SuaraJakarta.id - Sebuah unggahan yang kini viral di media sosial mengklaim bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) untuk menaikkan harga token listrik sebagai bagian dari kebijakan baru. Narasi tersebut langsung menarik perhatian publik, terutama di kalangan pengguna listrik prabayar yang khawatir soal biaya tagihan.

Beredar unggahan [arsip] dari akun Facebook Antexs pada Rabu (24/12/2025), isinya berupa foto Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang disertai narasi:

“bahlil ajak PLN menaikan harga token agar PT PLN tidak rugi dan agar rakyat belajar menghemat arus”

Hingga senin (5/1/2026), unggahan tersebut telah mendapat sekitar 13.000 reaksi, 33.800-an komentar, dan 1.000 kali dibagikan oleh pengguna Facebook lainnya.

Namun sebelum Anda ikut percaya atau menyebarkannya, simak dulu cek fakta lengkapnya — karena klaim itu ternyata tidak benar dan menyesatkan.

Dalam unggahan yang ramai dibagikan muncul narasi bahwa:

Unggahan itu kerap disertai gambar Bahlil dan logo PLN, seakan-akan menunjukkan pernyataan resmi dari pemerintah. Tulisan ini kemudian dibagikan berkali-kali oleh warganet yang khawatir soal biaya listrik masa depan.

Pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID / Mafindo menelusuri kebenaran klaim ini, dan menemukan bahwa:

1. Tidak ada pernyataan resmi dari Bahlil Lahadalia maupun pemerintah yang meminta PLN menaikkan harga token listrik.2.  Situs resmi PLN, Kementerian Investasi, maupun kanal media sosial terverifikasi tidak pernah memuat kebijakan atau wacana seperti yang disebutkan.3. Tidak ada pemberitaan dari media nasional kredibel.4. Perubahan biaya listrik — termasuk tarif token prabayar — harus melalui mekanisme resmi pemerintah, seperti keputusan Kementerian ESDM / Kementerian Keuangan / Dewan Energi Nasional, dan bukan permintaan sepihak dari satu pejabat tanpa prosedur.

Dengan demikian, klaim tersebut tidak memiliki landasan fakta yang kuat.

SuaraLampung.id - Sebuah unggahan video yang sedang viral di media sosial mengklaim bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menangkap sejumlah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan warga negara asing (WNA) saat melakukan operasi penyisiran di Papua. Narasi dalam unggahan itu menyebut kejadian sebagai operasi besar yang baru saja terjadi, dan disertai potongan gambar serta komentar yang memancing emosi publik.

Beredar unggahan video [arsip] pada Selasa (30/12/2025) dari akun Facebook “digital ai” berisi narasi sebagai berikut: 

“PEMIRSA, PASUKAN TNI DILAPORKAN BERHASIL MENANGKAP 1 ANGGOTA KKB DAN 1 WARGA ASING DALAM OPERASI PENYISIRAN. KEDUANYA DIDUGA TERLIBAT TRANSAKSI SENJATA DAN LOGISTIK SEBAGAI PENYUPLAI. TEMUAN INI MENIMBULKAN KEMARAHAN APARAT TNI MEMBUKA KASUS INI KE MEDIA DAN MENGELUARKAN PERINGATAN KERAS”.

Per-senin (5/1/2026), unggahan tersebut telah mendapat 1.941 tanda suka, 252 komentar, dan 119 kali dibagikan oleh pengguna Facebook lainnya.

Namun, sebelum Anda ikut menilai atau menyebarkannya, penting untuk membaca hasil cek fakta yang sebenarnya. Karena klaim ini ternyata tidak benar dan menyesatkan.

Unggahan yang ramai dibagikan di platform seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok menuliskan narasi:

Unggahan ini disebarkan ulang oleh banyak akun tanpa sumber resmi atau konfirmasi lembaga terkait.

Tim pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID / Mafindo telah melakukan penelusuran terhadap klaim ini dan menemukan sejumlah fakta kunci:

Di sejumlah sumber, konten video yang dipakai sudah lama beredar dengan konteks berbeda — misalnya latihan militer atau operasi yang tidak berkaitan dengan isu yang diklaim dalam unggahan viral tersebut.

Dengan demikian, klaim bahwa TNI menangkap anggota KKB dan WNA saat operasi penyisiran adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

SuaraJakarta.id - Baru-baru ini, beredar unggahan di Facebook oleh akun “Ardhi Ardhaz” yang mengklaim bahwa BRIN secara resmi menunjuk mantan Presiden Joko Widodo sebagai “Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana”.

Klaim ini langsung mendapat perhatian, dengan ribuan likes, komentar, dan dibagikan berkali-kali.

Akun Facebook “Ardhi Ardhaz” pada Selasa (2/12/2025) mengunggah foto Joko Widodo (mantan presiden) [arsip] berisi narasi: 

“BRIN Tunjuk Joko Widodo jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana”.

Hingga Senin (8/12/2025) unggahan tersebut telah mendapatkan sekitar 1.320-an tanda suka, 1000-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 10 kali.

Namun setelah dilakukan verifikasi oleh TurnBackHoax / Mafindo, klaim tersebut ternyata termasuk kategori konten yang menyesatkan (misleading content).

SuaraLampung.id - Baru-baru ini sebuah video yang mengklaim menunjukkan penangkapan nelayan Indonesia oleh tentara Malaysia menjadi viral di media sosial. Video tersebut dibagikan dengan narasi dramatis tertulis narasi “Kami nelayan Indonesia ditangkap tentara Malaysia meski memancing di perairan Indonesia, mohon Presiden membebaskan kami.”

Video ini telah ditonton puluhan ribu kali, disukai oleh banyak pengguna, dan menjadi viral di berbagai platform. 

Namun hasil pengecekan oleh TurnBackHoax / Mafindo menunjukkan bahwa video tersebut bukan rekaman nyata kejadian melainkan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI).

Beredar video [arsip] dari akun TikTok “mbahsiwar” pada Selasa (02/12/2025), isinya memperlihatkan tiga orang yang berada di kapal berbendera Malaysia.

Unggahan disertai narasi:

“Siapapun yang melihat video ini, tolong sebarkan. Kami nelayan Indonesia ditangkap tentara Malaysia. Kami tahu betul lokasi kami mengambil ikan itu masih di perairan Indonesia. Dan saya mohon kepada Bapak Presiden untuk membebaskan kami”. 

Hingga Senin (08/12/2025), konten tersebut telah mendapat hampir 85.000 tanda suka, lebih dari 11.000 interaksi komentar, serta dibagikan ulang 85.000-an kali.

Temuan Cek Fakta: 

Ketika dilakukan pencarian gambar balik (reverse image / video), tidak ditemukan footage atau foto serupa — artinya video itu tidak bisa dibuktikan terjadi di dunia nyata. 

Analisis teknis terhadap video menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara gerakan mulut dan suara, serta detail visual yang tidak alami, indikasi kuat video adalah manipulasi AI. 

Setelah diuji melalui tool deteksi AI (Hive Moderation), video itu dinyatakan dengan probabilitas sangat tinggi — sekitar 99,9%, sebagai konten palsu (fabricated content). 

Tidak ada konfirmasi resmi dari instansi terkait — baik pemerintah Indonesia, instansi keamanan, maupun media kredibel yang membenarkan klaim bahwa ada nelayan Indonesia baru-baru ini ditangkap tentara Malaysia sebagaimana diklaim dalam video.