Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa 3 pelaku pembunuhan dengan modus gantung diri terhadap Serda Rusdi, Babinsa Koramil 1413-05/Kabaena, Kodim 1413/Buton adalah klaim yang salah.

Faktanya, foto itu tidak terkait dengan anggota Babinsa Koramil 1413-05 Kabaena yang ditemukan tewas tergantung di pohon. Foto itu merupakan penampakan tiga tersangka pengedar narkoba jenis sabu di Nusa Tenggara Barat pada Mei 2020.

Foto itu salah satunya dimuat di situs kompas.com di artikel berjudul “3 Pengedar Sabu Ditangkap, Salah Satunya Anak Anggota DPRD Lombok Timur” yang dimuat pada 17 Juni 2020.

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menangkap tiga pengedar narkoba jenis sabu berinisial, AMI (24), DH (38), dan AR (29). Salah satu pelaku yang ditangkap merupakan anak dari anggota DPRD Lombok Timur. Ketiganya ditangkap di rumah AMI yang merupakan anak anggota DPRD Lombok Timur tersebut di Desa Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Polisi membuntuti DH dan AR yang berjalan menuju rumah AMI pada Minggu (14/5/2020). Ketika digerebek, ketiga pelaku itu sedang memasukkan 15,5 gram sabu ke dalam beberapa plastik kecil. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 15,5 gram sabu, sejumlah plastik pembungkus, uang tunai Rp 1,08 juta yang diduga hasil transaksi, peluru airsoft gun, ponsel, dan sepeda motor salah satu tersangka.

Sementara itu, sejumlah warga di Desa Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan penemuan mayat seorang anggota TNI, Rabu 19 Agustus 2020. Dari hasil identifikasi, pria tersebut merupakan angggota Badan Pembina Desa (Babinsa), Rahantari bernama Serda Rusdi.

Dilansir Viva.co.id, pihak kepolisian setempat mengaku masih terus menguak kematian korban. Pihak kepolisian juga masih menunggu hasil visum.Selain itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI, Nefra Firdaus mengatakan, pihaknya ikut menyelidiki kasus tersebut. Hal itu diungkapkan Nefra di hadapan wartawan.

Tidak terkait dengan anggota Babinsa Koramil 1413-05 Kabaena yang ditemukan tewas tergantung di pohon. Foto itu merupakan penampakan tiga tersangka pengedar narkoba jenis sabu di Nusa Tenggara Barat pada Mei 2020.

Melalui media sosial Twitter, akun @dewillwy melaporkan sebuah pesan singkat yang mengatasnamakan JNE dengan dalih meminta biaya asuransi senilai jutaan rupiah. Menanggapi informasi tersebut, pihak JNE menegaskan bahwa pesan tersebut adalah palsu alias hoaks. JNE mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap pesan singkat yang mengatasnamakan pihaknya.

Berikut klarifikasi lengkap oleh pihak JNE:Siang kak, terkait info tersebut tidak benar kak. Mohon waspada terhadap modus penipuan yg mengatasnamakan JNE ya karena untuk biaya asuransi hanya 0,2% dari harga barang+biaya admin Rp 5.000 (biaya asuransi tdk dikembalikan) kak. Thx ^Irwan

Informasi tersebut palsu. Pihak JNE hanya mengenakan asuransi sebesar 0,2 persen dari harga barang ditambah biaya admin sebesar Rp 5 ribu. Pihak JNE juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap pesan singkat yang mengatasnamakan pihaknya.Selengkapnya terdapat di penjelasan!

Setelah ditelusuri, artikel asli diunggah pada laman hops.id pada tanggal 22/8/2020 dengan judul asli “Tak mempan diserang sana-sini, Maruarar: Kekuatan Jokowi itu rakyat”. Dalam artikel tersebut dijelaskan mengenai respon dari Maruarar Sirait terkait deklarasi Koalisis Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI pada 17 Agustus lalu. Marurarar memastikan, kehadiran kelompok KAMI merupakan hal yang biasa di negara demokrasi.

Dilansir dari tribunnews.com Maruarar juga mengatakan bahwa dalam sistem negara yang demokratis, keseimbangan itu diperlukan. "Bagus-bagus saja untuk check and balances. Pemerintah kan perlu check and balances juga," kata Maruarar Jumat (21/8/2020). Tidak ditemukan pernyataan Maruarar yang mengatakan pihak yang tidak menginginkan Jokowi sebagai orang bodoh dan gila.

Gambar suntingan atau editan. Berita asli berjudul ‘Tak mempan diserang sana-sini, Maruarar: Kekuatan Jokowi itu rakyat’, tidak terdapat pernyataan Maruarar Sirait yang menyebut orang bodoh dan gila.

Menanggapi hal itu, Plt Wakil Rektor III Bidang Komunikasi dan Bisnis Undip Dwi Cahyo Utomo mengatakan kabar tersebut tidak benar. Dengan beberapa alasan:

1. Undip tidak mengenal istilah ‘uang pangkal’ seperti yang disebutkan dalam cuitan di Twitter dan ramai diperbincangkan tersebut.

2. Biaya pendidikan dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) di Undip tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 25 tahun 2020.

3. Terdapat tiga jalur seleksi UM S1 di Undip. Yakni, jalur reguler, jalur kemitraan, dan jalur yang diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari golongan tidak mampu atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Sehingga pada seleksi UM S1 tahun 2020 --yang telah diumumkan pada Jumat (21/8) pukul 21.00 WIB, ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Yakni Undip menerima calon mahasiswa jalur UM S1 dari kelurga kurang mampu atau pemegang KIP,” jelasnya.

Selain itu, ia menjelaskan, format kartu bukti kelulusan yang ada di Twitter tidak sesuai dengan format resmi yang dikeluarkan oleh Undip. “Karena itu, berita perihal uang pangkal 87 miliar rupiah untuk jalur kemitraan, kami tegaskan tidak benar atau kabar hoax,” tandas Cahyo Utomo.

Undip mengaku merasa dirugikan atas informasi hoaks di media sosial itu. Pihaknya tengah memikirkan akan mengambil langkah hukum karena informasi hoaks itu mencemarkan nama baik Undip.

“Karena merugikan, Undip akan memprosesnya. Proses hukum akan dilakukan setelah undip mendapatkan bukti yang kuat terkait pemilik akun twitter tersebut agar langkah hukumnya tidak sia-sia,” tegas Dwi.

Plt Wakil Rektor III Bidang Komunikasi dan Bisnis Undip Dwi Cahyo Utomo menegaskan bahwa kabar tersebut adalah tidak benar. "Berkenaan dengan trending di Twitter, lulus jalur UM S1 harus membayar uang pangkal 87 miliar rupiah, kami tegaskan bahwa berita tersebut hoaks, tidak benar," kata Dwi lewat keterangannya kepada wartawan, Sabtu (22/8/2020).