Metro TV menyatakan hal itu merupakan technical error atau kesalahan teknis.

Kesalahan itu muncul tak lama setelah dimulainya penayangan hasil sementara quick count pada pukul 15.12 WIB. Saat itu, Metro TV menayangkan hasil sementara quick count sejumlah lembaga survei yakni Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indo Barometer, Charta Politika, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Poltracking Indonesia, dan Voxpol Center.

"Terjadi technical error atau kesalahan teknis pada penayangan hasil sementara hitung cepat sehingga ada perbedaan data grafis dengan election ticker yang muncul di layar," demikian penjelasan dalam video klarifikasi yang ditayangkan Metro Tv

Sebuah pesan berantai muncul di berbagai group whatsapp, yang didalamnya terdapat narasi atau pesan himbauan untuk meminta masyarakat berhati-hati dan jangan dulu bepergian kemanapun. Selain itu disebutkan pula oleh si pembuat pesan bahwa ada kabar akan ada demo yang disebabkan oleh tidak terimanya atas hasil pemilu.
Bahkan si pembuat pesan mengklaim dirinya mendapat informasi tersebut dari teman yang merupakan bagian dari BIN atau Badan Intelejen Negara, Densus dan Intel di beberapa Kodam. Disebutkan pula bahwa pihak Kepolisian sudah melalukan formasi siaga sejak malam tadi.
Menanggapi informasi tersebut, pihak Kepolisian langsung angkat bicara guna mencegah adanya rasa khawatir dari pihak masyarakat. Melansir dari detik.com, Polri melalui Karo Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo memastikan informasi yang beredar melalui pesan berantai tersebut adalah tidak benar alias hoaks.
Saat ini pihak Polri mengaku tim dari Direktorat Siber Bareskrim sedang memprofilkan dan mengidentifikasi akun-akun yang berupaya menyebarkan konten yang dinilai provokatif dan agitatif pasca pencoblosan Pemilu 2019.
"Itu hoax. Semua konten-konten provokatif dan agitatif yang disebarkan oleh akun-akun di medsos sedang diprofiling dan identifikasi oleh tim Cyber Bareskrim," pungkasnya.
Brigjen Dedi menerangkan pihaknya juga bekerja sama dengan Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mentakedown dan memblokir akun-akun yang menyebarkan narasi negatif terkait dengan situasi negara. Brigjen Dedi juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya atau terpengaruh dengan konten-konten yang tidak mempunyai kejelasan sumber valid.
"Untuk Kemenkominfo dan BSSN juga dilaksanakan takedown dan blokir akun-akun tersebut. Dimohon masyarakat untuk tidak mempercayai konten-konten tersebut," jelas Brigjen Dedi.

pihak Kepolisian langsung angkat bicara guna mencegah adanya rasa khawatir dari pihak masyarakat guna menanggapi informasi mengenai adanya gerakan yang mirip dengan gerakan '98'. Melansir dari detik.com, Polri melalui Karo Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo memastikan informasi yang beredar melalui pesan berantai tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

Video yang memperlihatkan Habib Rizieq Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), menyerukan untuk mencoblos Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo, tersebar melalui media pesan Whatsapp. Dalam video dengan durasi 18 detik itu, Rizieq terlihat menyerukan Jokowi kepada semua orang yang menonton video tersebut.

Melalui penelusuran, diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil suntingan dari video Youtube di channel Front TV. Video asal suntingannya berjudul “Pemilu Jujur dan Adil - Habib Rizieq Syihab Riyadh KSA” yang diunggah pada tanggal 29 Maret 2019.

Dalam video tersebut berisikan tudingan Rizieq kepada Kementerian Luar Negeri yang telah berupaya untuk memenangkan Capres Nomor Urut 01. Panjang video itu ialah 16:55 menit. Adapun, bagian yang diambil sebagai bagian suntingan ialah pada menit 3:49-3:55, 5:24-5:28, 6:42-6:45, dan 6:47.

Adapun, empat bagian itu disusun dalam durasi 19 detik. Susunan potongan video itu dimulai dari menit 6:47, 6:42-6:45, 3:49-3:55, dan bagian terakhir ialah 5:24-5:28.

Pihak Rizieq pun juga sudah memberikan klarifikasi terkait video suntingan tersebut. Adapun, klarifikasi tersebut diunggah dalam video di channel Front TV dengan judul “Heboh Video Habib Rizieq Dukung Jokowi” yang diunggah pada tanggal 16 April 2019. Dalam, video berdurasi 5:46 menit itu, Rizieq Shihab memaparkan analisis atas video suntingan tersebut.

Selain itu, Pengacara Habib Rizieq, Eggi Sudjana, memastikan bahwa video tersebut adalah hoaks. Ia pun mengatakan bahwa video berdurasi 18 detik itu merupakan hasil editan.

Eggi mengatakan, pengedit video tersebut mengambil video-video pernyataan Habib Rizieq untuk kemudian dikompilasi dan kemudian dibuat seolah-olah memberikan dukungan terhadap paslon 01.

“Dan yang kedua, yang perlu dilihat, Habib Rizieq kan sudah memberikan suaranya di TPS di Arab Saudi, pilihan Habib Rizieq jelas kepada Prabowo-Sandi,” tutur Eggi pada Selasa, 16 April 2019.

Dari penjelasan tersebut, maka video Rizieq Shihab yang menyerukan untuk mencoblos Capres Nomor Urut 01 Jokowi merupakan video manipulasi. Atas dasar itu, maka video itu masuk kategori manipulated content.

Setelah ditelusuri, artikel di laman Tribun Medan diunggah pada Senin (15/4/2019) kemarin. Sementara, artikel di laman Viva.co.id diunggah pada Rabu (16/4/2019).

Namun, isi artikel tidak ada hubungannya dengan pemenangan salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Kedua topik OTT pejabat pemerintahan itu juga pernah dimuat di laman Kompas.com. Artikel Tribun Medan sesuai dengan artikel Kompas yang berjudul "Polres Karo Amankan Caleg dan Timses Partai Gerindra yang Diduga Lakukan "Money Politics."

Dalam berita dituliskan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan terhadap tiga orang yang diduga tim sukses calon legislatif dari Partai Gerindra, terkait dugaan money politic. Setelah dilakukan pengembangan, polisi mengamankan dua orang caleg dari partai tersebut.

Sementara itu, artikel Viva.co.id sesuai dengan artikel "Caleg PKS yang Tertangkap Tangan Bagi-bagi Uang Bantah "Money Politics"

Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa seorang caleg DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhamad Ali Akbar, tertangkap tangan atas tuduhan praktik politik uang.

Dia ketahuan oleh masyarakat dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Peristiwa itu terjadi di wilayah Dengen Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Senin malam (15/4/2019).

Namun, ia membantah segala tuduhan tersebut. Ali membantah jika tertangkap tangan, namun dia tak memungkiri jika melakukan kesalahan telah melakukan kampanye di masa tenang.