Momen itu ramai dibahas di media sosial. Saat dihubungi, Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan momen itu terjadi saat jeda. Kopi itu juga sudah disediakan di panggung.

"Itu kan kebetulan break, kebetulan break kan kopinya ada di situ. Kopinya itu ada di panggung. Biasanya kalau dia itu kopinya ada di panggung. Dikasih oleh staf di panggung," kata Dasco saat dihubungi, Senin (25/3/2019).

"Bukan minum kopi di tempat lain maksudnya. Kan biasanya dia itu ada jeda, nah karena ada jeda azan, dia minum kopilah itu di panggung, di podium maksudnya," sambungnya.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan bahwa minum kopi saat azan bukan merupakan kesalahan. Ia menyebut apa yang dilakukan Prabowo sangat lazim. Prabowo pun, kata dia, menghargai azan dengan berhenti bicara.

“Saat pidato nih, terus dia dengar azan dan dia berhenti. Lalu minum kopi sambil dengar azan. Gak ada masalah kan,” kata Wakil Ketua Partai Gerindra itu saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 Maret 2019.

Kumparan memang benar menurunkan berita dari hasil pernyataan Pimpinan KPK, Basaria Pandjaitan pada 1 April 2019 berjudul ‘KPK Singgung Kebocoran Pendapatan Negara: Harusnya Dapat Rp 4000 T’.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapnya dalam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel, Semarang.

"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria, Senin (1/4).

Menurut Basaria, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.

"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4000 triliun bisa dicapai," ujar Basaria.

Ia menambahkan, salah satu upaya mencegah kebocoran yaitu melalui penerapan sistem elektronik dalam penghitungan pendapatan. Ia menyebut sejumlah daerah sudah menerapkan sistem elektronik untuk memantau pendapatan dari pajak, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

Selain di Kumparan, pernyataan KPK itu juga dimuat di Detik pada 1 April 2019 berjudul ‘Sebut Kebocoran, KPK: Pendapatan Indonesia Seharusnya Rp 4.000 T’.

Namun, kebocoran anggaran itu sudah berlangsung lama. Wakil Ketua KPK M Jasin pada 2008 pernah menyebut bahwa Kebocoran dalam anggaran negara diyakini sudah terjadi sejak 10 tahun sejak Indonesia merdeka. Bahkan kebocorannya hampir setengah dari anggaran atau 40 persen.

“Anggaran sejak Prof Soemitro (Soemitro Djojohadikusumo-mantan Menkeu) kerap mengalami kebocoran 30-40 persen. Anggaran itu sistemnya membuka peluangnya terjadi penyimpangan antar departemen," ujarnya Jasin dikutip detik.com.

Soemitro Djojohadikusomo menjabat Menteri Keuangan RI yakni pada 1952-1953 dan 1955-1956. Ia juga adalah ayah dari calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Berdasarkan fakta-fakta itu bahwa pernyataan KPK tentang kebocoran anggaran negara sebesar Rp 2000 T adalah benar. Namun kebocoran anggaran negara ini sudah berlangsung lama.

Bukan media kredibel:
Kompas Info yang beralamat di k0mpasinf0.blogspot.com bukan tergolong media berita yang kredibel, karena selain memiliki domain blog pribadi, juga tidak mencantumkan siapa penanggung jawab dan alamat perusahaan. Padahal ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.“ Selain itu, Pemakaian nama media tersebut mencatut nama media KOMPAS, salah satu media kredibel yang tercatat di Dewan Pers.

Isi konten menyesatkan:
Artikel di K0mpas Inf0 itu menyalin berita pemerintah Indonesia menawarkan Jonggol ke China dari berbagai media massa, seperti Radar Bogor. Hasil penelusuran Tempo, Radar Bogor memang benar telah menurunkan berita itu, di mana Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia-China. Selain Radar Bogor, isi artikel juga mencuplik pernyataan Luhut Panjaitan tentang 4 syarat bagi investor Tiongkok yang akan berinvestasi di Indonesia. Seperti diberitakan oleh merdeka.com, bahwa setiap investor harus membawa teknologi terbaik, melakukan transfer pengetahuan, merekrut pekerja Indonesia, dan membangun industri yang memberi nilai tambah bagi produk Indonesia. Akan tetapi terdapat satu kalimat yang tidak ditemukan dalam berita-berita dari media kredibel tersebut. Kalimat itu tertulis:

“……..kalaupun investasinya masuk ke Indonesia. mohon untuk rakyat Indonesia jangan ikut campur apalagi tebar tebar fitnah, yang bukan bukan tentang pemerintah.”

Kalimat tersebut yang kemudian dijadikan judul oleh situs K0mpas Inf0. Padahal kalimat tersebut hasil penambahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga sudah menyatakan artikel pada KompasInfo tersebut adalah menyesatkan.

Dari fakta-fakta di atas bahwa narasi yang dibangun oleh akun Jazuli Andini adalah keliru.

Sebuah video yang menampilkan seorang pria bicara mengenai persyaratan WNI di Saudi untuk mencoblos pada Pemilu 2019 viral di media sosial. Pria itu menyebut, PDIP akan mengarahkan pendukung ke TPS untuk mencoblos capres Jokowi meski hanya memiliki Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Dalam lokasi,kejadian di video terdapat spanduk bertuliskan 'Pro Jokowi Saudi Arabia' dan logo Projo.
Saat dikonfirmasi, Ketum Projo Budi Arie Setyadi menyebut pria di video tersebut adalah Ketua DPLN PDIP Arab Saudi Sharief Rachmat. Menurutnya, apa yang disampaikan Sharief soal syarat SPLP untuk mencoblos tidak salah. Budi menekankan bahwa PDIP Saudi memperjuangkan hak pilih WNI yang hanya memiliki SPLP.

"Pernyataan ketua PDIP Arab Saudi tentang penggunaan Identitas SPLP tidak ada yang salah. Sharief menjelaskan bahwa SPLP adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh imigrasi KJRI atau KBRI di Arab saudi. Sebagaimana mengacu kepada Pilpres di 2014, seluruh identitas dapat dipakai untuk menggunakan hak pilih. Sharief menjelaskan bahwa PDIP akan memperjuangkan hal pilih bagi mereka yang mempunyai SPLP," ujar Budi kepada wartawan, Senin (8/4/2019).