). Adapun, isu tersebut sempat menyeruak saat tahun 2016, pasca peristiwa Aksi pada tanggal 4 November 2016 atau dikenal dengan nama Aksi 411.

Isu lama tersebut pun sudah pernah ditanggapi oleh pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Pihak Kemenlu sudah melakukan klarifikasi kepada pihak Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hasil klarifikasi itu diketahui bahwa Perdana Menteri RRT tidak memberikan pernyataan seperti pada isu yang beredar kala itu.

“Selamat sore tweeps, hati-hati dengan pemberitaan dari media online seperti ini,” cuit akun Twitter Resmi Kemenlu (@Kemlu_RI) pada tanggal 8 November 2016. Selain itu, akun tersebut mencuitkan tangkapan layar dari media yang menyantumkan judul berita yang salah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka HLBK yang mencatut PM China tersebut masuk dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu. Sebab, isi artikel dalam link tersebut tidak berdasarkan pernyataan PM China.