Penjelasan:

Beredar melalui Whatsapp video seseorang yang tengah memimpin rapat lalu meninggalkan ruangan untuk ke toilet lupa mematikan mikrofonnya. Sosok dalam video tersebut diklaim sebagai Donald Trump.

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa sosok dalam video yang lupa mematikan mikrofon bukanlah Donald Trump. Diketahui bahwa sosok dalam video itu ialah Wali Kota Texas Dale Ross.

Adapun, kejadian dalam video itu bukanlah baru terjadi saat ini. Kejadian dalam video terjadi pada tahun 2015. Video itu merekam rapat yang dilakukan Ross pada tanggal 28 April 2015.

Ketika rapat tengah berlangsung, Ross undur diri sejenak dari rapat untuk menuju toilet. Namun, ia lupa bahwa ada mikrofon kecil terpasang di bajunya. Suara saat ia tengah di toilet pun terdengar ke dalam ruangan rapat dan mengundang tawa para peserta rapat.

Kejadian tersebut sempat viral di tahun 2015 di kalangan masyarakat Amerika Serikat, khususnya di Texas. Kala itu, Ross menanggapi kejadian memalukan itu dengan santai. “Saya pikir orang biasa dapat memahami hal ini, bahwa bahkan Wali Kota – ketika panggilan alam – harus pergi,” ujarnya yang dikutip dari mysantonio.com (4 Mei 2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim bahwa sosok dalam video tersebut adalah Donald Trump tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah.

Warga negara asing (WNA) yang meninggal di atas motor di Jalan Imam Bojol, Denpasar, Bali, ternyata positif terjangkit virus Corona atau COVID-19.

Jenazah bule ini memang dievakuasi petugas ber-hazmat dari Jalan Imam Bonjol. Konfirmasi soal status Corona si bule disampaikan Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP Sanglah dr I Ketut Sudartana.

Sudartana hanya membagikan foto bule yang meninggal di atas sepeda motor ketika dikonfirmasi kebenarannya kepada IDN Times. “Ini,” jawab Sudartana singkat, ketika menjawab pesan WhatsApp IDN Times, sembari membubuhkan icon tunjuk jari ke arah foto WNA yang meninggal di atas sepeda motor.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyebutkan ada pasien COVID-19 dari tiga pasien yang disebutkan Jubir Khusus Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, meninggal tanggal 15 Maret 2020 lalu.

PENJELASAN:

Sebuah postingan di Facebook per tanggal 14 Maret 2020, berisikan narasi yang menyatakan bahwa dampak dari virus Corona atau COVID-19 menjadikan tampak bahwa buruh asal China digaji 200 juta per tahun. Dalam postingan itu dimasukkan beberapa potongan tangkapan layar judul berita dari cnnindonesia.com dan tribunews.com.

Melalui penelusuran dengan mesin pencari, diketahui bahwa dua judul berita yang ada dalam gambar postingan tidak terkait satu dengan lainnya. Pada artikel berjudul “Dampak Corona, Buruh Gaji Rp200 Juta per Tahun Bebas Pajak” yang tayang di cnnindonesia.com pada 13 Maret 2020 berisikan pemberitaan mengenai kebijakan Menteri Sri Mulyani terkait pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk buruh manufaktur dengan gaji Rp200 Juta per tahun.

Isi pemberitaan yang diterbitkan cnnindonesia berisi

“Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk buruh manufaktur yang mengantongi gaji Rp200 juta per tahun. Angka itu setara dengan gaji Rp16 juta per bulan.

Aturan ini akan berlaku 6 bulan mulai April-September 2020. “Mereka yang biasanya dibayarkan oleh perusahaan atau membayar sendiri, nantinya akan ditanggung oleh pemerintah 100 persen,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3) dalam wawancaranya kepada cnnindonesia.com 13 Maret 2020

Dalam pemberitaan itu tidak ditemukan singgungan mengenai tenaga kerja asing (TKA) asal China. Dalam artikel tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan diterapkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tengah penyebaran wabah virus Corona atau COVID-19.

Lalu, pada artikel kedua yang ada dalam gambar berasal dari laman tribunnews.com dengan judul “Terungkap, Gaji Tenaga Kerja Asing Tiga Kali Lipat Pekerja Lokal dan Tidak Terkena Pajak.” Pada artikel yang tayang pada 26 April 2018 itu, pembahasannya mengenai temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait perbedaan gaji antara tenaga kerja asing dan lokal yang sangat mencolok.

Berikut isi dari pemberitaan di tribunnews.com:

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan perbedaan gaji antara tenaga kerja asing dan lokal yang sangat mencolok.

Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia mendapatkan bayaran tiga kali lipat dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner ORI, Laode Ida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis(26/4/2018)

“Orang Indonesia hanya menerima sepertiga, paling besar hanya sepertiga dari gaji TKA,”katanya.

Menurut Laode temuan ini berdasarkan investigasi yang dilakukan Ombudsman pada Juni-Desember 2017.” Pada dalam pemberitaan dari tribunnews.com

Artikel tersebut tidak menyebutkan secara spesifik TKA yang disinggung adalah TKA asal China. Selain itu, konteks pemberitaan di tribunnews.com itu terbit terlebih dahulu, yakni tahun 2018, dan tidak terkait dengan kebijakan Menteri Sri Mulyani ataupun COVID-19.

Perihal gaji TKA China di Indonesia, hasil penelusuran menemukan artikel dari detik.com dengan judul “Benarkah Gaji TKA China di Morowali Lebih Besar dari Pekerja Lokal?” yang tayang pada tanggal 7 Agustus 2018.

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa gaji seluruh karyawan di kawasan Industri Morowali sama besar antara Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dengan tenaga kerja lokal. Perhitungannya pun berdasarkan tabel gaji yang sama ketika dibuat saat perusahaan berdiri.

Namun, para TKA China di kawasan industri tersebut biasanya bekerja lembur saat akhir pekan, sehingga pendapatanya bertambah sekitar 30 persen, selain itu seperti orang yang bekerja di luar negeri pada umumnya, mereka mendapatkan tunjangan kejauhan dari pihak perusahaan China yang mengirimnya.

Maka dapat dikatakan bahwa klaim buruh China digaji 200 Juta per tahun dan bebas pajak merupakan klaim yang tidak benar. Narasi tersebut mengambil kesimpulan sesat dari dua judul pemberitaan yang diambil dari cnnindonesia.com dan tribunnews.com yang tidak ada kaitannya sama sekali, maka konten tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content/Konten yang menyesatkan.

=====

PENJELASAN


(1) First Draft News: “Konten yang Menyesatkan

Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu”.

Selengkapnya di http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S.

* SUMBER menyebarkan informasi yang mencatut sumber (Sultah HB X), memanfaatkan situasi berkaitan dengan wabah COVID-19.

(2) Beberapa artikel yang berkaitan,


* kumparanNEWS: “Terkait hal ini, Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji, menegaskan poster yang beredar di WhatsApp itu hoaks.

“Meniko (itu) hoaks,” kata Ditya saat dikonfirmasi, Sabtu (21/3).

Ditya menjelaskan, poster itu bukan buatan Humas Pemda DIY maupun Keraton Yogyakarta.

Pihaknya juga sudah mengkonfirmasi ke Putri Keraton Yogyakarta, GKR Hayu, soal poster tersebut. Hasilnya, tidak ada anjuran membuat sayur lodeh 7 warna untuk menangkal wabah corona.

“Saya sudah konfirmasi ke Gusti Hayu, bahwa arahan tersebut tidak benar,” ujar Ditya.”

Selengkapnya di “Hoaxbuster: Sultan HB X Tak Anjurkan Sayur Lodeh 7 Warna untuk Tangkal Corona” https://bit.ly/2Qz9tPM / http://archive.md/LCTTe (arsip cadangan).

–


* suara.com: “Hasil penelusuran Suarajogja.id, pesan tersebut tidak benar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Humas Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji.

Ditya menjelaskan, informasi mengenai Sultan HB X mengimbau warga untuk membuat sayur lodeh 7 warna palsu.”

Selengkapnya di “CEK FAKTA: Sultan HB X Perintahkan Buat Sayur Lodeh 7 Warna Tangkal Corona?” https://bit.ly/33HZqxu / http://archive.md/BkLzV (arsip cadangan).

======