Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa nasabah BRI wajib mengganti kartu ATM berlogo GPN ke kartu ATM berlogo Mastercard karena akan segera terblokir otomatis oleh sistem adalah klaim yang keliru.

Faktanya, Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto telah membantah informasi tersebut. Menurut dia, BRI tidak sedang mengeluarkan kebijakan penggantian jenis kartu ATM. Di BRI, tidak ada mekanisme penutupan kartu ATM otomatis seperti yang tertulis dalam foto yang berisi klaim tersebut.

Dilansir dari Tempo, Aestika mengatakan BRI tidak sedang mengeluarkan kebijakan penggantian jenis kartu ATM bagi nasabah. “Hal tersebut tidak benar. Di BRI, tidak ada mekanisme penutupan otomatis seperti yang disampaikan di gambar,” kata Aestika pada 28 September 2020.

Isu tentang pemblokiran kartu ATM secara otomatis memang sempat ramai dibahas warganet ketika Bank Indonesia memberlakukan kebijakan kartu ATM ber-chip pada 2018 lalu. BI mewajibkan kartu ATM atau kartu debit sudah harus 100 persen menggunakan chip pada akhir 2021.

Dilansir dari Kompas.com, pada akhir Oktober 2018, beredar kabar bahwa nasabah BRI diharuskan mengganti kartu debitnya menjadi kartu yang ber-chip. Kabar ini menyebut, jika nasabah tidak mengganti kartunya sebelum 30 Oktober 2018, kartu ATM lama (kartu ATM non-chip) akan terblokir.

Menanggapi informasi tersebut, Corporate Secretary BRI ketika itu, Bambang Tribaroto, menegaskan bahwa kabar mengenai pemblokiran kartu ATM non-chip secara otomatis pada akhir Oktober 2018 tidak benar. “Demi mengutamakan kenyamanan nasabah, BRI tidak menetapkan tenggat waktu penggantian kartu debit non-chip menjadi kartu debit ber-chip,” katanya.

Bambang menjelaskan pergantian kartu ATM lama dengan kartu ATM baru ini merupakan perwujudan dari salah satu peraturan bank sentral. “Ini sesuai dengan peraturan BI terkait Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC),” ujarnya.

Meskipun BRI tidak menetapkan tenggat waktu, kata Bambang, nasabah tetap diimbau untuk melakukan penggantian kartu ATM. Nasabah dapat mengunjungi unit kerja BRI terdekat untuk melakukan penggantian kartu ATM ini dengan membawa kartu ATM non-chip dan KTP.

Dikutip dari Kontan.co.id, Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan migrasi kartu debit BRI ber-chip sudah mencapai sekitar 60 persen pada akhir 2019. Total kartu debit yang telah dikeluarkan BRI hingga akhir 2019 sebanyak 53 juta kartu. Pencapaian itu melampaui target BRI di mana, pada akhir 2019, BRI menargetkan implementasi kartu debit ber-chip sudah mencapai 50 persen. Targetnya, pada akhir 2020, migrasi kartu debit BRI ber-chip sudah mencapai 80 persen.

Dari jumlah keseluruhan kartu debit tersebut, BRI telah mendistribusikan sekitar 23 juta kartu yang berlogo GPN. Handayani menuturkan bahwa BRI terus mendorong nasabah melakukan pergantian kartu dengan menawarkan berbagai manfaat lebih seperti program-program promosi.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto telah membantah informasi tersebut. Menurut dia, BRI tidak sedang mengeluarkan kebijakan penggantian jenis kartu ATM. Di BRI, tidak ada mekanisme penutupan kartu ATM otomatis seperti yang tertulis dalam foto yang berisi klaim tersebut.

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, sejumlah negara telah melaporkan kasus infeksi Covid-19 pada hewan peliharaan dan hewan di kebun binatang. Ada pula kasus infeksi Covid-19 pada ribuan cerpelai (sejenis musang) di beberapa peternakan di Eropa.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ( CDC ) Amerika Serikat menyatakan informasi mengenai risiko penularan Covid-19 pada hewan ke manusia atau manusia ke hewan sebenarnya masih cukup terbatas. Menurut mereka, lebih banyak penelitian yang diperlukan terkait hal tersebut. Namun, CDC menduga virus Corona baru ini dapat menyebar dari manusia ke hewan dalam beberapa situasi, terutama jika ada kontak dekat dengan orang yang menderita Covid-19.
CDC mencatat beberapa kasus di mana hewan dinyatakan positif terinfeksi Covid-19, yakni sebagai berikut:
Kementerian Pertanian Belanda mengkonfirmasi wabah Covid-19 di peternakan cerpelai pada akhir April 2020, tepatnya di dua peternakan yang memiliki ribuan hewan pemasok industri bulu tersebut. Hewan-hewan itu diperiksa karena mengalami berbagai gejala, termasuk kesulitan bernapas, dan karena angka kematian lebih tinggi dari biasanya. Belanda adalah produsen bulu cerpelai terbesar di dunia selain Cina, Denmark, dan Polandia.
Wageningen Bioveterinary Research Belanda menjelaskan, hingga pertengahan September 2020, setidaknya 40 peternakan cerpelai di Belanda terinfeksi Covid-19. Beberapa ternak yang terinfeksi telah dimusnahkan sejak 5 Juni 2020 karena virus dapat terus beredar dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat dan hewan lain. Pemerintah setempat membuat skema penutupan seluruh peternakan cerpelai pada musim semi 2021.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa musang memang rentan terhadap virus Corona baru penyebab Covid-19, SARS-CoV-2. Karena itu, diasumsikan bahwa cerpelai juga mungkin rentan terhadap virus ini. Pneumonia terlihat pada cerpelai dan SARS-CoV-2 terdeteksi di organ dan usap tenggorokan. Berdasarkan variasi kode genetik virus, dapat disimpulkan bahwa peternakan cerpelai telah menularkan virus satu sama lain.
Dilansir dari Nature, ada sekitar selusin hewan yang diketahui rentan terhadap virus Corona baru ini. Beberapa spesies, termasuk anjing dan kucing peliharaan, singa dan harimau di penangkaran, serta cerpelai yang dibudidayakan, hampir pasti tertular virus tersebut dari manusia.
Linda Saif, ahli virus di Ohio State University, menjelaskan hasil eksperimen laboratorium menunjukkan hamster, kelinci, dan marmoset juga rentan terhadap Covid-19. Namun, penelitian pada babi, bebek, dan ayam menunjukkan ketiganya lebih kebal terhadap virus Corona  baru tersebut.
Sejauh ini, belum ada penelitian terhadap hewan ternak lain, seperti sapi, domba, dan kuda. “Jika SARS-CoV-2 ditemukan pada satwa liar atau spesies lain yang memiliki kontak dekat dengan ternak, hal ini akan meningkatkan kemungkinan penularan antar spesies,” kata Saif.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "hewan ternak lebih kebal terhadap infeksi Covid-19" menyesatkan. Meskipun sejumlah lembaga menyatakan risiko penularan Covid-19 pada hewan ke manusia atau manusia ke hewan masih membutuhkan lebih banyak penelitian, beberapa peternakan cerpelai di Belanda, Denmark, dan Spanyol dilaporkan terinfeksi Covid-19. Bahkan, peternakan cerpelai di Belanda mencatat angka kematian cerpelai yang lebih tinggi dari hari biasa. Sejauh ini, belum ada penelitian soal kerentanan infeksi Covid-19 terhadap hewan ternak lain, seperti sapi, domba, dan kuda.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menghubungi pemimpin redaksi media lokal Papua, Kabarpapua.co, Syamsuddin Levi Lazore. Dia memastikan tidak ada unjuk rasa pada 25 September 2020 di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. “Dua wartawan di Wamena sudah saya hubungi, mereka mengatakan tidak ada aksi tolak Otsus Papua Jilid II pada 25 September 2020,” kata Syamsuddin pada 29 September 2020.
Terkait foto yang beredar di media sosial, yang memperlihatkan Kantor Bupati Jayawijaya terbakar, Syamsuddin mengatakan bahwa foto tersebut merupakan foto peristiwa pada 2019 lalu. “Itu hoaks. Kantor bupati belum dibangun. PNS masih berkantor di gedung otonom,” ujarnya.
Tempo pun menelusuri pemberitaan terkait pembakaran Kantor Bupati Jayawijaya pada 2019 dengan mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan bahwa Kantor Bupati Jayawijaya terbakar dalam peristiwa kerusuhan di Wamena, Papua, pada September 2019.
Dilansir dari Kompas.com, Kantor Bupati Jayawijaya di Wamena, Papua, hangus dibakar massa dalam peristiwa kerusuhan pada 23 September 2019. Kontributor Kompas.com di Wamena, John Roy Purba, melaporkan bahwa kantor bupati yang berada di Jalan Yos Sudarso tersebut dibakar oleh demonstran yang bertindak anarkis.
Para demonstran yang terdiri dari siswa sekolah di Jayawijaya itu terpicu oleh pernyataan guru terhadap seorang siswa yang diduga berbau rasis. Namun, menurut Kepolisian Daerah Papua, dugaan terkait ujaran rasial itu tidak benar.
Dilansir dari Kabarpapua.co, pasca terbakarnya Kantor Bupati Jayawijaya akibat kerusuhan pada 23 September 2019 lalu, seluruh pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non teknis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya akan dipusatkan di Gedung Otonom Wenehule Hubi.
Selama ini, gedung itu hanya ditempati oleh beberapa OPD, dan kini pemanfaatannya dioptimalkan dengan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. “Kami semua akan berkantor di Gedung Otonom dan sudah kami tinjau. Jadi, semua OPD bisa di Gedung Otonom, begitu juga bupati dan wakil bupati,” kata Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua pada 14 Oktober 2019.
Dilansir dari Jubi.co.id, bertepatan dengan HUT Kota Wamena pada 10 Desember 2019, Pemkab Jayawijaya mulai membongkar kantor bupati untuk dibangun kembali. Kantor bupati ini bakal dibangun tiga lantai, dalam dua tahun anggaran, yakni 2020-2021. Pembangunan ini diperkirakan menelan dana Rp 200 miliar. Selain dari APBD, dana bakal bersumber dari bantuan Gubernur Papua.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Kantor Bupati Jayawijaya di Wamena, Papua, dibakar oleh warga yang menolak Otsus Papua Jilid II" keliru. Foto itu merupakan foto pembakaran Kantor Bupati Jayawijaya saat kerusuhan terjadi di Wamena pada 23 September 2019. Hingga saat ini, Kantor Bupati Jayawijaya belum dibangun kembali. Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya menempati Gedung Otonom Wenehule Hubi sebagai kantor sementara.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Sebuah akun Facebook bernama Mohamad Harisudin Mahfud mengunggah foto maklumat Jenderal TNI Andika Perkasa. Maklumat tersebut menekankan beberapa hal dalam rangka menyambut aksi demo hingga tanggal 20 Oktober 2020.

Melansir Tempo, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Nefra Firdaus, membantah adanya maklumat yang dikeluarkan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa untuk bersiaga menghadapi aksi demonstrasi pada 20 Oktober 2020.

“Itu hoaks,” ujar Nefra lewat pesan singkat, Rabu, 23 September 2020.

Setelah ditelusuri, 20 Oktober mendatang merupakan peringatan satu tahun periode kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Nefra mengatakan bahwa semua terkendali dan belum ada pemberitahuan mengenai akan adanya demo atau aksi lainnya.

Sehingga, klaim mengenai maklumat untuk siaga menghadapi aksi 20 Oktober 2020 adalah hoaks dengan kategori konten yang salah, karena maklumat tersebut dikeluarkan untuk aksi 20 Oktober 2019 saat pelantikan presiden dan wakil presiden.

Hasil periksa fakta Aisyah Adilah (Anggota MAFINDO Komisariat Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta)

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Nefra Firdaus membantah adanya maklumat yang dikeluarkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. “Itu hoaks” kata Nefra melalui pesan singkat.