Beredar sebuah akun Facebook dengan nama “@KhofifahIndarParawansa” yang tidak terverifikasi. Akun tersebut diketahui mengirimkan pesan ke salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anton Suratto dan mengaku sebagai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hal tersebut disampaikan Anton melalui akun media sosial Instagram miliknya.

Berikut kronologi sekaligus klarifikasi yang dituturkan Anton:

“Sore ini ada Mengaku sebagai Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa, namun ada kejanggalan dimana akun ini tidak tau domisili saya sedangkan saya sudah pernah berkomunikasi dengan Ibu Khofifah yang asli sebelumnya, ketika saya bilang bahwa saya sudah mengenal Ibu khofifah yang asli dan percakapan nya saya screenshoot dan kirimkan ke beliau untuk di follow up, akun ini pun langsung menghilang alias sudah di hapus, Hati-hati jika ada pejabat yang meminta untuk ditambahkan sebagai teman di sosial media apalagi kalau sampai minta sesuatu.”

Mengetahui hal tersebut, Khofifah turut serta angkat bicara. Melalui media sosial resmi miliknya, Khofifah menegaskan bahwa seluruh akun media sosial miliknya baik Instagram, Facebook, dan juga Twitter sudah terverifikasi alias mempunyai centang biru. Di luar dari hal tersebut, Khofifah menyatakan bahwa akun-akun yang mengatasnamakan dirinya adalah palsu.

“Semua akun medsos saya (FB, IG, dan Twitter) punya badge centang biru. Diluar itu, sudah pasti palsu. Maturnuwun.” Jelas Khofifah.

Akun yang tidak bercentang biru tersebut adalah palsu. Faktanya, seluruh akun media sosial Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah terverifikasi alias mempunyai centang biru.

Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa konten tersebut merupakan pembacaan dari dua artikel. Artikel pertama yang dinarasikan oleh narator dalam video tersebut merupakan artikel opini berjudul “Nadiem Mundurlah!” yang ditulis oleh Djoko Edhi S Abdurrahman yang tayang di teropongsenayan.com pada 30 Oktober 2019. Artikel opini tersebut berisikan opini Djoko Edhi mengenai pengangkatan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Artikel kedua yang dinarasikan dalam video tersebut diketahui bersumber dari artikel berjudul “Siswa Miskin Jual Ayam Satu-satunya Demi Beli HP untuk Belajar Online” di suara.com yang tayang pada 10 Agustus 2020. Dalam artikel tersebut tidak ditemukan pernyataan mengenai mundurnya Mendikbud Nadiem. Adapun, artikel itu membahas mengenai siswa SMA bernama Deni Mulyadi yang harus menjual ayam miliknya untuk membeli ponsel agar dapat mengikuti proses belajar secara daring.

Di dalam video tidak ditemukan pernyataan mundurnya Mendikbud Nadiem Makarim. Isi video hanya pembacaan artikel opini Djoko Edhi S Abdurrahman berjudul “Nadiem Mundurlah!” pada 30 Oktober 2019 dan artikel dari suara.com berjudul “Siswa Miskin Jual Ayam Satu-satunya Demi Beli HP untuk Belajar Online” yang tayang pada 10 Agustus 2020.

Dari hasil penelusuran, surat edaran tersebut palsu. Surat ‘seruan siaga 1’ dari MUI telah beredar sebelumnya pada bulan Mei lalu. Melalui artikel berjudul “[SALAH] Surat “Seruan Siaga 1” Majelis Ulama Indonesia” yang tayang pada di turnbackhoax.id pada tanggal 25/5/2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tak pernah mengeluarkan seruan yang meminta ulama, kiai, dan ustaz di Indonesia untuk menolak rapid test.

Dilansir dari Kompas.com, wakil Sekretaris Jenderal Bidang Informasi dan Komunikasi, Amirsyah Tambunan mengatakan seruan itu adalah hoaks. “Itu berita hoaks yang sangat tidak masuk akal,” kata Amirsyah 24/5/2020.

Dalam pemberitaan Tempo.co, Amirsyah juga mengatakan MUI tak menolak rapid test. "Secara medis kan orang harus di-rapid test untuk mengecek apakah dia terinfeksi atau tidak," kata Amirsyah. Menurut dia, sejumlah ulama MUI di Jawa Barat pun turut menjalani rapid test. Amirsyah meminta masyarakat untuk tak terpengaruh upaya adu domba tersebut. Dia mewanti-wanti agar semua pihak berpikir rasional dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Selain itu, kepala surat, nomor, lampiran, halaman, alamat, tujuan, isi, format margin, pembukaan, penutup, nama dan tanda tangan tidak sesuai dengan struktur surat yang telah ditetapkan dengan Pasal 4 PO MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (PO MUI) edisi Revisi 2018 sebagaimana yang di beritakan oleh mui.or.id.

Surat edaran tersebut palsu. MUI melalui Wasekjen Bidang Informasi dan Komunikasi MUI mengatakan surat tersebut hoaks dan tidak masuk akal. Selain itu, surat tersebut tidak memenuhi persyaratan surat resmi dari MUI.

Untuk memeriksa klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri tayangan iNews yang terdapat dalam foto unggahan akun Wibi Sono Hadi. Hasilnya, ditemukan bahwa video berjudul "STAN Ditutup Karena Radikalisme?" itu pernah dimuat oleh kanal YouTube Official iNews pada 13 Juli 2020.
Video itu berisi wawancara iNews dengan peneliti radikalisme Haidar Alwi dan mantan Ketua Alumni STAN Sudirman Said. Dalam video itu, dibahas tentang isu yang beredar dalam beberapa waktu terakhir bahwa STAN ditutup akibat terpapar isu radikalisme.
Tempo pun menelusuri pemberitaan di media lain tentang isu ditutupnya STAN tersebut. Dilansir dari Detik.com, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tidak pernah mengeluarkan kebijakan menutup kampus STAN. Dia pun menepis adanya isu radikalisme.
Menurut Yustinus, kebijakan yang baru saja dikeluarkan oleh Kemenkeu adalah menghentikan pendaftaran mahasiswa baru STAN tahun ajaran 2020. Sementara itu, nasib pendaftaran untuk tahun depan masih dalam pembahasan. "Yang kemarin dilakukan adalah moratorium STAN 2020 dan untuk tahun-tahun selanjutnya masih dalam pembahasan," katanya.
Yustinus menjelaskan, di tengah penutupan pendaftaran mahasiswa ini, STAN bakal meningkatkan kompetensinya. Saat ini, STAN sedang membangun gedung baru dan meningkatkan level pendidikan. "STAN akan membangun gedung baru yang multifungsi dengan standar internasional dan juga meningkatkan level program studi ke D-IV dan S-2," ujar Yustinus.
Senada dengan Yustinus, Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto, menegaskan informasi bahwa kampus STAN ditutup tidak benar. "Kalau ada yang mengarahkan bahwa ditutup, sudah pasti tidak benar dan tidak berbicara dalam konteks punya otoritas untuk membicarakannya. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan alasan radikalisme, sudah pasti salah," ujar Rahmadi.
Menurut Rahmadi, yang ditutup adalah pendaftaran mahasiswa baru STAN, bukan kampus STAN. Alasan penutupan pendaftaran ini pun, menurut Rahmadi, adalah adanya kekhawatiran penyebaran Covid-19 saat seleksi mahasiswa baru. Selain itu, pendaftaran ditutup hanya untuk tahun ini, bukan empat tahun seperti yang terdapat dalam klaim yang beredar.
Rahmadi mengatakan kebijakan ini mengikuti keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. "Menyebabkan seleksi dalam bentuk tes umum tidak dapat dilaksanakan dengan efektif, mengingat jumlah rata-rata pendaftar selama tiga tahun terakhir 130 ribu orang," katanya pada 7 Mei 2020.
Di sisi lain, terdapat perubahan komposisi kebutuhan sumber daya manusia di tubuh Kemenkeu akibat pandemi Covid-19. Soal kebutuhan SDM ini, menurut Rahmadi, masih didiskusikan dengan Kemenkeu. "Akibat Covid-19, ada perubahan komposisi kebutuhan SDM sehingga angka-angka yang sudah dipersiapkan pra-pandemi Covid-19 tidak valid," ujar Rahmadi.
Isu ini sebenarnya telah beredar sejak beberapa bulan lalu, saat Kemenkeu mengumumkan penutupan sementara pendaftaran STAN. Ketika itu, Yustinus telah menjelaskan bahwa kebijakan moratorium STAN adalah bagian dari kebijakan SDM jangka menengah yang holistik.
"Diawali dengan rancangan transformasi STAN menjadi perguruan tinggi kedinasan dengan lulusan yang unggul untuk menjawab kebutuhan ahli keuangan negara di berbagai instansi pemerintah. Reborn to serve better!” kata Yustinus dalam cuitannya di Twitter pada 14 Juli 2020.
Penjelasan ini pun pernah disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 19 Juni 2020. Menurut dia, pendaftaran STAN pada 2020 tidak dibuka karena pandemi Covid-19, bukan karena isu radikalisme. Karena tidak dibukanya pendaftaran tersebut, kata Sri Mulyani, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mendesain ulang STAN.
"Tentu kami akan melihat sesuai dengan kebutuhan SDM dan juga dalam proses meredesain STAN ini agar menjadi suatu pusat studi yang memang betul-betul lebih komprehensif mengenai keuangan negara," kata dia dalam Town Hall Meeting Kemenkeu pada 19 Juni 2020. "Jadi, ini juga untuk meredam spekulasi mengenai masalah STAN."
Menurut Sri Mulyani, situasi saat ini sangat menantang. Dia meminta kepada berbagai alumni STAN untuk ikut memikirkan bagaimana mendesain ulang STAN dengan perubahan tantangan keuangan negara. "Saya rasa ini menjadi kebutuhan untuk melakukan perbaikan di dalam sekolah STAN itu sendiri," ujarnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun telah menjelaskan alasan mengapa pemerintah tidak membuka pendaftaran mahasiswa baru STAN pada 2020. "PKN STAN sedang melakukan penataan organisasi, penguatan kurikulum dan SDM. Sehingga, untuk tahun ini, tidak menerima mahasiswa baru," kata Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, pada 7 Mei 2020.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa STAN ditutup empat tahun ke depan gara-gara isu radikalisme keliru. Yang ditutup adalah pendaftaran mahasiswa baru STAN, bukan kampus STAN. Alasan penutupan pendaftaran ini pun adalah adanya kekhawatiran penyebaran Covid-19 saat proses seleksi mahasiswa baru. Selain itu, pendaftaran ditutup hanya untuk tahun ini, bukan empat tahun.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id