Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri unggahan asli yang memuat klaim itu, yang tautannya juga dibagikan oleh akun Sumijan. Namun, tautan yang disebut merujuk pada unggahan akun Biro Bayurini tersebut telah dihapus.
Tempo pun menelusuri berbagai pemberitaan tentang penangkapan pengurus KAMI oleh polisi. Dilansir dari berita di Kompas.com pada 16 Oktober 2020, polisi menetapkan sembilan tersangka terkait demonstrasi yang menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh. Sebagian dari para tersangka itu merupakan petinggi KAMI.
Sebanyak empat tersangka ditangkap terkait aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung rusuh di Medan, Sumatera Utara. Dari empat tersangka itu, satu di antaranya adalah Khairi Amri, Ketua KAMI Medan. Sementara dari lima tersangka yang ditangkap di Jabodetabek, tiga di antaranya merupakan petinggi KAMI, yakni Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.
Dikutip dari berita di Detik.com pada 13 Oktober 2020, Khairi Amri ditangkap oleh Polda Sumatera Utara pada 9 Oktober 2020. Anton Permana ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 12 Oktober 2020. Sementara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 13 Oktober 2020.
Pada 14 Oktober 2020, dalam pernyataan tertulisnya, pimpinan KAMI Gatot Nurmantyo menyesalkan penangkapan terhadap sejumlah anggota KAMI tersebut. "KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat," katanya seperti dilansir dari Suara.com.
Pada 15 Oktober 2020, Gatot Nurmantyo  bersama pimpinan KAMI lainnya, Din Syamsuddin, pun mendatangi para petinggi KAMI yang ditahan di Bareskrim Polrim. Namun, upaya tersebut gagal. Keduanya tiba sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah satu jam berlalu, keduanya menyatakan bahwa permohonan izin mereka untuk menemui para petinggi KAMI yang ditahan itu ditolak.
"Ya gini, kami kan bertamu, meminta izin untuk menengok. Kami menunggu sampai ada jawaban. Ya, terima kasih, enggak ada masalah," ujar Gatot pada 15 Oktober 2020. Namun, Gatot tidak mengetahui alasan polisi melarangnya menjenguk para petinggi KAMI tersebut. "Enggak tahu, ya pokoknya enggak dapat izin, ya enggak masalah," kata Gatot.

Berdasarkan semua bukti yang ada, klaim bahwa "Gatot Nurmantyo kabur ke luar negeri setelah tahu pengurus KAMI ditangkap polisi" keliru. Penangkapan terhadap sejumlah petinggi KAMI terkait demo UU Cipta Kerja dilakukan pada 9-13 Oktober 2020. Hingga 15 Oktober 2020, Gatot masih berada di Indonesia. Ia bersama pimpinan KAMI lainnya mendatangi Bareskrim Polri untuk menemui para petinggi KAMI yang ditahan.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirim ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Liputan6, klaim adanya lukisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan rambut panjang adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan lukisan Presiden Jokowi. Pada lukisan asli, wajah di lukisan tersebut adalah Yesus.

Dilansir dari Liputan6, gambar lukisan yang identik salah satunya diunggah di situs comeuntochrist.org, pada artikel berjudul “The Life of Jesus Christ”. Lukisan tersebut dijadikan ilustrasi kebangkitan Yesus dari kubur setelah tiga hari kematiannya.

Dilansir dari detiknews.com Gus Irsyad menegaskan selama mengemban jabatan ia tidak sekali pun meminta uang pada siapapun. Terlebih mengatur proses pencairan atau pemberian bantuan kepada pihak manapun.

Beliau menegaskan agar masyarakat selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan bupati atau pemerintah daerah. Terutama yang meminta sejumlah uang atau imbalan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan klarifikasi dari bupati pasuruan langsung kepada media, maka kegiatan meminta dana dan bantuan yang mengatasnamakan dirinya adalah tidak benar atau palsu dan masuk ke dalam kategori fabricated content.

Dilansir dari Tribun Jakarta pada Selasa (6/10/2020), Kahar selaku Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI menyatakan bahwa surat tersebut adalah hoaks atau tidak benar. KSPI menegaskan aksi Mogok Nasional selama tiga hari tetap berjalan, sebagai bentuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kahar juga menambahkan bahwa KSPI mengecam pihak-pihak yang telah memalsukan surat KSPI, karena hal ini merupakan upaya melemahkan aksi penolakan Omnibus Law. Ia juga mengimbau para buruh dan masyarakat untuk mengabaikan surat tersebut.

“Kami sampaikan bahwa surat tersebut adalah hoaks,” tutur Kahar.

Kesimpulannya, surat pembatalan aksi Mogok Nasional oleh KSPI, merupakan hoaks dengan kategori konten palsu.