Pernyataan AJI Makassar dan Nelayan Kodingareng
Dalam siaran pers bersamanya pada 24 September 2020, AJI Makassar dan Walhi Sulawesi Selatan mengecam penyebaran video yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Tanpa Pamrih tersebut. Ketua AJI Makassar Nurdin Amir menegaskan klaim dalam video tersebut palsu.
“Walhi tidak pernah memanfaatkan AJI Makassar dalam kasus tersebut. Sebaliknya, AJI Makassar mendukung upaya advokasi oleh Walhi terhadap nelayan Kodingareng,” kata Nurdin. Nurdin juga memastikan AJI Makassar tidak pernah membuat poster yang muncul pada detik ke-22 hingga ke-27 dalam video itu.
Poster ini berisi tulisan "AJI Makassar mengecam Walhi Sulsel yang memanfaatkan AJI untuk ambisi busuknya". Menurut Nurdin, klaim dalam video itu berupaya merusak nama baik Walhi dan AJI yang selama ini pro terhadap isu perjuangan lingkungan dan kelompok marginal.
Sebelum video tersebut beredar di media sosial, tudingan bahwa Walhi Sulawesi Selatan melakukan provokasi terhadap para nelayan untuk menolak aktivitas penambangan pasir juga pernah disampaikan oleh politikus Sulsel Sarif Sampara pada 17 September 2020.
Namun, dikutip dari SuaraSulsel.id, kelompok perempuan Kodingareng mengkritik keras tudingan itu. Menurut mereka, pernyataan Sampara keliru. Justru, mereka bersyukur dengan adanya pendampingan dari Walhi Sulsel dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP).
Dengan kehadiran Walhi Sulsel dan ASP, apa yang dipersoalkan oleh masyarakat nelayan Kodingareng dapat diketahui banyak orang. Apalagi, pemerintah setempat, mulai dari Ketua RT hingga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, tidak pernah menanggapi keresahan nelayan.
"Jika Pak Sampara tidak mau membantu kami di pulau, diam saja, tidak usah banyak bicara. Jangan melumpuhkan semangat kami. Biarkan kami berjuang bersama adik-adik Aliansi Selamatkan Pesisir dan Walhi untuk mempertahankan laut dan pulau kami," kata Siti Ebong yang merupakan salah satu istri nelayan Kodingareng.
Pernyataan Siti tersebut juga dimuat oleh Fajar.co.id. Dia menuturkan, sampai saat ini, pihaknya tidak merasa Walhi dan ASP memprovokasi, apalagi mengajak melakukan demo anarkis. Justru, Walhi dan ASP selalu melarang agar tidak melakukan demo anarkis. Kalaupun ada tindakan anarkis, menurut Siti, hal itu adalah bentuk kemarahan kepada penambang yang merusak kehidupan.
“Sudah beberapa kali kami melakukan aksi damai di depan kapal Boskalis (kapal yang mengangkut pasir di Kodingareng) dan kantor gubernur, tapi tidak ada yang peduli dengan keluhan kami. Justru tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan teror yang kami dapatkan,” kata Siti.
Penangkapan Nelayan dan Aktivis di Kodingareng
Setelah pada 23 Agustus 2020 terjadi penangkapan terhadap tiga nelayan Kodingareng yang memprotes penambangan pasir, peristiwa serupa kembali terjadi pada 12 September 2020. Dilansir dari situs Konsorsium Pembaruan Agraria, sebanyak 11 orang ditangkap setelah ratusan nelayan yang didominasi ibu-ibu serta aktivis menggelar aksi protes terhadap penambangan pasir yang kembali dilakukan di wilayah tangkap nelayan.
Sebelas orang yang ditangkap ini terdiri dari tujuh nelayan, satu aktivis, dan tiga jurnalis pers mahasiswa. Mereka ditangkap oleh Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel. Satu nelayan mengalami kekerasan hingga berdarah di bagian wajah. Aktivis yang sedang merekam penangkapan itu juga ditangkap dan mengalami kekerasan di bagian wajah, leher, serta badan.
Tambang Pasir di Kodingareng
Dilansir dari Majalah Tempo edisi 19 September 2020, sejak Februari 2020, kapal penyedot dan pengangkut pasir tiga kali hilir-mudik tiap hari di sekitar Blok Spermonde, kawasan penambangan dekat Pulau Kodingareng. Kapal sepanjang 230 meter itu membawa ratusan ribu meter kubik pasir dari lokasi tambang ke proyek reklamasi Makassar New Port, cikal-bakal pelabuhan termegah di timur Indonesia. Belakangan, penambangan berlangsung hingga malam hari.
Menurut sejumlah warga Kodingareng yang ditemui Tempo, dalam beberapa bulan terakhir, para nelayan di sekitar pulau dan pesisir Makassar mulai kesulitan memperoleh ikan. Pasalnya, wilayah tangkap nelayan sekarang menjadi perlintasan kapal pengangkut pasir. Pada malam hari, kapal terlihat lebih dekat ke daratan. Menurut perkiraan warga, jaraknya tidak sampai 10 kilometer dari Pulau Kodingareng. Di situlah nelayan biasa mencari ikan.
Nelayan Kodingareng umumnya menggunakan cara tradisional, seperti memanah, memancing, dan menggunakan bagan. Namun, metode itu kini tidak bisa lagi dilakukan. Kapal menyedot pasir hingga 30 meter ke dasar laut, mengakibatkan terumbu karang rusak. Deru mesin dan air yang keruh pun mengusir ikan. Sebelum penambangan pasir berlangsung, nelayan bisa menjaring 20 kilogram cumi-cumi atau lebih dari 20 ekor ikan tenggiri setiap berlayar. Kini perolehan anjlok hingga hanya 1 kilogram ikan.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amien mengatakan hampir semua nelayan mengalami kesulitan ekonomi sejak penambangan pasir di Blok Spermonde dimulai. Mereka pun sering menghadapi pertengkaran keluarga. Akhirnya, banyak laki-laki merantau ke luar pulau untuk mencari uang. Menurut dia, perairan di sekitar pulau pun tidak lagi aman untuk mencari ikan karena ombak di sekitar tambang bisa mencapai 3 meter. Kabar kapal nelayan tenggelam kerap muncul akhir-akhir ini.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah berjanji mengakomodasi keinginan para nelayan agar tetap sejahtera. Namun, dia mengaku belum menemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan penambang. "Jika terbukti merugikan kepentingan nelayan, kami akan mencari lokasi lain," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "nelayan Kodingareng dan AJI Makassar telah dimanfaatkan oleh Walhi Sulsel untuk menolak penambangan pasir" keliru. Kelompok perempuan Kodingareng telah membantah tudingan bahwa Walhi Sulsel melakukan provokasi terhadap nelayan untuk menolak aktivitas penambangan pasir. Begitu pula AJI Makassar, yang menyatakan klaim dalam video tersebut palsu. Sebaliknya, AJI Makassar mendukung upaya advokasi oleh Walhi terhadap nelayan Kodingareng.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, penghentian film G30S/PKI tidak menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara komunis. Film yang wajib diputar selama pemerintahan Orde Baru ini dihentikan karena dianggap tak sesuai dengan semangat reformasi dan menjadi film propaganda Orde Baru, meski pada 2019 diputar kembali di beberapa stasiun televisi swasta.
Awalnya, pemutaran film G30S/PKI telah berakhir pada 30 September 1998, ketika rezim Orde Baru berganti menjadi era reformasi. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan berhentinya penyiaran film tersebut atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI).
Tokoh dari TNI AU saat itu, Marsekal Saleh Basarah, menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. "Pak Saleh minta supaya film itu tidak diputar lagi," kata Asvi. Alasannya, lanjut Asvi, sejumlah anggota TNI AU menilai film ini mendiskreditkan pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma. "Halim PK dianggap sebagai sarang PKI," katanya.
Juwono Sudarsono membenarkan adanya hubungan per telepon dengan Saleh Basarah. “Beliau menghubungi saya sekitar Juni-Juli 1998,” katanya. Permintaan tersebut, lanjut dia, disampaikan secara lisan saja.
Sementara itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. "Karena itu, pada 30 September mendatang, TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI lagi," ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.
Pada 2019, sejumlah televisi swasta menayangkan kembali film tersebut. Penayangan ini merupakan instruksi dari Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat babinsa, koramil, sampai kodim, untuk menonton film itu sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.
“Perintah saya, mau apa memangnya?” kata Gatot. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak peduli dengan polemik yang muncul terkait pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja (ada polemik),” katanya seperti dikutip dari Tirto.
Film propaganda
Film Pengkhianatan G30S/PKI yang berdurasi sekitar 220 menit ini diproduksi pada 1984. Almarhum Arifin C. Noer didapuk menjadi sutradara film itu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memerintahkan TVRI untuk menayangkan film tersebut setiap tanggal 30 September.
Pemutaran film G30S/PKI bukan ukuran untuk menjadikan Indonesia negara komunis atau NKRI. Sejarawan Hilmar Farid pada 2012 menyatakan bahwa film tersebut adalah propaganda Orde Baru. “Dari segi produksi, kita lihat pembuatannya, ditangani langsung PPFN (Pusat Produksi Film Nasional) dengan restu Soeharto,” ujarnya. Sehingga, isi film pun mewakili pandangan Orde Baru tentang peristiwa 30 September 1965. “Dan sejumlah fantasinya.”
Hilmar menguraikan film tersebut berhasil melanggengkan kebencian terhadap PKI. “Sebab, film yang diputar tiap tahun itu menyebarkan cerita bohong tentang kejahatan di Lubang Buaya,” ujarnya. Dengan target generasi muda, menurut dia, Orde Baru berhasil menemukan cara yang efektif untuk menanamkan kebencian terhadap PKI. “Yang dengan sendirinya menambah kuat legitimasi Soeharto,” katanya.
Sebagai film propaganda, isi film tersebut tidak selalu mencerminkan kenyataan. Dikutip dari Historia, dalam adegan di mana para perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik ke Lubang Buaya, digambarkan mengalami penyiksaan hebat. Tubuh mereka disayat-sayat dan diperlakukan secara biadab, sebagaimana dideskripsikan diorama yang terpampang di kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta.
Kenyataanya, tidak seperti itu. Dalam laporan visum et repertum yang didapat sejarawan Ben Anderson dan diungkap dalam laporan berjudul "How did the General Dies?" di Jurnal Indonesia pada April 1987, disebutkan bahwa keadaan jenazah dipenuhi dengan luka tembak.
Dari hasil visum yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter Lim Joe Thay, dokter Brigadir Jenderal Rubiono Kertopati, dokter Kolonel Frans Pattiasina, dokter Sutomo Tjokronegoro, dan dokter Liau Yan Siang itu, dijelaskan bahwa tidak ada bekas penyiksaan seperti penyiletan, pemotongan alat kelamin, atau pencungkilan mata. Semua organ tubuh para perwira tinggi TNI AD itu utuh.
Salah satu adegan lain yang paling banyak diingat khalayak dari film itu adalah adanya "pesta besar" di Lubang Buaya, lengkap dengan tarian-tarian erotis para aktivis Gerwani. Menurut penelitian Saskia Elionora Wieringa berjudul "Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia", meski punya kaitan yang sangat dekat dengan PKI, Gerwani tidak terlibat langsung dalam tragedi tersebut.
Pun begitu dengan kesaksian Serma Bungkus, eks anggota Resimen Tjakrabirawa yang menculik para jenderal. Dalam buku "Gerakan 30 September, Antara Fakta dan Rekayasa: Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah", Bungkus menyatakan bahwa tidak ada tarian atau pesta yang diiringi nyanyian-nyanyian di Lubang Buaya ketika itu.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "tidak diputarnya film G30S/PKI secara nasional menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara komunis" keliru. Pada 1998, film ini berhenti diputar karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. Sejumlah penelitian dan kesaksian yang telah dipublikasikan pun menyatakan sejumlah adegan dalam film itu tidak sesuai fakta. Pada 2017, Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo, menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk menonton film ini kembali.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Dari hasil penelusuran foto tersebut telah diperiksa kebenarannya oleh turnbackhoax.id dengan artikel berjudul ‘[SALAH] “Dibuang Sajaa”’ yang tayang tanggal 19/5/2019 dan pada artikel berjudul ‘[SALAH] “Info orang hilang Ciri2 wapres”’ tanggal 30/1/2020 lalu. Dari kedua artikel tersebut diketahui foto asli berasal dari unggahan akun Instagram bernama ‘Jannik’ (@jaadiee) pada tanggal 09/1/2019. Foto tersebut telah melalui proses penyuntingan pada bagian wajahnya dengan diganti wajah Ma’ruf Amin.

Sementara narasi yang menyebut Ma’ruf Amin ‘Anak K-Pop Drakor’ berasal dari video pernyataan beliau yang mengharapkan tren K-Pop menjadi inspirasi anak muda Indonesia dalam berkreasi seperti pada tangkapan layar pemberitaan detik.com yang dicantumkan dalam gambar. Video tersebut diambil pada peringatan 100 Tahun Kedatangan Orang Korea di Indonesia, Minggu (20/9/2020). Pada pemberitaan tersebut dituliskan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai tren K-Pop dan Drama Korea yang menjamur jadi potensi dan inspirasi bagi generasi muda Indonesia dalam membawa budaya Indonesia ke kancah internasional.

“Maraknya budaya K-pop diharapkan juga dapat menginspirasi kreativitas anak muda Indonesia dalam berkreasi dan mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke luar negeri,” kata Ma’ruf.

Beliau pun berharap hubungan dua negara semakin memberi manfaat bagi kedua warga negara tersebut. Dari hasil penelusuran tidak terdapat keterangan yang menyebutkan Ma’ruf Amin menggemari tren K-Pop. Dari penelusuran di atas status tersebut masuk kategori Konten yang Dimanipulasi.

Melalui hasil penelusuran diketahui narasi tersebut berasal dari artikel berjudul “Soal Lonjakan Kasus Covid-19, Sultan HB X: Jangan Takut-Takuti Rakyat” oleh tempo.co pada tanggal 19/9/2020. Artikel tersebut membahas pernyataan Sultan HB X terkait strategi penanganan Covid-19 di Yogyakarta usai menggelar rapat perihal Covid-19 dengan bupati dan walikota se-DIY di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis 19/9/2020. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat rekor baru perkembangan Covid-19 pada Sabtu, 19/9/2020. Namun artikel terkait tidak memuat pernyataan HB X yang mengatakan “positif negatif podowae, semua orang mengalami sakit dan pasti mati nek ora tau lara opo mati dudu manungso. sing penting ono upo kanggo urip”.

Tempo sendiri telah memberikan klarifikasi melalui artikelnya dengan judul “[Fakta atau Hoaks] Benarkah Sultan HB X Sebut Positif-Negatif Covid-19 Sama Saja Karena Semua Orang Pasti Meninggal?” pada 24/9/2020. Disebutkan dalam narasi hoaks dicantumkan tiga pernyataan dari Sultan HB X soal penanganan Covid-19 di Yogyakarya. Pada kutipan ketiga berita itu, yang menyebut “positif dan negatif Covid-19 sama saja karena semua orang pasti meninggal” adalah hasil suntingan. Berita asli Tempo tidak memuat pernyataan yang diklaim dilontarkan oleh Sultan HB X tersebut.

Di sisi lain akun Twitter Humas Pemda DIY (@humas_jogja) telah membantah berita tersebut dengan mengatakan kabar itu adalah hoaks. Dilansir dari viva.co.id, Kepala Bagian Humas Pemda DIY, Ditya Nanaryo Aji, mengatakan bahwa pesan yang beredar tersebut adalah hoaks. Pesan beredar yang seakan-akan mengutip berita dari Tempo tersebut, menurut Ditya, tidak benar.

“Kami sudah cek link berita di Tempo. Isinya tidak seperti itu,” ujar Ditya saat dihubungi oleh wartawan viva.co.id, Kamis (24/9/2020). Dari penelusuran di atas, pesan berantai tersebut masuk kategori Konten yang Dimanipulasi.