Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari menegaskan informasi soal beredarnya perolehan suara Pemilu 2019 di luar negeri tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Terhadap kabar tentang perolehan suara pemilu di luar negeri yang beredar luas di masyarakat adalah kabar tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hasyim dalam keterangannya, Rabu (10/4/2019).

Dia menjelaskan, penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri dilaksanakan sebagaimana jadwal dalam SK KPU No 644/2019 yaitu early voting pada tanggal 8-14 April 2019.

Untuk kegiatan pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan dengan tiga metode.

Tiga metode memilih tersebut, yaitu di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang berada di kantor perwakilan RI (KBRI/KJRI/KDEI); memilih dengan Kotak Suara Keliling (KSK) yang bertempat di dekat pemukiman atau tempat kerja WNI; dan metode pos.

“Kegiatan penghitungan suara pemilu di LN dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sesuai waktu setempat,” kata dia.

Meskipun penyelenggaraan pemungutan suara di luar negeri dilakukan terlebih dahulu, namun, hasil penghitungan perolehan suara pemilu luar negeri yang dilakukan PPLN dan KPPSLN baru dapat diketahui setelah proses penghitungan suara 17 April 2019 selesai.

“Hasil perolehan suara pemilu luar negeri (real count) baru dapat diketahui setelah proses penghitungan suara 17 April 2019 selesai,” tegasnya.

“Tidak benar. Karena penghitungan suara untuk pemilu luar negeri di semua KBRI/KJRI baru dilaksanakan pada 17 April. Jadi kalau ada info soal hasil pemilu di luar negeri sekarang-sekarang ini, maka pasti hoaks,” ujar Komisioner KPU, Pramono Tantowi Ubaid, kepada VIVA, Rabu, 10 April 2019.

Sehingga, apabila sekarang ini beredar kabar tentang perolehan suara pemilu luar negeri, dapat dipastikan hasil tersebut bukan hasil resmi (real count) yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN.

Kubu Jokowi-Ma’ruf memiliki 5 sumber pendanaan. Sumber dana tersebut berasal dari penyumbang perorangan, dana sumbangan dari partai politik, dana sumbangan dari kelompok, sumbangan dari badan usaha non pemerintah, serta dana pribadi. Tidak ada pendanaan yang bersumber dari APBN maupun APBD. KPU sendiri telah menegaskan sejak 2018 silam mengenai dana kampanye tidak boleh bersumber dari APBD dan APBN serta tidak boleh berupa sumbangan dari pihak asing seperti dikutip dari Detik.com. Sampai saat narasi ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi-Ma’ruf maupun dari Anies Baswedan mengenai isu ini.

Video yang mempertontonkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam video itu dikatakan bahwa Said Aqil baru saja memberikan dukungan kepada Prabowo.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa isu tersebut tidak benar. Sebab, video yang beredar di Youtube pada tanggal 6 April 2019 itu berasal dari video liputan kunjungan Prabowo dan Sandiaga Uno ke Kantor PBNU.

Peristiwa kunjungan itu terjadi di bulan Agustus 2018. Adapun, video yang disunting merupakan bagian ketika Said Aqil memberikan pernyataan memberikan kartu anggota NU kepada Prabowo.

Selain itu, pihak PBNU pun memberikan bantahan terkait persebaran video tersebut. Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas mengatakan, pesan tersebut didaur ulang. Ditulis lagi seakan berita baru. Video lama juga diviralkan kembali dengan narasi beraroma Pilpres 2019.

“Padahal isinya tentang peristiwa tanggal 16 Agustus 2018 ketika Pak Prabowo dan Pak Sandi silaturahmi ke PBNU. Sebelum menjadi capres dan cawapres. Bahkan ada berita dan video tahun 2014 yang direproduksi dan dipublikasikan sekarang seakan peristiwa terkini,” ujar Robikin.

Ia juga menyatakan, penyebaran informasi menyesatkan tersebut sangat tidak terpuji dalam upaya meraih dukungan. Jauh dari akhlak yang diajarkan Islam.

“Sukses Pemilu adalah sukses bangsa Indonesia. Mari berpartisipasi wujudkan Pemilu yang bermartabat, berintegritas. Jangan gunakan hoaks, hate speech, dan fake news,” ujarnya.

Robikin juga menjelaskan, sebagai mandataris Muktamar, Ketum PBNU tidak boleh kampanye. Karena itu dalam beberapa kesempatan Kiai Said Aqil memilih mendoakan suksesnya Pemilu untuk Indonesia yang lebih baik.

Melalui halaman Facebook terverifikasi dari Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo, dijelaskan bahwa beliau dan Healing Movement Ministry, tidak pernah memberikan arahan untuk memilih salah satu paslon Capres dan Cawapres.
Dalam postingannya di laman facebook resminya, Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo mengatakan,

“Shalom saudara/i

Atas nama Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo dan Healing Movement Ministry, kami TIDAK PERNAH memberikan arahan untuk memilih salah satu paslon Capres dan Cawapres. Pilihan Capres dan Cawapres ada di tangan saudara/i.

Jika ada postingan dalam bentuk gambar ini yang mengatasnamakan Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo sudah dipastikan adalah HOAX.

Demikian informasi ini kami sampaikan.
Mohon bantu sebarkan pesan ini.
Tuhan Yesus memberkati????”