Beredar kabar yang menyebutkan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge telah diculik oleh oknum TNI. Kabar tersebut tersebar melalui media sosial Facebook. Dalam klaim isu penculikan tersebut, Bupati Nduga diculik pada tanggal 2 April 2019.

Kabar tersebut mendapat tanggapan pihak Kepolisian Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menyebutkan bahwa isu penculikan Bupati Nduga ialah hoaks. Irjen Pol Martuani pun mengatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya hingga kini masih mendalami kemunculan isu yang menyesatkan publik tersebut.

“Soal kabar yang berkembang kalau Bupati Nduga ini diculik akan kita lakukan penyelidikan dan motivasinya apa sehingga menyebarkan berita-berita bohong seperti ini,” kata Irjen Pol Martuani.

Dia mengungkapkan, dengan adanya kabar bahwa Bupati Nduga di culik, ini sama saja telah menimbulkan satu masalah baru dan dirinya memastikan bahwa itu adalah berita bohong dan itu akan di jerat dengan Undang-undang ITE.

“Nanti Polda Papua akan melakukan penyelidikan khusus terkait dengan berita itu dan itu akan di kejar terus sampai yang menyebarkan kabar itu tertangkap,” tegas Kapolda Papua tersebut.

Bantahan tentang penculikan Bupati Nduga pun disampaikan oleh Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP). Melalui siaran persnya, Presiden PGBP, Dr. Socratez S.Yoman, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengklarifikasi isu tersebut kepada Bupati Nduga secara langsung. Berikut kutipan siaran pers dari PGBP:

[…] Press Release: Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

BUPATI KABUPATEN NDUGA, YAIRUS GWIYANGGE TIDAK DICULIK

Seteleh Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) mendapat informasi melalui Media Sosial (Medsos) bahwa bupati Kabupaten Nduga, Yairus Gwiyangge diculik oleh Kopassus, kami mencari kebebaran informasi untuk kepentingan advokasi, maka pada 4 April 2019 jam 7.47, kami komunikasi langsung kepada bupati Nduga. Kepastian Informasi yang kami terima dari bupati Nduga sebagai berikut:

1. Saya tidak diculik, tapi kami hanya koordinasi dengan Pangdam XVII Cenderawasih.

2. Pihak Kodam XVII Cenderawasih mempertanyakan kepada saya, mengapa pak bupati meminta kepada Presiden Ir.Joko Widodo untuk menarik pasukan Non Organik dari Kabupaten Nduga? Di Nduga ada dua kegiatan: TNI masih mengerjalan jalan Trans Papua di Nduga dan TNI masih kejar anggota OPM.

3. Saya sampaikan kepada pihak Kodam XVII bahwa apa yang saya sampaikan kepada Presiden Jokowi bukan kemauan dan inisiatif saya sendiri. Saya sampaikan permintaan dari rakyat Nduga yang memilih saya sebagai bupati. Jadi, untuk penarikan pasukan Non Organik di Nduga harus dilakukan.

4. Saya sampaikan penarikan pasukan dari Nduga sesuai dengan laporan saya tentang situasi Nduga yang tidak aman, rakyat sudah mengungsi ke hutan-hutan dan daerah-daerah terdekat kepada Presiden Jokowi.

5. Gubernur Papua, wakil gubernur Papua, Ketua DPRP, Ketua MRP, para bupati, walikota, Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua sudah dengar secara langsung dari mulut Presiden Republik Indonesia, bahwa seluruh pasukan Non Organik di Nduga harus ditarik segera. Penegasan Presiden sudah jelas dan tegas. Pasukan TNI Non Organik harus ditarik karena ini permintaan rakyat Nduga dan didukung penuh oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Setelah mendengar informasi langsung dari bupati Nduga, sikap Badan Pelayan Pusat Persukutuan Gereja-gereja Baptis Papua menyatakan sebagai berikut:

1. Kami mendukung penuh penarikan pasukan Non Organik dari Nduga karena kehadiran TNI Non Organik menyebabkan rakyat Nduga menderita, ketakutan yang luar biasa, banyak yang mati karena ditembak dalam operasi TNI, mati karena lapar dan kedinginan di hutan, ada keresahan kuar biasa, tidak aman
dan rakyat Nduga telah meninggalkan kampung halaman mereka.

2. Persoalan di Nduga dan Papua pada umumnya diselesaikan lewat dialog antar OPM dengan pemerintah Indonesia yang dimediasi pihak pihak ketiga yang lebih Netral bukan dengan pendekatan keamanan atau moncong senjata. Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, sebaliknya mendatangkan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang lebih kejam.

Terima kasih.

Ita Wakhu Purom, 4 April 2019

Badan Pelayan Pusat
Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Presiden,

Dr. Socratez S.Yoman[…]

Berdasarkan klarifikasi tersebut, maka isu penculikan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge tidak benar. Atas ketidakbenaran itu, maka isu penculikan Bupati Nduga masuk kategori Fabricated Content.

Beredar video satu keluarga Prabowo Subianto di Desa Tounelet, Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara, yang mendukung Jokowi-Ma’ruf di pilpres 2019.

Dalam video tersebut, nama-nama yang mendukung adalah Adry Lumansik, Sefius Sinyo Lumansik, dan Freddy Lumansik.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo.co, Foto yang beredar adalah surat suara palsu

Foto yang beredar di grup Whatsapp itu sebenarnya adalah surat suara palsu yang ditemukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di TPS 23 Pajang Solo saat pilkada serentak di Kota Surakarta pada 9 Desember 2015, seperti dilaporkan oleh situs KBR.

Panitia menemukan lembaran surat suara tersebut saat proses penghitungan hasil pemungutan suara yang selisih 1 lembar dengan proses penghitungan ketika di awal pemungutan suara.

Surat suara itu palsu karena tidak ada keterangan lengkap nomor TPS, kelurahan, kecamatan, dan tandatangan ketua KPPS. Warna surat suara juga lebih terang daripada surat suara lainnya. Surat suara ini juga sudah tercoblos atau berlubang di salah satu gambar pasangan calon.

Saat itu, Pilkada di kota Solo diikuti 2 pasangan calon. Yakni pasangan dari Koalisi Solo Bersama (KSB), Anung Indro Susanto-Muhammad Fajri dan pasangan calon dari PDI Perjuangan, F.X. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo. KSB didukung koalisi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera.

=====================

Syarat Surat Suara Sah

Dalam buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, surat Suara dinyatakan sah apabila:

1. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara. 3. Untuk Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota: tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Untuk 4. Pemilu Anggota DPD: tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor atau foto calon dan/atau nama calon anggota DPD.

Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila:

1. Dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan.
2. Dicoblos dengan rokok/api.
3. Surat Suara yang rusak/robek.
4. Surat Suara terdapat tanda/coretan.
5. Tidak memenuhi kriteria suara sah.

Buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 bisa diunduh di sini: https://bit.ly/2FNHrKs

Selain narasi yang disebarkan adalah pelintiran menggunakan berita yang sudah beredar sebelumnya, hampir seluruh foto yang digunakan tidak ada kaitannya dengan klaim-klaim yang disebutkan di narası. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan NARASI.