Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, narasi yang menyatakan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani sedang terbaring di rumah sakit karena terjatuh dari motornya saat mengantar bansos COVID-19 ke pelosok adalah klaim yang keliru.

Foto yang diunggah oleh sumber klaim tersebut adalah foto tahun 2017 dan bukan karena terjatuh dari motor melainkan karena kecelakaan mobil.

Pada Jumat (19/5/2017) dini hari, mobil yang ditumpangi Bupati Indah Putri Indriani mengalami kecelakaan di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Mobil Toyota Innova dengan nomor polisi DP 1184 HD yang ditumpangi bupati Luwu Utara Sulsel itu menabrak minibus Kijang Super DP 1324 HB. Mobil Kijang kemudian menabrak mobil di depannya hingga terjadi tabrakan beruntun. Kondisi mobil ringsek, untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian itu, Indah Putri harus menjalani perawatan di RS Siloam Makassar.

Kasat Lantas Polres Barru, AKP Dharmawati yang dihubungi di Mapolres Barru membenarkan kejadian tersebut.

“Benar kendaraan yang ditumpangi Bupati Luwu Ibu Indah, Lakalantas di Bottoe tadi, dia tidak apa-apa,” ungkapnya.

Sementara itu, foto yang memperlihatkan Bupati Indah mengendarai motor trail itu adalah ketika Indah mencoba menaiki kendaraan ojek menuju Kecamatan Seko.

Salah satunya diunggah di akun Instagram @indahnyalutra pada Rabu 3 Juni 2020.

“Ganti motorka dulu le’
Ka Tdk ada ji juga mau dibonceng
Selamat malam, selamat beristirahat
Salam hormat buat keluarga
Salama’ki tapada salama’
#IDP #IndahPutriIndriani #IndahnyaLutra #instagram #GerakanLuwuUtaraMaju” dikutip dari narasi yang ditulis oleh akun @indahnyalutra di unggahan foto tersebut.

Terkait fotonya yang viral, Indah menjelaskan bahwa saat itu dia sedang mengantarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ke sejumlah desa terpencil di Kecamatan Seko. Hal itu dilakukan untuk memastikan pembagian bantuan tepat sasaran.

Ia bertemu dengan sejumlah tukang ojek dengan membawa barang yang penuh di atas kendaraan. Indah kemudian mencoba mengendarai kendaraan ojek yang penuh dengan barang.

Untuk sampai ke Kecamatan Seko, Indah mengendarai sepeda motor dengan menempuh waktu hingga sembilan jam, Indah melewati jalan berkubang dan sebagian tertutup bongkahan longsoran karena intensitas hujan yang cukup tinggi.

Dalam perjalanan ke sejumlah desa, Indah merasakan betul sulitnya akses warga di Luwu Utara. Untuk itu pihaknya akan mempercepat proses pembangunan jalan agar ekonomi masyarakat di perdesaan bisa segera berputar.

Beredar sebuah video pada kanal youtube Aceh Sumatra Official yang berjudul “Alhamudulillah Akhirnya Aceh Bisa Berangkat Haji Tampa Melalui Indonesia”. Dalam video tersebut dijelaskan poin-poin prosedur yang memungkinkan Aceh bisa memiliki kuota Haji tersendiri diluar Indonesia.

Berdasarkan penelusuran, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menyatakan rencana pemberangkatan jemaah haji secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Aceh di luar kuota yang diatur oleh pihaknya tak memungkinkan.

Alasannya, perjanjian yang berkaitan dengan pemberangkatan ibadah haji hanya bisa dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Tak hanya itu, Zainut menegaskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“UU tersebut tidak membuka ruang untuk daerah membuat peraturan sendiri,” kata dia.

Selain itu, Zainut menyatakan UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh hanya mengatur kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Ide Ide dan wacana itu dilontarkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Fadhil Rahmi. Fadhlil mengatakan Pemerintah Provinsi Aceh bisa mengajukan itu karena ada aturannya, yaitu dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau biasa disebut UUPA.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Samhudi mengatakan Aturan itu menurut Samhudi sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPA.

Pasal 16 UUPA ayat (1) huruf e itu bunyinya adalah:

“Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Samhudi, bunyi Pasal 16 UUPA ayat (1) huruf e itu masih bersifat umum, belum mengatur teknis dan detail pelaksanaannya. Terlebih, ada frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di akhirannya.

Sehingga, kata dia, ada undang-undang lain yang mengatur tentang haji. Dalam hal ini yang mengatur secara nasional soal haji adalah UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Memungkinkan belum tentu bisa. Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Artinya peluangnya ada karena UUPA mengaturnya, akan tetapi peraturan perundang-undangan itu mengaturnya seperti apa,” ujar Samhudi.

Info yang menyebutkan bahwa Aceh bisa memiliki kuota haji sendiri barulah wacana yang diusulkan. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menegaskan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. UU tersebut tidak membuka ruang untuk daerah membuat peraturan sendiri.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video unggahan akun @hudzaifahra menjadi sejumlah gambar dengantoolInVID. Kemudian, gambar-gambar itu ditelusuri dengan reverse image toolGoogle, Yandex, dan TinEye. Hasilnya, ditemukan bahwa demonstrasi dalam video itu bukan dilakukan di Gedung Putih AS, melainkan di Ohio Statehouse, gedung ibukota negara bagian Ohio, AS.
Video serupa pernah diunggah oleh kanal YouTube NBC4, stasiun televisi di Columbus, Ohio, yang berafiliasi dengan perusahaan media NBC, pada 28 Mei 2020. Video yang diberi judul "Columbus protest update 12:00 a.m. cut in" tersebut memperlihatkan situasi Ohio Statehouse setelah sekitar satu jam sebelumnya digeruduk oleh para demonstran.
Gambar tangkapan layar video berita NBC4 terkait demonstrasi di sekitar Ohio Statehouse.
Dilansir dari situs NBC4i.com, aksi protes yang dimulai sekitar pukul 20.00 di jalanan dekat Ohio Statehouse itu awalnya berjalan damai. Namun, menurut reporter NBC4 dalam video tersebut, sekitar pukul 21.45, terjadi pelemparan berbagai benda dari gerombolan pengunjuk rasa ke arah polisi. Polisi pun menembakkan gas air mata. Namun, sejumlah demonstran berhasil merangsek ke arah Ohio Statehouse dan merusak beberapa jendela yang ada di gedung tersebut.
Tempo pun mengecek lokasi Ohio Statehouse di Google Maps. Lewat fitur street view, terlihat bahwa gedung tersebut sama dengan gedung dalam video unggahan akun @hudzaifahra. Terdapat delapan pilar di bagian depan Ohio Statehouse. Ada pula kubah berbentuk bulat di bagian atas dengan dua tiang bendera di sisi kanan dan kirinya. Bentuk dan jumlah pintu serta jendela Ohio Statehouse pun sama dengan yang terdapat pada gedung dalam video unggahan akun @hudzaifahra.
Gambar tangkapan layar street view Ohio Statehouse di Google Maps.
Sementara Gedung Putih AS, dilihat dari Google Maps, hanya memiliki enam pilar di bagian depan. Bentuk bagian tengah bangunan pun melengkung, tidak rata seperti Ohio Statehouse. Di bagian atas Gedung Putih AS, juga tidak terdapat kubah berbentuk bulat. Memang terdapat tiang bendera di bagian atas Gedung Putih AS, namun jumlahnya hanya satu, bukan dua seperti yang ada di bagian atas Ohio Statehouse.
Gambar tangkapan layar street view Gedung Putih AS di Google Maps.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video demonstran kasus George Floyd yang menggeruduk Gedung Putih AS menyesatkan. Video itu memang memperlihatkan unjuk rasa yang memprotes kematian George Floyd, namun bukan di Gedung Putih AS, melainkan di Ohio Statehouse.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi apakah informasi tersebut bersumber dari CNN Indonesia, Tim CekFakta Tempo memasukkan kata kunci “CIA bongkar paspor Jokowi” di kolom pencarian situs CNN Indonesia. Namun, tidak ditemukan berita terkait hal itu. Demikian pula saat dilakukan pencarian di situs media dalam negeri lain, tidak ditemukan informasi bahwa CIA membongkar paspor Presiden Jokowi.
Tempo pun melakukan pencarian di situs media asing dengan memasukkan kata kunci berbahasa Inggris, yakni "CIA revealed Indonesian president'spassport", di mesin pencarian Google. Namun, hasilnya juga nihil.
Kemudian, Tempo membandingkan foto paspor dalam unggahan akun Roni Situmeang dengan foto paspor Cina asli, salah satunya yang pernah dimuat oleh situs media South China Morning Post (SCMP). Desain sampul paspor dalam unggahan akun Roni Situmeang ternyata berbeda dengan desain sampul paspor Cina asli.
Gambar tangan layar berita di SCMP yang menampilkan foto sampul paspor Cina.
Sampul paspor Cina yang asli seluruhnya berwarna merah tua. Tidak terdapat warna merah lain seperti yang terlihat dalam foto unggahan akun Roni Situmeang. Di bawah lambang negara Cina, juga tidak tercantum nama pemilik paspor, baik dalam huruf Mandarin maupun huruf alfabet. Di sampul, hanya tercetak tulisan "People's Republic of China" dan "PASSPORT", baik dalam huruf Mandarin maupun huruf alfabet.
Selain itu, biografi Presiden Jokowi telah banyak ditulis dalam berbagai buku, salah satunya buku yang berjudul “Jokowi Menuju Cahaya” karya Alberthiene Endah yang diterbitkan pada 2018. Dalam buku itu ditulis bahwa Jokowi terlahir dengan nama Mulyono. Jokowi lahir pada Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Namun, nama itu tidak lama digunakan. Karena berulang kali sakit, orang tua Jokowi mencarikan nama baru baginya. Dalam masyarakat Jawa, memang terdapat kepercayaan bahwa seorang anak yang sakit-sakitan perlu diganti namanya. Nama Mulyono pun diganti dengan Joko Widodo.
Dalam buku itu, Jokowi diceritakan menghabiskan masa kecilnya di sebuah rumah bilik di pinggir kali, tepatnya di daerah Srambatan, pinggiran Solo. Ibu Jokowi bernama Sujiatmi. Sedangkan bapaknya, Wijiatno Notomiarjo, adalah pedagang bambu dan kayu. Ia dan keluarganya berkali-kali pindah rumah, namun selalu di pinggir sungai.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa CIA membongkar paspor Presiden Jokowi yang berkewarganegaraan Cina adalah klaim yang keliru. Artikel yang memuat klaim itu, yang dalam gambar di atas disebut berasal dari CNN Indonesia, tidak ditemukan di situs media tersebut. Demikian pula di media dalam negeri lainnya maupun di media asing, tidak ditemukan informasi bahwa CIA membongkar paspor Jokowi. Selain itu, sampul paspor Cina yang diklaim dimiliki oleh Jokowi dalam gambar di atas berbeda dengan sampul paspor Cina asli. 
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id