• (GFD-2018-416) [DISINFORMASI] Pesan Berantai Keripik Jamur “Snack Good” yang Mengandung Narkoba Golongan 1

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 05/09/2018

    Berita

    Yth ; 
    Ka BNN, Irtama, Para Deputi, Para Irwil, Para Direktur, Para Karo, Kapuslitdatin dan Kabag Humas...
    Mohon ijin melaporkan bahwa Lab. BNN telah menguji sampel keripik jamur yg dikirimkan Dit IV Narkoba Polri pada Hari Rabu sore dan selesai dianalisis Kamis siang, dengan hasil ; POSITIF MENGANDUNG PSILOSIN 
    ( Gol 1 Narkotika)
    Hati2 ... ini kripik ternyata mengandung NARKOBA.. makanya home made .. sudah dicek oleh BNN
    mohon buat para orangtua selalu menjaga anak2/ keluarga dari jajanan sembarangan
    Segala cara dilakukan utk menghancurkan generasi muda , agar penjualan narkoba lancar terus terus terus tak pernah putus.
    Kripik Jamur ini banyak dijual di Bandung.
    Sampaikan kepada anak2 / keponakan / siapapun , terutama yg suka ngemil jejamuran utk tidak coba makan snack jamur ini
    silahkan di share…
    {DISINFORMASI] Pesan Berantai Keripik Jamur “Snack Good” yang Mengandung Narkoba Golongan 1

    Hasil Cek Fakta

    Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto membenarkan adanya keripik jamur mengandung narkoba. Namun, itu merupakan kasus lama yang diungkap pihaknya pertengahan tahun lalu. "Kasusnya kita ungkap tahun 2017 di Lembang, Bandung," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (5/9) malam.




    Dia mengaku bingung mengapa kasus lama itu diviralkan kembali di media sosial. "Makanya saya kaget juga teman-teman media nanyain saya soal ini tadi. Berarti itu hoax," tegasnya.




    Sementara itu, Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Pol Sulistiandriatmoko juga mengatakan hal serupa.




    "Betul, kasus tersebut diungkap oleh Direktorat IV Bareskrim pada pertengahan tahun lalu. Snack keripik jamur tersebut adalah narkotika golongan satu, nama jamurnya Psylosibin, nama narkotikanya Psylosin," pungkasnya menjawab pesan singkat JawaPos.com semalam.




    Di pertengahan bulan Mei 2018, pesan berantai yang sama juga pernah beredar di media sosial.

    Rujukan

  • (GFD-2018-417) [DISINFORMASI] @RatnaSpaet: “Masih mau 2 Periode?”

    Sumber: twitter.com
    Tanggal publish: 05/09/2018

    Berita

    "Masih mau 2 Periode? Pakai akal pikiranmu - Gugah hari Nuranimu. Cc: ⁦@jokowi⁩".

    Hasil Cek Fakta

    Sudah pernah beredar dan diklarifikasi di 2016: "Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara menegaskan, sampai saat ini BI hanya mengeluarkan dan mengatur pecahan rupiah paling besar yaitu Rp 100 ribu‎. "Terkait informasi yang beredar di medsos mengenai uang pecahan Rp 200 ribu, Bank Indonesia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar," kataTirta dalam keterangannya, Kamis (18/2/2016)."

    Rujukan

  • (GFD-2018-412) [DISINFORMASI] “Warga cina di tangkap anggota TNI AD karena membuat ktp palsu”

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 04/09/2018

    Berita

    "Warga cina di tangkap anggota TNI AD karena membuat ktp palsu yg nanti nya akan di suruh memilih jokowi.luar biasa jokowi.kita harus berterima kasih sama tni bravo TNI bersama rakyat".

    Hasil Cek Fakta

    Foto dan video yang digunakan di post sumber adalah kejadian lama, dan video yang digunakan adalah hasil suntingan. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

    Rujukan

  • (GFD-2018-413) [KLARIFIKASI] Universitas Muhammadiyah Kupang Bantah Akan Menginisasi Gerakan #GantiPresiden2019

    Sumber:
    Tanggal publish: 04/09/2018

    Hasil Cek Fakta

    Terkait salah satu dosennya menjadi insiator Gerakan #GantiPresiden2019 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pihak Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) membantah bahwa kampusnya terlibat dalam gerakan tersebut. Dilansir dari antaranews.com dan bisnis.com, Rektor UMK Dr. Zainal Wula, M.Si., menegaskan bahwa perguruan tinggi yang dipimpinnya tidak pernah menginisiasi Gerakan #GantiPresiden2019. “UMK tidak pernah menginisiasi gerakan ganti presiden 2019. Kalau ada dosen yang berencana menggelar gerakan ganti presiden, merupakan aktivitas pribadi, dan bukan atas nama lembaga UMK,” kata Zainal.

    Rujukan