Tim cek fakta Antara menggunakan Google Image Reverse untuk mengkonfirmasi video tersebut. Hasilnya, video serupa ditemukan di YouTube KompasTV Palembang yang berjudul “Diduga Korupsi Perizinan Kebun Sawit, Mantan Kades Musi Rawas Ditahan Kejati Sumsel”.

Sesuai keterangannya, pria berompi tahanan itu adalah BA, anggota DPRD Musi Rawas yang menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan kebun sawit. Ia diduga merugikan negara hingga Rp61,3 miliar.

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube TVOne berjudul “Cina Bangun Pangkalan Militer di Republik Indonesia? | tvOne” yang diunggah pada 4 September 2020.

Sebuah video yang beredar luas di media sosial mengklaim bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Dephan AS) mengungkapkan rencana Cina untuk membangun pangkalan militer di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Narasi dalam video tersebut menyebut bahwa pembangunan pangkalan militer itu merupakan bagian dari strategi besar Cina dalam membentuk jaringan logistik dan militer raksasa guna memperluas pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik. Disebutkan pula bahwa Cina tengah gencar melakukan pendekatan diplomatik dan ekonomi terhadap negara-negara mitra demi merealisasikan rencana tersebut, termasuk melalui investasi besar-besaran di sektor infrastruktur dan pelabuhan.

Namun demikian, informasi tersebut langsung dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk mendirikan pangkalan militer asing di wilayah kedaulatannya, dengan alasan dan tujuan apapun.

Sikap Indonesia jelas dan konsisten: kebijakan luar negeri bebas aktif menjadi dasar utama dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Indonesia juga berkomitmen untuk tidak memihak pada kekuatan global manapun dalam konflik geopolitik dan lebih memilih berperan sebagai penengah serta mitra damai di kawasan.

Penelusuran Antara mengungkap jika tidak ada pernyataan resmi Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa akan memberhentikan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 7A.

Pasal tersebut menegaskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya.

Ia menegaskan bahwa angka Rp2 miliar yang beredar di publik sebenarnya merupakan pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan, bukan realisasi penggunaan anggaran.

“Anggaran tersebut sudah tercantum dalam perencanaan, namun hingga saat ini belum ada realisasi atau penggunaan,” kata Suhartono, dalam rilisnya Kamis (2/4/2026).

Asal Mula Anggaran Rp2 Miliar

Menurut Suhartono, rencana penganggaran tersebut disiapkan sebagai langkah antisipatif untuk kebutuhan kedaruratan.

Helikopter diproyeksikan dapat digunakan dalam berbagai situasi yang membutuhkan mobilitas cepat.

Misalnya untuk penanganan bencana alam, evakuasi darurat, hingga menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.

“Sewa helikopter ini diproyeksikan untuk kepentingan mendesak, serta mendukung penanganan kedaruratan seperti bencana banjir, termasuk akses ke daerah yang sulit dijangkau,” jelasnya.

Karena itu, keberadaan anggaran tersebut bersifat situasional dan tidak dirancang untuk penggunaan rutin.

Tidak Digunakan untuk Mobilitas Gubernur

Pemprov Sulsel juga menegaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, selama ini tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah.