Pj Wali Kota Makassar, menuturkan bahwa belum ada kebijakan untuk melakukan lockdown total di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar hanya akan melakukan karantina parsial, berupa penutupan akses keluar masuk pada pemukiman yang terindikasi terdapat warga yang berstatus PDP atau positif.
Hal ini dapat diketahui melalui laman pemberitaan detik.com yang tayang pada 27 Maret 2020 dengan judul pemberitaan
"Pj Walkot: Tidak Ada Lockdown Seluruh Kota Makassar, Hanya Karantina Parsial."
Berikut kutipannya:

[…]Makassar - Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, menegaskan bahwa informasi Pemkot Makassar bakal mengambil kebijakan lockdown imbas wabah Corona adalah hoax. Hingga saat ini belum ada kebijakan untuk melakukan lockdown atau isolasi total di Kota Makassar.
Dalam keterangannya, Iqbal membantah isu yang beredar bahwa seluruh pintu masuk, baik udara, laut, maupun jalur darat, akan ditutup total bagi warga yang ingin keluar atau masuk ke Kota Makassar. Menurutnya, sejauh ini memang sejumlah pihak meminta dilakukan lockdown untuk menghentikan penyebaran Virus COVID-19 di Makassar.

"Secara keseluruhan itu tidak mungkin kita lakukan lockdown, mengingat Makassar sebagai ibu kota provinsi, sekaligus kota transit dari barat ke timur, begitu juga sebaliknya. Tetapi yang sedang kita rencanakan karantina parsial, yakni menutup akses keluar dan masuk pada permukiman-permukiman atau perumahan-perumahan yang teridentifikasi ada warga dengan status PDP atau positif," ujar Iqbal saat memimpin Virtual Meeting dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (27/3/2020).

Iqbal mengaku telah memerintahkan semua camat dan OPD terkait untuk berkoordinasi melakukan pemetaan daerah yang akan dilakukan karantina parsial. Iqbal mencontohkan, jika di perumahan A terdapat warga yang diketahui berstatus PDP atau positif virus COVID-19, perumahan tersebut dilakukan karantina parsial, dan itu diputuskan berdasarkan pertimbangan hasil koordinasi aparat kecamatan kerja sama dengan puskesmas, Dinas Perumahan, TNI, kepolisian, dan pihak lain yang terkait.

"Jadi tidak dilakukan lockdown di seluruh kota, hanya karantina parsial pada wilayah yang terindikasi ada penyebaran virus COVID-19. Jika ada yang mau keluar atau masuk, akan di-screening dulu, kepentingannya apa dan sebagainya, sehingga virus ini tidak menyebar lebih jauh," pungkas Iqbal.

Sebelumnya, diketahui beredar informasi di media sosial bahwa Pemkot Makassar akan melakukan lockdown lokal pada pukul 02.30 Wita, Senin,30 Maret nanti.[...]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten yang beredar di aplikasi pesan Whatsapp tersebut dapat masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang salah.

Setelah ditelusuri informasi tersebut tidak benar dan langsung dibantah oleh Wali Kota Bukittingi Ramlan Nurmatias, bahwa kabar yang menyebutkan kota Bukittinggi akan lockdown adalah tidak benar atau hoaks. Ramlan juga menambahkan seharusnya warga tidak memperkeruh situasi dengan menyebar informasi yang tidak jelas.

Dilasir dari covesia.com, Yuen Karnova selaku Sekretaris Daerah Bukittinggi pun ikut menanggapi kabar tersebut. Yuen mengatakan informasi itu tidak benar meski ada warga Bukittinggi yang positif COVID-19. Pemkot Bukittinggi belum mengambil dan mengkaji keputusan terkait hal demikian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan informasi yang beredar bahwa kota Bukittinggi akan lockdown adalah salah atau hoaks dan masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang berisi larangan keluar rumah pada tanggal 23 Maret sampai dengan 3 April (versi lain mengatakan 28 Maret). Berdasarkan pesan tersebut, larangan tersebut diterapkan karena pada tanggal-tanggal tersebut terjadi puncak penyebaran virus corona. Pesan ini diakhiri dengan kalimat yang khas, yakni untuk disebarkan ke kontak-kontak lainnya.

Berdasarkan hasil cek fakta, klaim pesan tersebut tidak benar. Pesan ini, menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, adalah sebuah teror informasi. Hal ini sebagaimana dilansir dari PrimaBerita sebagai berikut:

[…] “Memang ini teror informasi. Ada yang tidak ingin ada ketenangan di negara ini, yakni pihak yang membikin hoax,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, kepada wartawan, Jumat (27/3/2020).

Yuri memastikan tidak akan ada hal buruk terkait peningkatan penularan virus Corona pada 28 Maret besok. Penjelasan hoax bahwa itu adalah momentum masa inkubasi dinilainya tidak masuk akal. Karena virus tidak sekolah dan tidak tahu kalender sehingga bisa menentukan pada tanggal 28 maret virus akan menyebar .

Pesan viral itu dipungkasi dengan kata-kata yang sangat khas hoax, yakni, “Jangan abaikan pesan ini, bagikan ke semua kontak Anda.” Yuri yakin masyarakat sudah semakin cerdas dan tidak mudah termakan hoax. Cara terbaik untuk melawan hoax adalah dengan tidak meneruskan (forward) pesan hoax itu.

“Langsung delete saja. Tidak ada ruginya men-delete langsung pesan seperti itu,” kata Yuri. […]

Dalam versi lainnya, klaim pesan berantai tersebut mencatut nama seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Mohammad Hoesin Palembang, dr Yeni Yunus, Sp.PD. Klaim ini juga tidak benar. Koordinator Humas RSMH H. Akhmad Suhaimi mengonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Hal ini sebagaimana dilansir dari Kompas sebagai berikut:

[…] KOMPAS.com – H Akhmad Suhaimi, Koordinator Humas Rumah Sakit Umum Pusat dr Mohammad Hoesin, Palembang, menegaskan, informasi soal corona yang mencatut nama salah satu dokter di RSMH adalah hoaks.

“Sudah dikonfirmasi kalau info itu hoaks,” jelasnya, dilansir dari Tribunnews. […]

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim mengenai larangan keluar rumah karena masa puncak penyebaran virus adalah tidak benar. Informasi tersebut tidak berasal dari sumber informan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, pesan berantai tersebut termasuk ke dalam konten yang menyesatkan/misleading content.

Informasi yang disebarkan lewat pesan berantai tersebut tidak benar. Menurut juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Achmad Yurianto, pesan tersebut merupakan teror informasi. Dalam versi lain yang mencatut nama seorang dokter dari RSUP dr Mohammad Hoesin, koordinator humas RSMH mengonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak benar.

Setelah ditelusuri, tidak ditemukan soal bahan baku yang dijual ke Korea Selatan dan dibeli barang jadi kembali ke Indonesia. APD tersebut memang dibuat di Indonesia.

Menurut Humas BNPB Agus Wibowo dalam akun twitternya, "meski dibuat di Indonesia, semua bahan baku alat pelindung diri ini berasal dari negara yang memesan seperti Cina atau Korea. Ia menyebut pabrik di Indonesia hanya menjahit dan merapikan agar siap pakai".

Setelah jadi, APD itu akan dikirim kembali ke negara pemesan untuk dipakai sendiri atau dijual kembali ke mana saja, bisa juga dijual ke Indonesia lagi.

"Barang tersebut akan di eksport ke Korea Selatan. tetapi tertahan di Bea Cukai dan di stop karena di Indonesia sedang membutuhkan APD tersebut makan akan dibagi 1/2 1/2 pendistribusian nya ke Indonesia dan Korea Selatan" ujar Humas BNPB Agus Wibowo dalam cuitannya.

Menurut Agus, setelah negosiasi dengan Kedutaan Besar Korea maka disepakati setengah APD itu diekspor dan sisanya digunakan untuk dalam negeri. "Itulah kenapa APD yang dipakai made in Indonesia," katanya.

"Bisa jadi APD bantuan Cina seperti itu juga, jadi jangan heran jika APD bantuan atau beli di Cina tapi made in Indonesia."

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim narasi akun Facebook Politik Sejagat merupakan pernyataan yang keliru. Sehingga pernyataan tersebut tidak kuat. Informasi tersebut dinyatakan sebagai False Context, atau Konten yang Salah.